DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara bersama Bupati Halmahera Utara telah membahas dan

Menetapkan

menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

b.bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur Maluku Utara Nomor : 422/KPTS/MU /2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
c.bahwa Penyempurnaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan Kepentingan Umum dan Peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; BUPATIHALMAHERAUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA PERATURANDAERAH KABUPATENHALMAHERA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATENHALMAHERAUTARA TAHUNANGGARAN2023 BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINS! MALUKU UTARA Menimbang ,, \) t Dipindai dengan CamScanner 2
1. 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199~ Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
4. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. 6.Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, TarnbahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023. Mengingat Dipindai dengan CamScanner 3
1. 7.Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. 8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6393);
3. 9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. 10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. 11.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6801);
6. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000, tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30);
7. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 N omor 210, Lem baran Negara Repu blik Indonesia N omor 4028);
8. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Dipindai dengan CamScanner 4
9. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sis tern Informasi Keuangan Daer ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nmor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peratuan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Dipindai dengan CamScanner 5
17. 23.Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Togas dan \Vewenang Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. 26.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. 27.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
22. 28.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
24. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. 31.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dipindai dengan CamScanner 6
27. 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. 34.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. 35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan ANggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
30. 36.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
31. 37.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
32. 38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor )
33. 39.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 Nomor 4);
34. 40.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah Kabu paten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2011 Nomor 3);
35. 41.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51); .. Dipindai dengan CamScanner __J ------ - 7 Rp.130.744.850.930,00 Rp.947.350.527.434,00
a.Pendapatan asli daerah
b.Pendapatan transfer

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l terdiridari

Pasal 2

Rp. 77.883.582.031,00 Rp. 41.379.310.344,00 Rp.36.504.271.687 ,00 Rp. 0,00 a Penerimaan

b.Pengeluaran PembiayaanNetto Sisa Lebih PembiayaanTahun Berkenaan Rp.1.183.063.378.364,00 Rp.1.219.567.650.051,00 Rp.(36.504.271.687 ,00) ( 1) Pendapatan

(2)Belanja Surplus/ (Defisit)
(3)Pembiayaan ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Sejumlah

Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023 MEMUTUSKAN : BUPATI HALMAHERA UTARA Dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA Dengan Persetujuan Bersama Memperhatikan : Keputusan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 903/ 12/2022, Tanggal 22 Desember 2022 tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023.

42.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 54). Dipindai dengan CamScanner 8

(3)Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat huruf b terdiri dari jenis belanja : Rp.292.015.533. 942 ,00 Rp.450.410.855.542 ,00 Rp. 10.200.000.000,00 Rp. 57.897.608.900,00 Rp. 1.077.250.000,00e. c. d. Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial a. b.
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Operasi Rp.811.601.248.384,00
2. b.Belanja Modal Rp.248.299.365.567,00
3. c.Belanja Tidak Terduga Rp. 7.500.000.000,00
4. d.Belanja Transfer Rp.152.167.036.100,00
(2)Belanja Operasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

Pasal 3

Rp. 104. 968.000.000,00 Rp. 0,00

a.Pendapatan Hibah
b.Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan

(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri dari jenis pendapatan: Rp. 91.579.073.434,00 Rp. 855.771.454.000,00a. Pendapatan transfer Pemerintah pusat
1. b.Pendapatan transfer An tar daerah
(3)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : Rp.104.968.000.000,00c. Lain-Lain pendapatan daerah yang sah
(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah Rp.46.260.571.452 ,00
2. b.Retribusi Daerah Rp. 6.415.066.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan KekayaanRp. 2.000.000.000,00 Daerah yang Dipisahkan
4. d.Lain-lain pendapatan asli Rp. 76.069.213.478,00 daerah yang sah .J Dipindai dengan CamScanner 9
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan
1. a.Penyertaan Modal Daerah Rp. O ,00
2. b.Pembayaran Cicilan Rp.41.379.310.344,00 Pokok Utang yang Jatuh Tempo Pemberian Pinjaman daerah 0,00Rp.c. Penerimaan Kembali
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan
1. a.SiLPAtahun anggaran Rp.77.883.582.031,00 sebelumnya sejumlah
2. b.Penerimaan Pinjaman Rp. 0,00 r: Daerah Rp. 77.883.582.031,00 Rp. 41.379.310.344,00
3. a.Penerimaan
4. b.Pengeluaran
(1)Pembiayaan Daerah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

Pasal 4

Rp.152.167.036.100,00a. Belanja Bantuan Keuangan

(5)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat huruf d terdiri dari jenis belanja : Rp. 7.500.000.000,00a. Belanja Tidak Terduga
(4)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat huruf c terdiri dari jenis belanja : lrigasi
1. e.Belanja Modal Aset Tetap Rp. 1.397.307.000,00 Lainnya
2. a.Belanja Modal Tanah Rp. 1.582.000.000,00
3. b.Belanja Modal Peralatan Rp. 78.232.553.484,00 Mesin
4. c.Belanja Modal Gedung Rp. 34.921.533.790,00 Dan Bangunan
5. d.Belanja Modal Jalan, dan Rp.132.165. 971.293,00 Dipindai dengan CamScanner 10 Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara ini terdiri dari:

1.Lampiran I. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; ·
4.Lampiran IV. Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5.Lampiran V. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah
6.Lampiran VI. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8.Lampiran VIII. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD
9.Lampiran IX. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10.Lampiran X. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11.Lampiran XI. Daftar Piutang Daerah;
12.Lampiran XII. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13.Lampiran XIII. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14.Lampiran XIV. Daftar Sub Kegiatan Tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan.
15.Lampiran XV.Daftar Dana Cadangan;
16.Lampiran XVI.Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 5

Dipindai dengan CamScanner 11 NOMOR REGISTRASI : 6 TAHUN 2022 ) ; PH PAPILAYA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA, Diundangkan di Tobelo Pada tanggal 28 Desember 2022 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Pasal 7

Ditetapkan di Tobelo Pada tanggal 28 Desember 2022 ,.· A

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…