DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 03 Tahun 2014

Nomor: 03
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pelestarian dan Pelembagaan Adat di Kabupaten Halmahera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan, Bentuk Organisasi Lembaga Adat, Kedudukan Tugas dan Fungsi Lembaga Adat, Hak dan Wewenang Lembaga Adat, Pelestarian dan Pengembangan, Nilai-Nilai Adat di Kabupaten Halmahera Utara, dan Pakaian Adat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Lembaga Adat di Kabupaten Halmahera Utara yang hidup, tumbuh dan berkembang memiliki peran penting bagi kehidupan dan keberadaan Masyarakat Adat Halmahera Utara sebagai bagian dari komitmen kebangsaan Bineka Tunggal Ika, sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan dengan memberikan kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi dan peranan yang memadai sehingga sesxiai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan daerah otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa pada Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana adat istiadat dan lembaga adat diakui keberadaannya dan mempunyai peranan dalam kehidupan masyarakat luas dan tumbuh berkembang di daerah-daerah, berkualifikasi sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu diberdayakan; ^eraturan <Daerafi TOiSupatenTfaCma/iera ZHara tafiun 2014 i. . k 4" IVl cl. l)ahwn bcixhisark^in pcriiml)a!u.'oii' •• "ri; ti;t '.iiiniikxiid pada huruf a, hui'uf b., cian hurui c. jn-iii! int:inljenLuk Peratiiran !.)aerah Ccniang Pelcslariaii d.-m i^.'lcmbagiian Adat di Kabiipaten Halmahcra Utara. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repuljlik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886];

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara(Lembaran negara Tahun 2003 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara 4264);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7.Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ); (Peraturan <Daerafi XflSupaten^KaCmafiera Utara lafiun2014 Republik Indonesai Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );
9.Peraturan Pemerintah RI. Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dacrah (Lembaran Negara RI. Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lemabaran Negara RI. Nomor 4022);
10.Peraturan Pemerintah RI- Nomor 38 Tahun 2007 teniang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemabaran Negara RI. Nomor 4737);
11.Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
14.Peraturan Menteri Dalam-Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694). Dengan Persetujuan Bersaxna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA dan BUPATI HALMAHERA UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DABRAH TENTANG PELESTARIAN DAN PELEMBAGAAN ADAT DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA ^Peraturan Oaerah'KflSupatenJfaCmafiera %)tara iCafiun 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud doiigaii ;

1.Daerah adalah Kabupaten Haimahera Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Haimahera Utara;
3.Bupati adalah Bupati Haimahera Utara;
4.Lembaga Adat adalah lembaga adat di Kabupaten Haimahera Utara;
5.Lembaga Adat Kabupaten Haimahera Utara adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat Haimahera Utara yang berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;
6.Adat istiadat adaJah seperangkat nilai-nilai, norma-norma kaidah sosiai dan keyakinan sosiai yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang masih dihayati dan dipelihara sebagai pola perilaku dalam kehidupan masyarakat;
7.Pelestarian adat adalah upaya untuk memelihara ,mengembangkan dan melindungi nUai-nilai budaya lokal yang merupakan kearifan lokal meliputi etika, moral sehingga mempunyai nilai lokal maupun nasional serta mampu meningkatkan peranya dalam pembangunan serta lembaga adat agar tetap teijaga dan berlanjut;
8.Pelembagaan Adat adalah upaya penataan kembali nilai-nilai dan norma-norma serta membudayakan perilaku dan tindakan yang terpola dalam membangun hubungan relasi sosiai antara sesama manusia yang dirumuskan secara baik dalam rangka menciptakan sebuah mekanisme kelembagaan yang tersistematis; Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 9. <Peraturan <Daemfi IQiBupaten HaCmahera Vtara ^aAun 2014 iX5 vanu iK;rvvrn;iiiii iiiiluk nurii<;i!iur clan mengiirus kcj^eiuingan inasyarakai sctcmj^at, bcrdasarkan asal-usul dan adat istiadat setcmpat yang diakui dan dihormali dalam sisLem pcmerinlalian Negai'a Kesatuan

(2). Tujuannya adalah mendorong, memotivasi dan membangkitkan potensi kearifan lokal yang dimiliki oleh lembaga adat serta berupaya untuk mengembangkan dalam berbagai aspek terutama kepribadian, pengetahuan,sistem nilai dan keterampilan kerja sehingga warga masyarakat Halmahera Utara terpanggil untuk turut serta bertanggungjawab dan lembaga adat yang terbentuk dapat memainkan peran dan fungsi secara optimal. BAB ni BENTUK ORGANISASI LEMBAGA ADAT Pasal 3
(1). Nama dan bentuk organisasi lembaga adat yang telah ada diakui setiap jenjang pemerintahan yang disesuaikan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat sebagai wadah atau forum komunikasi, ^eraturan <Daerafi TQiBupaten 9€a[mahera Vtara ^afiun2014 }<onsult.asi dan mnsyawarah tokoh-iokoh .Hhu . . pimpinnn pemanglcu adat. xOrgai'iisasi lembuj'^a adat sebagaimana diina.-* . pada ayai; (i j ^fjnerupakan organisasi kemasyarakatan yang Ix rac-. - • -JJii' pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 k' ^(.1). Maksud dilakukannya Pelestarian Adat dan Pelembagaan Adat adalah • untuk mengatasi dan raengantisipasi kemungkinan tergusurnya nilai- nilai adat yang ada di Halmahera Utara akibat pengaruh arus modemisasi dan pengaruh globalisasi yang akan dapat menghilangkan jati diri masyarakat Halmahera Utara sebagai akar budaya bangsa serta guna terlembaganya sebuah organisasi masyarakat adat.

Pasal 4

Lppengurus Organisasi Lembaga Adat yang Iclar. ..c.kui masyarakat ds.t dan kebiasaan -- • ; dipilih melalui musynwarah mufakat sesuai adat yang berlaku. i Pengurus Lembaga Adat dapat dibentuk di sciiap -r'-. ^-ng pemerintahan I j sesuai keperluan dan tradisi masyarakat seteinpat. . Susunan komposisi dan jumlah pengurus hcrabs:.; , masing jenjang pemerintahan disesuaikan den^-^ penyebutannya mengikuti txadisi yang berlaku setempat.

(4). Periodesasi kepengninsan Lembaga Adat ditetapksr >esuai dengaii adat istiadat masyarakat setempat. Adat dl masing- kebutuhan dan aJam masyarakat Pasal 5
(1). Hubungan Keija antara Lembaga adat dciigsr. r^emerinteih adalah bersifat fungsional dan konsultatif.
(2). Jika dian^ap perlu, pemerintah daerah, canmt dsr. kepala desa dapat menghadin musyawurah Lembaga Adat sesiiai d^-'i-gan fungsinya dan dapat memberikan ponjelasan yang diperlukai\.

BAB IV

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI LKMBAGA ADAT

Pasal 6

(1). Lembaga Adat berkedudukan sebagui -A'adah organisasi pemusyawaratan dau pemufakatan.
(2). Tugas Lembaga Adat sebagai berikut: <Peraturan (Daerafi ^Bupatrn HaCmadera Vtara tahun 20 u I<k 'iff' s% I 'f Tm-.1,V'7- .jiiipuni^ drill nuniyaliirlcjii :»•:'' •varakal kcpada rinLah sortii nienyclcsaikan pci'sc:;:.!:; :i •.r.iig mcnyangkuL ^tikuni adat dan kebiasaan masyaraka\ suicMijxn; ^^l^gjestarikan dan mengembangkan nilai-niloi adat-istiadat atau ^febiasaan masyarakal setempat yaiiK i>os!i!f dalam upaya Sliemperkaya b-uaaya daerah serta memberdayakan iiiasyarakat dalam ||,^gjjyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan I'-^l^embinaan kemasyarakatan.

BAB V

HAK DAN WEWENANG LEMBAGA ADAT

Pasal 7

B^^St^inbaga adat Mempunyai Hak dan Wewenang sebagai berikut: BS? a. Mewakili masyarakat adat keluar yaitu hal menyangkut kepentmgan masyarakat adat; Ifv? b. Mengelola hak kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat adat;

c.Menyelesaikan permasalahan atati perselisihan mengenai masalah adat berdasarkan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. a). Bupati Halmahera Utara; b). Camat dalam Kabupaten Halmahera Utara; 7 (Peraturan (Daerafi TQiSupatenJfafmafiera Vtara la^un 2014 #' i (ialam Kabupaten Halmahera Utara; d] Keiuii Adal/Pemangku Adat/Pemuka-pemuka Adat di wila^'ah Kabupaten Halmahera Utara.

BAB VI

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 8 Pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat di daerah dilakukan bersama-sama dengan organisasi atau lembaga adat oleh:

Pasal 9

Dalani usaha melaksanakan pelestarian dan pengembangan adat istiadat, j^cbiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud 'il.im Pasal (8), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi usaha usaha ,! tersebut dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini setelah dhnusyawarahkan dengan pemimpin atau pemuka adat di daerah.

Pasal 10

\G(una pelaksanaan, pelestarian serta pengembangan adat istiadat, iebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan ihembantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi •terselenggaranya peranan dan fungsi Lembaga Adat dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

Pasal 11

Pelestarian serta pengembangan terhadap adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan lembaga Adat sebagedmana yang dimaksud dalam Pasal

(10)diarahkan kepada hal-hal berikut:
1. a.Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. b.Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah, baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional; Peraturan Oaerafi %fi6upat€n7£aGnafiera Utara ^afiun 2014 .i' ji.
3. c.Terciptanya kebuclayaan ciacnih y-niii nicmiiiiji-s.'. . nasional yang mengandunf< nilai-niiai luhur dan bcradal; mampu menyaring secara selektif Lerhadap nilai-nilai butiaya cis.iij;, yakni menerima yang positif dan menolak yang negaiif.

Pasal 12

:pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan rl'niasyarakat dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 •Jerutama ditujukan kepada adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan ^%asyarakat yang masih hidup, yang telah ada tetapi mengalami h kemerosotan. BAB vn NlLAl-NILAl ADAT DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Pasal 13

Nilai-nilai adat di Halmahera Utara yang terkandung di antaranya :

a.Nilai kesetaraan; Nilai gotong royong;
c.Nilai demokratis;
d.Nilai religius; serta
e.Nilai-xiilai lain yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat adat.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004