DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 08 Tahun 2014

Nomor: 08
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Masyarakat Hukum Adat, Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertambangan, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Penyelesaian Sengketa, Pengawasan, dan Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan meningkatnya intensitas pembangunan menjadikan pertambangan memiliki nilai ekonomi tinggi, telah mengakibatkan berkurangnya akses masyarakat hukum adat dalam memanfaatkan pertambangan;
c.bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huraf b, diperlukan pengaturan hukum yang memberikan akses masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan pertambangan, serta memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan keijasama antara masyarakat hukum adat, pelaku ekonomi, dan pemerintah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2014 1 w -• v-V' •'X-]. \ • - ' , -v . •; '•. 'i' • V / 4. 5. 6. 7. 8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 ^ Indonesia (Lembaran Negara Republik Indon-. ;.ia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1J"JV Noinoi Go, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); Undang-Undang Nomor 28 Tahun. 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tent^g Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
9.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembcntukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Bum dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
11.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2014
13.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pena^^ Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4725);
14.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambanga^ Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
15.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); ,
16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuk^ Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik y Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234); J7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentarig Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); 19.Peratur£m Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah n-,— is.abupaLeii/"Kuta ^Lembaran Negara Repub!"'- T-- iahun 2007 Nomor 82, Tambahan Urral-i^un Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahuh 2010 tentang Wilayah Pertambangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tah^in 2010 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
23.Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2013 Nomor 9 ) PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2014 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA dan BUPATI HALMAHERA UTARA MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PEIU^INDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI WILAYAH PERTAMBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara. Kabupaten adalah Kabupaten Halmahera Utara. Bupati adalah Bupati Halmahera Utara. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Keija Perangkat Daerah Halmahera Utara. Penguasa adat atau penyebutan lain adalah warga masyarakat hukum adat yang ditetapkan untuk memimpin masyarakat hukum adat dalam melakukan hubungan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya dengan pihak lain berdasarkan ketentuan hukum adat yang bersangkutan. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun mendiami suatu wilayah geografis tertentu dalam wilayah Negara Indonesia karena adanya ikatan asal usul leluhur adaiiya hubungan kuat dengan tanah dan sumber daya alam di ^vilayah adatnya, serta memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, hukum yang berbeda , baik sebagian maupun keseluruhan dari masyarakat pada umumnya. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang Terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama.
10.Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
11.Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat. 12.Pengakuan masyarakat adat adalah pemyataan tertulis maupun tidak tertulis atas keberdayaan masyarakat adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh negara ataupun pihak-pihak lain di luar negara. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PERATUEIAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2014
13.Perlindungan masyarakat adat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada masyarakat adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta terlindungi dari tindakan disknminasi*
14.Hak-hak masyarakat adat adalah hak yang bersifat asal usul yang melekat pada mayarakat adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
15.Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai perniasalahan-permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
16.Kearifan lokal adalah adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyai-akal iokai da.lain mcnjav.'ab berbagai masaiah dalam pemeniihan kebutuhan mereka.
17.Konflik adalah tumpang tindih klaim antara satu pihak atau lebih mengenai hak-hak masyarakat adat, termasuk di dalamnya penguasaan, pengelolaan tanah, wilayah, dan sumber daya alam didalamnya.
18.Penyelesaian sengketa adalah suatu proses dengan mekanismenya yang secara khusus dimaksudkan menyelesaikan perbedaan bentuk-bentuk kegiatan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
19.Pihak lain adalah orang atau badan hukum yang melakukan hubungan hukum dengan masyarakat hukum adat.
20.Penduduk Kabupaten Halmahera Utara, yang selanjutnya disebut penduduk, adalah semua orang yang menurut ketentuan yangberlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Utara.
21.Sengketa pertambangan yang selanjutnya disebut sengketa adalah perbedaan sikap dan kepentingan berkaitan dengan pemanfaatan pertambangan yang terjadi antara warga di dalam satu masyarakat hukum adat, antara suatu masyarakat- hukum adat dengan masyarakat hiikum adat lainnya, dan antara suatu masyarakat hukum adat dengan pihak lain dalam melakukan usaha ekonomi pertambangan.
22.Penyelesaian sengketa pertambangan yang selanjutnya disebut penyelesaian sengketa adalah upaya penyelesaian sengketa antara warga di dalam satu masyarakat hukum adat, antara suatu masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya, dan antara suatu masyarakat hukum adat dengan pihak lain dalam melakukan usaha ekonomi pertambangan melalui tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini.
23.Kegiatan Usaha Pertambangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata Indonesia dengan cara memanfaatkan jenis- jenis pertambangan untuk memperoleh hasil yang menguntungkan. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2014

BAB II

MASYARAKAT KUKUM ADAT

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memberikan pengakuan masyarakat hukum adat mempunyai kriteria:
1. a.adanya wilayah adat dengan batas-batas yang diakui oleh masyarakat hukum adat disekitamya;
2. b.adanya norma-norma hukum, struktur kelembagaan adat dan sistem kepemimpinan yang secara nyata berfungsi untuk mengatur para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan; dan
3. c.adanya hubungan saling ketergantungan yang bersifat religi antara masyarakat hukum adat dan wilayah yang menjadi hak masyarakat hukum adat.
(2)Pengakuan keberadaan masyarakat hulcum adat, sebagaamana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang berada pada Untas Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten atas usulan bersama Pemerintah Kecamatan di wilayah keberadaan-masyarakat hukum adat.
(4)Peng£ikuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), meliputi sistem kepemimpinan. sistem kelembagaan, norma hukum, dan adat istiadat yang telah dimiliki oleh masing-masing masyarakat hukum ^dat.

Pasal 3

(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memuat jumlah, nama, batas wilayah, norma hukum, bahasa, struktur kelembagaan, dan sistem kepemimpinan masing-masing masyarakat hukum adat.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) memuat jumlah, nama, batas wilayah, norma hukum, bahasa, struktur kelembagaan, dan sistem kepemimpinan masing-masing masyarakat hukum adat.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah wajib mendampingi masyarakat hukum adat dalam melakukan pemetaan adat secara partisipatif.
(2)Hasil pemetaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi yang terdiri atas :
1. a.wilayah adat dan batas-batasnya;
2. b.jumlah suku dan bahasa;
3. c.struktur kelembagaan adat; dan
4. d.sistem kepemimpinan.
(3)Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pemetaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBD. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2014

Pasal 5

Penguasa adat berhak:

a.Mewakili setiap masyarakat hukum adat dalam melakukan hubungan hukum dalam memanfaatkan dan mengalihkan hak milik masyarakat hukum adat kepada pihak lain; dan
b.Mengambil keputusan berdasarkan saran dan pendapat masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan pertambangan.

Pasal 6

Penguasa adat berkewajiban:

a.Menjaga dan mempertahankan batas wilayah adat yang digunakan untuk pemanfaatan pertambangan;
b.Melaksanakan peijanjian keijasama dalam pemanfaatan pertambangan berdasarkan persetujuan masyarakat hukum adat; dan
c.Peijanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yang bersangkutan dan memperoleh persetujuan dari warga masyarakat hukum adat secara tertulis.

Pasal 7

Masyarakat hukum adat berhak :

a.Memanfaatkan pertambangan di wilayah hukum adatnya;
b.Memperoleh informasi tentang rencana peruntukan dan pemanfaatan pertambangan;
c.memberikan saran dan pertimbangan dalam pemanfaatan pertambangan;
d.memperoleh pendampingan dari Pemerintah atau Pemerintah Daeraii dalam melakukan usaha ekonomi produktif berdasarkan kearifan lokal;
e.melakukan pengawasan kegiatan pihak lain dalam usaha memanfaatkan pertambangan;
f.memperoleh kompensasi atau ganti rugi atas pemanfaatan dan pengalihan hak milik kepada pihak lain sesuai kesepakatan tertulis yang dimuat dalam akta autentik;
g.memperoleh kompensasi sesuai kesepakatan tertulis yang dimuat dalam akta autentik atas berkurangnya atau hilangnya akses masyarakat hukum adat karena penetapan wilayah adatnya sebagai kawasan konservasi;dan
h.memperoleh pengakuan hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat.

Pasal 8

Masyarakat hukum adat wajib :

a.menjaga dan memelihara pranata-pranata adat untuk dipatuhi oleh warga masyarakat hukum adat; PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARATAHUN 2014 li' U." y i (
b.mengutamakan pilihan penyelesaian sengketa batas uilayah adat melalui musyawarah berdasarkan prinsip perdamaian dan meinanfaatkan nilai kearifan budaya adat;
c.menghormati dan mematuhi hak atas tanah oleh pihak lain;
d.menjaga dan memelihara teijadinya kerusakan dan pencemaran pertambangan di wilayah adatnya; dan
e.menghormati penguasaan tanah bekas hak milik masyarakat hukum adat yang diperoleh oleh pihak lain menurut ketentxian hukum adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam memanlaatkan dan mengalihkan hak milik masyarakat hukum adat uniuk keperluan pfusoiaiguiiaii wajib memperoien persetujuan tertuUs won;.; ;t,aoyai-akat hukum adat disertai pemberian kompensasi atau ganti rugi.
(2)Pihak lain dalam memanfaatkan dan mengalihkan hak milik masyarakat hukum adat wajib mempercleh persetujuan tertulis warga masyarakat hukum adat disertai pemberian ganti rugi.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PERTAMBANGAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan pertambangan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
(2)Pengelolaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan menjamin kesinambungan ketersediaan, meningkatkan kualitas hasil pemanfaatannya dan menghormati hak masyarakat hukum adat.
(3)Pengelolaan pada setiap jenis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…