DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang memuat Ketentuan Umum; Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Tipe Perangkat Daerah; Unit Pelaksana Teknis; Staf Ahli; Kepegawaian; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
6.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Sruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berdudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
10.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
13.Unit pelaksana teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14.Unit pelaksana teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

TIPE PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD; dan
c.Inspektorat Daerah.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b.Dinas Kesehatan;
c.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
d.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
e.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
f.Dinas Sosial;
g.Dinas Ketahanan Pangan;
h.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
i.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
j.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
k.Dinas Perhubungan;
l.Dinas Komunikasi dan Informatika;
m.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
n.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
o.Dinas Perikanan;
p.Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
q.Dinas Pertanian;
r.Dinas Perdagangan; dan
s.Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian.

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
b.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
c.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
d.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
e.Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 5

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
(2)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
(3)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan Inspektorat Tipe A.

Pasal 6

(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
(2)Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
(3)Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
(4)Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan.
(5)Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
(6)Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
(7)Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan Dinas Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
(8)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
(9)Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa.
(10)Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
(11)Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k merupakan Dinas Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
(12)Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
(13)Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
(14)Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
(15)Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.
(16)Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.
(17)Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
(18)Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf r merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
(19)Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf s merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian.

Pasal 7

(1)Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
(2)Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
(3)Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Badan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
(4)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan intensitas dan beban kerja besar yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
(5)Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Badan Tipe B yang melaksanakan urusan penanggulangan bencana.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 10

(1)Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis Dinas Daerah.
(2)Unit pelaksana teknis Dinas Daerah dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…