Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara didirikan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik di wilayahnya. Lembaga ini memiliki peran krusial sebagai representasi negara di tingkat lokal, memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan sesuai konstitusi. Ruang lingkup operasionalnya meliputi regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan, serta program pembangunan di berbagai sektor. Hal ini mencakup pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, dan pengawasan pelaksanaan program pemerintah di tingkat kabupaten.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mengemban mandat krusial untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat vital sebagai representasi negara di tingkat lokal, memastikan terwujudnya pemerintahan yang baik dan pembangunan berkelanjutan sesuai amanat konstitusi.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mencakup penetapan regulasi daerah, penyediaan layanan publik esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor. Hal ini juga meliputi pengelolaan keuangan daerah, perencanaan strategis, dan pengawasan ketat terhadap implementasi program-program pemerintah di tingkat kabupaten.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk tahun 2025 menunjukkan prioritas pada proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Intervensi seperti "Program
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2018
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab sosial Perusahaan (TJSP) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup, program TJSP, pelaksanaan TJSP, hak pemerintah kabupaten, perusahaan dan masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, ketentuan sanksi, penyelesaian sengketa, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2022
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 05 Tahun 2014
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penamaan Jalan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan, Jenis Jalan, Kewenangan Penamaan Jalan, Pemberian Nama, Prosedur dan Persetujuan Penamaan, Tiang dan Papan Nama, Ketentuan Peralihan, dan Penyidikan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Hak dan Kewajiban, Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Perlindungan Data Pribadi Penduduk, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatn Sipil Dalam Darurat dan Luar Biasa, Pelaporan, Pendanaan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Peralihan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 08 Tahun 2014
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Masyarakat Hukum Adat, Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertambangan, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Penyelesaian Sengketa, Pengawasan, dan Ketentuan Peralihan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2018
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Halmahera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturanya. Diatur tentang Azas, Maksud, tujuan dan sasaran; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (e-goverment); Pengelolaan Domain; Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; Kemitraan dan Peran serta Masyarakat serta Dunia Usaha; Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; pembiayaan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 04 Tahun 2014
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tujuan, Sumber dan Besaran Dana, dan Bagian Laba.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2018
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Tambahan Pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Hibualamo Jaya Kabupaten Halmahera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ruang Lingkup Penyertaan Modal; Bentuk Terdahulu dan Penambahan Modal; Hak dan Kewajiban; dan Pengawasan, Pelaporan dan Sanksi.