DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.Undang–Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor l34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor l12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lemabar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O20 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksaaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung Kemudahan Berusaha Dan layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Dan Reformasi Birokrasi tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyerdehanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAN BUPATI HALMAHERA UTARA MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
3.Bupati adalah Bupati Halmahera Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Bangunan gedung adalah adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6.Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bagunan seluruhnya atau sebagaian, baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
7.Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
8.Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.
9.Merobohkan bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bagunan di tinjau dari segi fungsi bangunan dan /atau kontruksi.
10.Persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
11.Sertifikat layak fungsi bangunan gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Perintah Daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
12.Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adaLah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 5
13.Tim penilai teknis yang selanjutnya disngkat TPT adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
14.Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung dan selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
15.Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompentesi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
16.Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan didalam dan diluar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
17.Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
18.Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
19.Pengelola Teknis adalah tenaga teknis kementerian dan/atau OPD yang bertanggung jawab dalam pembinaan Bangunan Gedung Negara, yang ditugaskan untuk membantu K/L dan/atau OPD dalam Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
20.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah.
21.Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
22.Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Persetujuan pembongkaran adalah persetujuan yang diberikan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik untuk membongkar Bangunan Gedung sesuai dengan Standar Teknis;
23.Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB , dan atau SBKBG.
24.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
25.Banguna Gedung yang dibangun oleh Pemerintah yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
26.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 6
27.Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.
28.Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
29.Standar Harga Satuan Tertinggi adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung.
30.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
31.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
32.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
33.Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.

BAB II

NAMA,OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

1.Nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.
2.Objek retribusi dimaksud adalah penerbitan PBG dan SLF.
3.Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
4.Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan :

a.Pembangunan baru
b.Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memilki PBG dan/atau SLF
c.PBG perubahan untuk :
1. 1.Perubahan fungsi Bangunan Gedung;
2. 2.Perubahan lapis Bangunan Gedung;
3. 3.Perubahan luas Bangunan Gedung;
4. 4.Perubahan tampak Bangunan Gedung;
5. 5.Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 7
6. 6.Perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
7. 7.Perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar Budaya; atau
8. 8.Perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
9. 5.PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawata;
10. 6.Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memilki fungsi keagamaan;

7.Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF;
8.Wajib Retribusi PBG Yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

(1)Besarnya Retribusi PBG yang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyedia layanan dan harga satuan retribusi PBG;
(2)Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
(3)Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
2. b.Harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
(4)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
1. a.Bangunan Gedung dan
2. b.Prasarana Bangunan Gedung.
(5)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
1. a.Luas Total Lantai;
2. b.Indeks Terintegrasi; dan
3. c.Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
(6)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 8
1. a.Volume
2. b.Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
3. c.Indeks Bangunan Gedung Terbangu.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 5

(1)Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
(2)Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, Inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

BAB VI

STUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 6

(1)Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
1. a.Bangunan Gedung: Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan luas total lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan standar harga satuan tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg), atau dengan rumus. a.1. Tabel Index Lokalitas,SHST & Indeks BG Terbangun Kabupaten Halmahera Utara. No Nama Kecamatan Indeks Lokalitas SHST Indeks BG Terbangun 1 Kecamatan Tobelo 0,5% - 1,00 2 Kecamatan Tobelo Tengah 0,5% - 1,00 3 Kecamatan Tobelo Selatan 0,5% - 1,00 4 Kecamatan Tobelo Utara 0,5% - 1,00 5 Kecamatan Tobelo Timur 0,5% - 1,00 LLt x (Ilo x SHST) X It x Ibg Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 9 6 Kecamatan Tobelo Barat 0,5% - 1,00 7 Kecamatan Galela 0,5% - 1,00 8 Kecamatan Galela Selatan 0,5% - 1,00 9 Kecamatan Galela Utara 0,5% - 1,00 10 Kecamatan Galela Barat 0,5% - 1,00 11 Kecamatan Kao 0,5% - 1,00 12 Kecamatan Kao Utara 0,5% - 1,00 13 Kecamatan Kao Barat 0,5% - 1,00 14 Kecamatan Kao Teluk 0,5% - 1,00 15 Kecamatan Malifut 0,5% - 1,00 16 Kecamatan Loloda Utara 0,5% - 1,00 17 Kecamatan Loloda Kepulauan 0,5% - 1,00 a.2 Tabel Indeks Fungsi Kabupaten Halmahera Utara N o Fungsi Bangunan Indeks Fungsi 1 Fungsi Hunian < 100 0,15 2 Fungsi Hunian > 100 0,17 3 Fungsi Sosial Budaya 0,30 4 Fungsi Usaha (UMKM- Prototipe) 0,50 5 Fungsi Usaha 0,70 6 Fungsi Ganda/ Campuran 0,80 7 Fungsi Khusus 1,00 a.3 Tabel Indeks Terintegrasi Kabupaten Halmahera Utara No Fungsi Bangunan Klasifikasi Bobot Parameter (bp) Parameter Indeks Parameter (Ip)
  1. 1.Usaha Kompleksit as 0,3 a.Sederhana 1
2. b.Tidak Sederhana 2
  1. 2.Usaha (UMKM- Prototipe) Permanens i 0,5 a.Non Permanen 1
  2. 3.Hunian b. Permanen 2 a.<100 m2 dan <2 lantai Ketinggian 0,5 - 1 lantai 1 - 2 lantai 1,090 - 3 lantai 1,120 b.>100 m2 dan > 2 lantai - Indeks Terintegrasi (It) = If x ∑ (bp x Ip ) x Fm Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 10
  3. 4.Keagamaan -
  4. 5.Khusus -
  5. 6.Sosial Budaya Faktor Kepemilikan (Fm)
3. a.Negara
4. b.Perorangan/ Badan Usaha 0 1
  1. 7.Ganda Campuran a.luas <500 m2 dan <2 lantai
5. b.luas >500 m2 >2 lantai
6. a.4 Tabel Indeks Terbangun (Ibg) Jenis Pembangunan Indeks Bangunan Gedung Terbangun Bangunan Gedung Baru 1 Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung
7. a.Sedang
8. b.Berat 0,45% x 50% = 0,225 0,65% x 50% = 0,325 Pelestarian /Pemugaran
9. a.Pratama
10. b.Madya
11. c.Utama 0,65% x 50% = 0,325 0,45% x 50% = 0,225 0,30% x 50% = 0,150
12. b.Prasarana Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus : V x I x Ibg x HSpbg V x I V x I x Ibg x HSpbg x Ibg x HSpbg Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 11 b.1. Tabel Tarif Prasarana Bangunan Gedung Kabupaten Halmahera Utara No Jenis Prasarana Bangunan Harga Satuan Satuan 1 Konstruksi Pembatas/ penahan/ pengaman a. Pagar Rp 1.500,00 M2
13. b.Tanggul/retairing wall Rp 1.500,00 M2 c. Turap/Batas Kavling/Persil Rp 1.500,00 M2
14. d.Drainase Rp 5.000,00 M2 2 Konstruksi penanda masuk lokasi/ pos polisi lalu lintas/halte bus
15. a.Gapura/gardu jaga (luas maksimal 2 M2) Rp 3.000,00 M2 Kontruksi Perkerasan a. Konstruksi Jalan Rp 2.500,00 M2
16. b.Lapangan/halaman dengan perkerasan (konblok, rabat beton, aspal, atau jenis perkerasan lain) Rp 2.500,00 M2
17. c.Lapangan terbuka tanpa perkerasan untuk komersil Rp 2.000,00 M2 3 Kontruksi penghubung a. Jembatan (luas maksimal 5 m2) Rp 25.000,00 M2
18. b.Box culvert (luas maksimal 5 m2) Rp 25.000,00 M2 4 Kontruksi kolam/reservoir bawah tanah a. Kolam renang (<100 m2) Rp 5.000,00 M2
19. b.kolam pengolahan air (water treatment) Rp 5.000,00 M2
20. c.Bak penyimpanan air bawah tanah/di atas tanah Rp 5.000,00 M2 5 Konstruksi menara a. Menara antene dan sejenisnya (tinggi maksimal 5 m) di luar menara telekomunikasi Rp 3.500,00 M2
21. b.Menara reservoir (kapasitas maksimal 2 m3) Rp 3.500,00 M2
22. c.Cerobong asap (maksimal tinggi 5 m) Rp 3.500,00 M2 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 12 No Jenis Prasarana Bangunan Harga Satuan Satuan 6 Kontruksi monument a. Tugu/monumen dalam persil (pekarangan) Rp 3.000,00 M2
23. b.ugu/monumen luar persil (pekarangan) Rp 3.500,00 M2 7 Kontsruksi instalasi/gardu a. Instalasi listrik (gardu genset maksimal luas 10 m2) Rp 2.500,00 M2 b. Instalasai telepon/ komunikasi/ shelter maximal luas 10 m2 Rp 2.500,00 M2
24. c.ATM Mobil Rp 2.000,00 M2
25. d.Kabel tanam/pipa Rp 1.500,00 M2 8 Konstruksi reklame/ papan nama a. Bilboard : 1. Luas bidang reklame ≤ 8 m2 Rp 2.500,00 M2
  1. 2.Luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00 m2 Rp 3.000,00 M2
  2. 3.Luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00 m2 Rp 3.500,00 M2
  3. 4.Luas bidang reklame 48,01 s/d 100,01 m2 Rp 4.000,00 M2
  4. 5.Kelebihan luasan ≥100,01 m2 Rp 4.500,00 M2
26. b.Neon Box : 1. Luas bidang reklame ≤ 6 m2 Rp 2.000,00 M2
27. c.Baliho 1. Luas bidang reklame ≤ 8 m2 Rp 1.000,00 M2
  1. 2.Luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00 m2 Rp 1.500,00 M2
  2. 3.Luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00 m2 Rp 2.000,00 M2
28. d.Papan nama :
  1. 1.Berdiri sendiri atau menempel di tembok pagar luas max. 2 m2 Rp 1.500,00 M2 2. Kelebihan luasan ≥ 2 m2 Rp 2.000,00 M2 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 13 No Jenis Prasarana Bangunan Harga Satuan Satuan
29. e.Videotron/Megatron : 1. Luas bidang reklame ≤ 8 m2 Rp 2.500,00 M2
  1. 2.Luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00 m2 Rp 3.000,00 M2
  2. 3.Luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00 m2 Rp 3.500,00 M2
  3. 4.Luas bidang reklame 48,01 s/d 100,00 m2 Rp 4.000,00 M2
  4. 5.Kelebihan luasan ≥ 100,01 m2 Rp 4.500,00 M2 9 Konstruksi menara televisi Instalasi Listrik Konstruksi antara radio 1. Standingtower dengan konstruksi 3-4 kaki
30. a.Ketinggian 25-50 m Rp 10,000,00 M2
31. b.Ketinggian 51-75 m Rp 12.500,00 M2
32. c.Ketinggian 76-100 m Rp 15.000,00 M2 d. Ketinggian 101-125 m Rp 20.000,00 M2 e. Ketinggian 126-150 m Rp 25.000,00 M2 f. Ketinggian diatas 150 Rp 30.000,00 M2
  1. 2.Sistem guy wore/bentang kawat
33. a.Ketinggian 0-50 m Rp 10.000,00 M2
34. b.Ketinggian 51-75 m Rp 12.500,00 M2
35. c.Ketinggian 76-100 m Rp 15.000,00 M2 d. Ketinggian diatas 100 m Rp 20.000,00 M2 10 Konstruksi antena (tower telekomunikasi 1. Menara Konstruksi a. Ketinggian kurang dari 25 m Rp 20.000,00 M2
36. b.Ketinggian 25-50 m Rp 25.000,00 M2 c. Ketinggian diatas 50 m Rp 30.000,00 M2
  1. 2.Menara Mandiri a. Ketinggian kurang dari 25 m Rp 20.000,00 M2
37. b.Ketinggian 25-50 m Rp 25.000,00 M2 c. Ketinggian diatas 50 m Rp 30.000,00 M2 11 Pekerjaan drainase (dalam persil) 1. Saluran Rp 5.000,00 M2
  1. 2.Kolom tampung Rp 5.000,00 M2 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 14

Pasal 7

(1). Tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2). Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3). Penghitungan Satuan Harga Satuan Tertinggi (SHST) mengacu pada Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) yang diatur dengan peraturan dan/atau keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
(2)Bupati atau Pejabat ditunjuk menetapkan retribusi PBG terhutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
(3)Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pembayaran retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
(2)Pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor langsung ke Rekening Kas Daerah yang telah ditentukan.
(3)Bukti pembayaran retribusi PBG yang telah disetor ke Rekening Kas Daerah diserahkan kepada Bendahara Khusus Penerimaan Dinas untuk dicatat dalam buku penerimaan.
(4)Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapakan dengan peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Penagihan retribusi PBG yang terhutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
(2)Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi PBG diterbitkan 7(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 15
(3)Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan , wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
(4)Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di terbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 11

(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau kepada Pejabat yang ditunjuk.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
(3)Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan tanggal seto, tanggal pemotongan/ atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali jika wajib Retribusi tidak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(4)Keberatan dapat diajukan apabila wajib Retribusi telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
(5)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…