DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021 adalah kerangka yang merupakan dasar bagi pengelolaan pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, pelaku bisnis dan sektor swasta, serta seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan Kabupaten Halmahera Selatan di segala bidang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai implementasi Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021 dengan Peraturan Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
3. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
4. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. 7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7. 8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. 9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. 10.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. 11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. 12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. 13.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. 14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. 15.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15. 16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
16. 17.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494); 3
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4575);
18. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4576);
19. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4593);
22. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4614);
23. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4663;
24. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
25. 26.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. 27.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
27. 28.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor,,);
28. 29.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014 – 2019;
29. 30.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; 4
30. 31.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2019;
31. 32.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
32. 33.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat DaerahSelatan Kabupaten Halmahera (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor, );
33. 34.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
34. 35.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN dan BUPATI HALMAHERA SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016-2021

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : ISU-ISU STRATEGIS BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII : PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII: INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X : KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI 10

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
3.Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur Penyelenggara
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat , Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. 5
7.Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitiaan dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPELITBANGDA, adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Penelitian dan Pengembanga di Daerah.
8.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, baik di tingkat Nasional maupun Daerah.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, baik di tingkat Nasional maupun Daerah.
11.Rencana Pembangunan Tahunan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun, baik di tingkat Nasional maupun Daerah.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
18.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.
19.Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang, adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 2

(1)RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021 adalah kerangka dasar bagi pengelolaan pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang dilaksanakan secara langsung, dengan memperhatikan aspirasi dan kehendak masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan.
(2)RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, pelaku bisnis dan sektor swasta, serta seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan Kabupaten Halmahera Selatan di segala bidang. 6
(3)RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini disusun dan dijabarkan secara sistimatis dalam bentuk RKP Daerah yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menjadi pedoman bagi peyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Renstra–SKPD, Renja-SKPD, Rencana Anggaran SKPD dan menjadi rincian dalam APBD, dengan berpedoman kepada RPJP Daerah dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara komprehensif.

Pasal 3

RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan/pedoman resmi bagi jajaran aparatur pemerintahan Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan, sekaligus sebagai referensi bagi masyarakat dan kalangan swasta untuk mengetahui arah pembangunan Daerah dan program-program strategis Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

a.menyediakan pedoman untuk menentukan arah pembangunan Daerah dengan mendasarkan diri berdasarkan pada kondisi riil dan proyeksinya ke depan;
b.menyediakan satu acuan dan/atau pedoman resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra-SKPD) dan bentuk dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
c.memberikan kemudahan bagi seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan program serta kegiatan lima tahunan Daerah.
d.menjadi bahan evaluasi di akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021.

Pasal 5

RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021 memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program SKPD, Lintas SKPD dan Program Kewilayahan serta Rencana-rencana Kerja yang bersifat indikatif sesuai mekanisme yang berlaku yang diuraikan lebih lanjut secara sistimatis dalam 10 (sepuluh) Bab sebagai berikut :

1.BAB I : Pendahuluan.
2.BAB II : Gambaran Umum Kondisi Umum Daerah.
3.BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
4.BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis
5.BAB V : Visi, Misi Tujuan, Sasaran
6.BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan
7.BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
8.BAB VIII: Program dan Kerangka Pendanaan
9.BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja
10.BAB X : Keidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi 7

Pasal 6

Uraian lebih lanjut RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dituangkan dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai hasil pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016.

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Ditetapkan di Labuha pada tanggal 26 Oktober 2016 BUPATI HALMAHERA SELATAN, BAHRAIN KASUBA Diundangkan di Labuha pada tanggal 26 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP. 19650621 198603 1001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA ( NOMOR 5 TAHUN 2016 ) Pejabat Paraf Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemerintahan Kepala BAPPELITBANGDA Kabag Hukum 8 BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016-2021 I. UMUM Salah satu komponen yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional telah diamanatkan bahwa setiap daerah Kabupaten/Kota wajib memiliki dokumen RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 9 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004