DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Agustus 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pedoman Pemberian dan Perubahan Nama Fasilitas Umum dan Fasilitas Umum Tertentu Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan isi singkat sebagai berikut: a) Ketentuan Umum; b) Maksud dan Tujuan; c) Prinsip Penamaan dan Perubahan Nama; d) Kriteria Pemberian dan Perubahan Nama; e) Obyek Penamaan; f) Tata Cara Pemberian dan Perubahan Nama; g) Ketentuan Peralihan; h) Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian dan Perubahan Nama Jalan, Bangunan, Kawasan Fasilitas Tertentu Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERUBAHAN NAMA FASILITAS UMUM DAN FASILITAS UMUM TERTENTU ASET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4.Jalan adalah Jalan Negara yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
5.Penamaan adalah pemberian nama pada fasilitas umum.
6.Fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum.
7.Fasilitas umum tertentu adalah fasilitas umum yang bersifat terbatas dipergunakan untuk kepentingan tertentu.
8.Obyek penamaan adalah fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu yang dibangun dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dilakukannya penamaan fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu adalah untuk memberikan identitas terhadap fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu milik Pemerintah Daerah.
(2)Tujuan penamaan fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu adalah :
1. a.mewujudkan tertib administrasi dan memudahkan pengawasan terhadap fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu sebagai aset daerah;
2. b.mewujudkan data dan informasi akurat mengenai fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu; dan
3. c.melestarikan nilai-nilai sejarah dan budaya lokal.

BAB III

PRINSIP PENAMAAN DAN PERUBAHAN NAMA

Pasal 3

Prinsip yang digunakan dalam penamaan dan perubahan nama fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu meliputi:

a.menggunaan Bahasa Indonesia atau Bahasa Daerah yang baik dan benar;
b.satu fasilitas satu nama;
c.menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan;
d.menggunakan angka romawi;
e.menghindari nama diri atau nama orang yang masih hidup;
f.paling banyak tiga kata; dan
g.berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN DAN PERUBAHAN NAMA

Pasal 4

Kriteria Pemberian dan Perubahan Nama fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :

a.riwayat, sejarah, tokoh, jasa, dokumen, dan data pendukung nama yang diberikan;
b.kondisi fisik/ karakteristik objek geografis; dan
c.kondisi sosial budaya masyarakat, lokasi geografis dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 5

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dipertimbangkan salah satu unsurnya atau beberapa unsur terintegrasi, sesuai dengan objek yang akan diberikan nama.

BAB V

OBYEK PENAMAAN

Pasal 6

(1)Obyek penamaan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah terdiri dari :
1. a.Jalan;
2. b.Jembatan;
3. c.Tempat rekreasi/wisata;
4. d.Taman;
5. e.Tempat pemakaman umum;
6. f.Pasar; dan
7. g.Lapangan.
(2)Obyek penamaan fasilitas umum tertentu milik Pemerintah Daerah terdiri dari :
1. a.Perkantoran;
2. b.Perpustakaan;
3. c.Gedung fasilitas bersama;
4. d.Gedung olahraga;
5. e.Taman makam pahlawan;
6. f.Rumah Sakit Umum Daerah;
7. g.Puskesmas;
8. h.Terminal kendaraan umum;
9. i.Halte;
10. j.Pelabuhan;
11. k.Tempat ibadah;
12. l.Rumah adat;
13. m.Asrama;
14. n.Mess/Hotel;
15. o.Tempat Pembuangan Akhir;
16. p.Daerah Irigasi;
17. q.Perumahan;
18. r.Sarana pendidikan; dan
19. s.Bangunan sejarah.
(3)Dikecualikan dari penamaan fasilitas umum yang telah memiliki pengaturan tersendiri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERUBAHAN NAMA

Pasal 7

(1)Penamaan dan perubahan nama fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
(2)Penamaan dan perubahan nama fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu dapat diusulkan oleh :
1. a.organisasi/lembaga Pemerintah dan non Pemerintah;
2. b.kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan perorangan;
3. c.keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang masyarakat yang dianggap berjasa bagi daerah dan/atau negara;
4. d.perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di lingkungan pemukiman yang dibangunnya.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani aset.
(4)Bupati dapat membentuk Tim untuk Pemberian dan Perubahan Nama Fasilitas Umum dan Fasilitas Umum Tertentu Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Penamaan dan perubahan nama fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Nama fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tidak mengalami penggantian dan/atau perubahan kecuali ada usulan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (2).
(2)Dalam hal fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu yang sudah punya nama tapi belum ada keputusan Bupati untuk dapat ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
(3)Dalam hal fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu yang sudah punya nama tapi bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan perubahan atau penggantian melalui proses usulan sesuai dengan Peraturan Daerah ini

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014