Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
Ditetapkan di Labuha pada tanggal 26 Oktober 2016 BUPATI HALMAHERA SELATAN, BAHRAIN KASUBA Diundangkan di Labuha pada tanggal 26 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP. 19650621 198603 1001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA ( NOMOR 5 TAHUN 2016 ) Pejabat Paraf Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemerintahan Kepala BAPPELITBANGDA Kabag Hukum 8 BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016-2021 I. UMUM Salah satu komponen yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional telah diamanatkan bahwa setiap daerah Kabupaten/Kota wajib memiliki dokumen RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN II. PASAL DEMI PASAL