DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara No. 02 Tahun 2015

Nomor: 02
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. sumber dana dan besaran dana; b. pelaporan; c. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari V Bab dan 6 Pasal. ket.Bab III dan IV, Pasal 2 dan 4 hilang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna meningkatkan kesehatan dan tingkat ekoncmi sosial masyarakat dalam upaya mencapai target kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara, pemasangan sambungan rumah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu dilakukan ;
c.bahwa untuk dapat melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diperlukan adanya penambahan modal melalui perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara, yang saat ini dirasakan masih kurang guna memenuhi kebutuhan masyarakat ; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 1
d.bahwa berdasarkan pertimbangan dari huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara.

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962. Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 2
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penggelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16.Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 3
17.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4858) ;
21.Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Penggelolaan keuangan Daerah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2008 tentang Hibah Daerah;
25.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah;
26.Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 4
28.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2007 Nomor 3) ;
29.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2015. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA Dan BUPATI HALMAHERA UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

SUMBER DANA DAN BESARAN DANA Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 5

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD );
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 2.000.000.000- (dua milyar rupiah), yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2014;
(3)Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2015; dan
(4)Setiap penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten Halmahera Utara ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.Ketentuan Bab V Pasal (5) diubah menjadi Bab VI Pasal (6), selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PELAPORAN

Pasal 5

Laporan pelaksanaan kemajuan pekerjaan dan penyerapan penyertaan modal daerah dilaporkan secara periodic dalam laporan semester dan tahunan kepada Bupati dan DPRD.

BAB VI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 6

Hal-ha! yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Halmahera Utara. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Ditetapkan di Tobelo Pada tanggal 3° Ju1 2¢15 Diundangkan di Tobelo pada tanggal 3 Tu»i 2015 MAHERAUTARA, 4 i i '!. i • HEIN BABU M.Si 4 PEMBI A "AMA MADYA NIP. 196304101990031015 t ( LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR ) yomor Reister : 2 Paun 2C15 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 7

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…