DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab sosial Perusahaan (TJSP) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup, program TJSP, pelaksanaan TJSP, hak pemerintah kabupaten, perusahaan dan masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, ketentuan sanksi, penyelesaian sengketa, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kernakmuran masyarakat yang hidup diwilayah Kabupaten Halmahera Utara perlu dilaksanakan kebijakan dalarn pengaturan penggunaan Tanggung J awab Sosial Perusahaan dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdayaguna, dan berhasil guna;
c.bahwa dipandang perlu mernberikan arah landasan, clan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Tanggung .Jawab Sosial Perusahaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucl dalam huruf a, huruf b, clan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; BUPATI .HALMAHERA UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG TANGGUNGJAWABSO~IALPERUSAHAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHEIμ UTARA NOMOR 3 TAHUN 2018 ··~BUPATIHALMAHERAUTARA PROVINS! MALUKU UTARA 3PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2018 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halrnahera Utara.
3.Bupati adalah Bupati Halmahera Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halrnahera Utara.
5.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, selain/ diluar kewajiban membayar Pajak dan Retribusi.

Pasal 1

Menetapkan: PERATURANDAERAHKABUPATENHALMAHERAUTARA TENTANGTANGGUNGJAWABSOSIALPERUSAHAAN MEMUTUSKAN: BUPATI HALMAHERAUTARA DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENHALMAHERAUTARA Dan Dengan Persetujuan Bersama

12.Peraturan Daerah Kabupaten Halrnahera Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halrnahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halrnahera Utara Tahun 2016 Nomor 4);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaen Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51); 4PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2018
6.Tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim TJSP adalah unsur-unsur yang berasal dari masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah, dan akademisi yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk memfasilitasi, koordinasi perencanaan,koordinasi pelaksanaan program dan monitoring evaluasi tanggung jawab sosial perusahaan.
7.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8.Pengelolaan meliputi serangkaian kegiatan pendataan perusahaan, penyusunan program, penghirnpunan dan pendistribusian dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.
9.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10.Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Halmahera Utara.
11.Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/ daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
12.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usah di wilayah Negara Republik Indonesia.
13.Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
14.Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disingkat Pf, adalah badan hukum yang merupakan persekutan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saharn dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang - undang serta peraturan pelaksanaannya.
15.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
16.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 5PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2018

Pasal 4

Tujuan Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah :

a.Terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
b.Terpenuhinya penyelenggaraan TJSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
c.Adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSP secara terpadu dan berdaya guna; Maksud dibentuknya peraturan daerah ini adalah:
a.Memberikepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSP di Oaerah;
b.Memberi arahan agar program TJSP bersinergi dengan program pembangunan Daerah; dan
c.Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional.

Pasal 3

Maksud

a.transparansi;
b.akuntabilitas;
c.pertanggungjawaban;
d.kemandirian;
e.kesetaraan dan kewajaran;
f.manfaat;
g.keadilan;
h.kehati-hatian;
1. 1.kelestarian berkelanjutan; J. kerakyatan;
k.kebersarnaan; dan
l.keterpaduan.

Pasal 2

Asas

(1)TJSP wajib dilaksanakan oleh perusahaan baik berstatus pusat, cabang ataupun unit pelaksana yang menjalankan kegiatan usahanya di daerah. Pua16 ( 1) Setiap kegiatan penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan.
(2)Setiap penanaman modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan Penanaman Dalam Negeri (PMDN)yang menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Halmahera Utara. (3} Program TJSP berasal dari l (satu) perusahaan atau gabungan beberapa perusahaan.
(1)Ruang Lingkup TJSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/ atau peningkatan fungsi lingkungan hidupdan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program- program pemerintah daerah.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerirna dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
(3)Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pendidikan, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidupdan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah dikurangi pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
(4)Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
1. d.Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liaryang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang; dan
2. e.Terwujudnya pelaksanaan program Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan dunia usaha melalui TJSP. 7PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2018
(1)Program TJSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 7ayat (1), dibuat oleh perusahaan dengan ketentuan:
1. a.Menitikberatkan pada aspirasi masyarakat setempat yang disampaikan ke perusahaan dan memperhatikan program TJSP yang dibuat perusahaan lain yang berada disekitamya ;
2. b.Dilengkapi dengan rincian anggaran biaya disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana program kegiatan; dan
3. c.Berdasarkan kesepakatan para pihak perusahaan yang mengikatkan diri dalam program/pelaksanaan TJSP.
(2)Program TJSP meliputi:
1. a.Bina lingkungan dan sosial;
2. b.Kemitraan usaha mikro, kecil, koperasi;
3. c.Program langsung pada masyarakat;
4. d.Pengembangan Sumber Daya Manusia;dan
5. e.Program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial dan peribadatan.
(3)Program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), direncanakan dan dilaksanakan selaras dengan program Pemerintah Daerah.
(4)Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2)dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PROGRAM TJSP

Pasal 9

( 1) BUMNyang menjalankan usahanya dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

(2)BUMN yang menjalankan usahanya dapat melaksanakan TJSP dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.
(3)Seluruh BUMDyang dimiliki Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dapat melaksanakan TJSP.
(4)Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2)dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(2)Biaya yang timbul akibat pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan diluar kewajiban pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 8PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2018
(1)Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program TJSP, Bupati membentuk Tim TJSP.
(2)Tim TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang susunan personalianya sebanyak lima orang terdiri dari unsur :
1. a.Pemerintah satu orang;
2. b.Masyarakat dua orang; dan
3. c.Perusahaan dua orang.
(3)Tugas Pokok Tim TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Memfasilitasiprogram TJSP;
2. b.Menerima,menghimpun dan memverifikasiprogram-program TJSP;
3. c.Memverifikasidokumen permohonan kegiatan yang didanai dari program TJSP;
4. d.Melakukan survey lokasi program TJSP;
5. e.Merekomendasikan pengeluaran dana untuk program TJSP;

Pasal 13

Pelaksanaan program TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), lebih diutamakan di lingkungan terdekat yang masih satu desa/kelurahan denganlokasiperusahaan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan:

a.Menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip--prinsip tanggungjawab perusahaan dengan memperhatikan program pemerintah daerah dan peraturan perundang- undangan.
b.Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan.
c.Menetapkan bahwa TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengernbangan perusahaan.

Pasal 11

a.Usaha mikro dan kecil; dan
b.Perusahaan yang mengalami krisis keuangan berdasarkan audit akuntan publik.

BAB IV

PELAKSANAAN TJSP Dikecualikan dari kewajiban TJSP:

Pasal 10

9PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2018 Setiap masyarakat berhak :

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…