DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 05 Tahun 2015

Nomor: 05
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, Tahapan Persiapan, Tahapan Pencalonan, Tahapan Pendataan dan Penetapan Pemilih, Kampanye, Masa Tenang, Logistik, Kepala Desa, Perangkat Desa dan PNS sebagai Calon Kepala Desa, Pembiayaan, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa, Sanksi Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa, Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Tetap, dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 1.
1. 2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluk:u Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3961);
2. 3.Undang-Undang Nomor I Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluk:u Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. 4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 2 r Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 2 Seri E ); Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA Dan BUPATI HALMAHERA UTARA Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kkabupaten Halmahera Utara;
1. 2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan ) Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. 4.Bupati adalah Bupati Halmahera Utara.
4. 5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Halmahera Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
5. 6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 4
6. 7.Camat adalah kepala wilayah kecamatan;
7. 8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. 9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. 10.Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebaga.i unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. 11.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. 10.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa;
12. 11.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa;
13. 12.Pemilihan Kepala Desa, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
14. 13.Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada panitia pemilihan untuk mengikuti pencalonan kepala desa; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 5
15. 14.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat desa yang bersangku tan.
16. 15.Penyaringan adalah pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh panitia pemilihan dari segi administrasi untuk menentukan bakal calon.
17. 16.Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa;
18. 17.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa;
19. 18.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa;
20. 19.Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
21. 20.Daftar Pemilih sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
22. 21.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara;
23. 22.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa;
24. 23.Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dalam rangka mendapatkan dukungan yang diatur oleh panitia; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 6 «
25. 24.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. 25.Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk menjalankan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dalam kurun waktu sampai dengan pelantikan kepala desa atau kepala desa antar waktu;
27. 26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemberhentian Kepala Desa adalah diberhentikannya seseorang dari jabatan Kepala desa karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan oleh Bupati Halmahera Utara

BAB II

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1)Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(2)Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak.
(3)Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 tahun.
(4)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam pemilihan kepala desa serentak, Bupati menunjuk penjabat kepala desa.
(5)Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sesuai peraturan perundang-undangan.
(6)Kepala desa dipilih dari dan oleh penduduk desa setempat yang telah memenuhi persyaratan dan mempunyai hak pilih. 27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 7 •
(7)Calon Kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. BAB JII WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

Pasal 3

(1)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (3) ditetapkan waktu pelaksanaannya pada tahun 2O15, tahun 2O17 dan tahun 2019.
(2)Hari, tanggal dan bulan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kabupaten menyusun tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak. BABIV TAHAPAN PERSIAPAN

Pasal 4

(1)Bupati menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak;
(2)Bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten;
(3)Panitia Pemilihan Kabupaten menginventarisir jumlah desa yang akan diilrutsertakan dalam pemilihan kepala desa secara serentak
(4)Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan sosialisasi pemilihan kepala desa kepada BPD dan aparat pemerintah desa
(5)BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sebanyak :
1. a.5 (lima) orang bagi desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 15OOjiwa; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 8
2. b.7 (tujuh) orang bagi desa dengan jumlah penduduk 1501 sampai dengan 3000 jiwa; dan
3. c.9 (sembilan) orang bagi desa dengan jumlah penduduk diatas 3000 jiwa.
(6)Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat
(7)Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan;
(8)Panitia Pemilihan menyampaikan usulan biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Camat;
(9)Bupati menyampaikan penetapan biaya pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan melalui camat;

Pasal 5

Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas:

a.Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengawasi semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Tingkat Kabupaten;
b.Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan;
c.Menetapkanjumlah surat suara dan kotak suara;
d.Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
e.Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan; Melaksanakan test tertulis ujian penyaringan bakal calon kepala desa sebelum ditetapkan panitia pemilihan sebagai calon kepala desa secara obyektif, transparan dan akuntabilitas;
f.Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa;
g.Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 9
h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) mempunyai tugas:

a.Melakukan penjaringan, pendaftaran dan penyaringan bakal calon kepala desa;
b.Melakukan pemeriksaan dan penelitian persyaratan bakal calon kepala desa;
c.Menetapkan bakal calon kepala desa dan menyampaikan kepada panitia pemilihan kabupaten untuk diberi test tertulis penyaringan bakal calon kepala desa;
d.Menetapkan calon kepala desa berdasarkan hasil test tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c;
e.Mengesahkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT);
f.Menyusun rencana biaya pemilihan bersama dengan pemerintah desa;
g.Membuat dan mengajukan rencana anggaran biaya kepada Bupati melalui Camat;
h.Menyiapkan tempat pemungutan suara (TPS) pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau;
i.Melaksanakan pemilihan kepala desa;
j.Menetapkan calon kepala desa terpilih;
k.Membuat berita acara pemilihan kepala desa terpilih; I. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD; dan
m.Dalam melaksanakan tugas pemilihan kepala desa, panitia wajib berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 7

Panitia pemilihan kepala desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 10 Pasal 8 Dalam ha! Ketua BPD mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa, penandatanganan keputusan BPD dilakukan salah satu anggota BPD yang ditunjuk sebagai ketua berdasarkan hasil rnusyawarah. BABV TAHAPAN PENCALONAN

Pasal 9

Panitia pemilihan melaksanakan pendaftaran bakal calon kepala desa sampai dengan penetapan calon kepala desa berpedoman pada jadwal tahapan pemilihan kepala desa secara serentak yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 10

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
d.Berpendidikan paling rendah tamat sekolah memegah pertama atau sederajat; dan yang dipastikan dengan Surat Tanda Tamat Beiajar atau ljazah
e.Berusia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) tahun pada saat mendaftar;
f.Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
g.Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
h.Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 11 •
i.Tidak dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana scrta bukan scbagai pclaku kejahatan berulang-ulang;
j.Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadiJan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.Sehat jasmani dan rohani; I. Tidak pemah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
m.Lulus dalam penyaringan bakal calon kepala desa melalui test tertulis dan wawancara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 11

(1)Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakaJ calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
(2)Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang diJengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
(3)Kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon kepala desa yang terdiri dari :
1. a.Surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten;
2. b.Surat pemyataan bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 12
3. c.Surat pemyataan memegang teguh dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengamalkan Pancasila, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. d.ljazah pendidikan formal dari tingkat sekolah dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
5. e.A.kta kelahiran atau surat keterangan kelahiran;
6. f.Surat pemyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
7. g.Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa setempat;
8. h.Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pemah dijatuhi hukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau Iebih;
  1. 1.Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
9. j.Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sa.kit umum daerah; dan
10. k.Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan surat pemyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masajabatan.
(4)Panitia pemilihan mengumumka.n dimaksud pada ayat (1), kepada masukan. hasil pe.nelitian sebagaimana masyarakat untuk memperoleh Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 13
(5)Masukan masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…