menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara. 'eraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014 plCB...: 1. unu:jIig-U 1idang Nuiiioi ;j l;.iiii.iii 1962 Lcniang Peiusaliaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1962.Nomor 10 Tambahan Lembaran Negera Republik indonesia Nomor 2387) ;
2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pro\nnsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961 ) ;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonsesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambeihan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; ^raturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014 % A ti -'-ysj' i f 1% * •51 |*5V,V' .tw- 'X** i^v-'' K'
4.Undang-Undang Nomor 33 raliun iuU4 icnumjA Perimbangan Keuangan antara PemerinLah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcinbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retxibusi Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentaiig Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penggelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48; Tambahan Lemb^an Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 17.Peraturan Pemerint^ 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
18.Peraturan Pemerintah. Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ; Wran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014 t I
19.Peraluran Penicrirnah Nornor 38 Ti-iiuiu i007 icuLaii" Pembagian Urusan PemerinLahaii Aniara Pcincrinlah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ KoLa {Lciiibaran Ncgaia Rcjju biik !ndonesia Taliun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik !• donesia Nomor 4737) ;
20.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4858) ;
22.Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Perusahaam Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Penggelolaan keuangn Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2008 tentang Hibah Daerah;
26.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah; 27-Keputusan Menteri Negera Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
29.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2007 Nomor 3) ;
30.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2014. I '^mperhatikan ; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 / KPTS/DPRD-Halut /2014 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tanggal 25 Agustus 2014; I ^^turan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014 leiapkan 4. 5. 6. L>.:ngaii Pcrselujufctii Bcrsania DliWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTAI^ Dan BUPATI HALMAHERA UTARA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA