DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 130

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Bangunan Gedung , Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup 3.Fungsi Dan Klasifikasi Bangunan 4.Persyaratan Bangunan 5.Penyelenggaraan Bangunan Gedung 6.Tim Ahli Bangunan 7.Pengawasan Dan Pengendalian 8.Sanksi 9.Penyidikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung ; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang- Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
4.Undang–undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5052);
9.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
11.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4532);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5004);
18.Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Nomor 2010 Tahun 276);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
23.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
24.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 66/PRT/1993 tentang Teknis Penyelenggaraan Bangunan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
25.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
26.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
27.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
28.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
29.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
30.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
31.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
32.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah .
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
5.Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokoknya di bidang penyelenggaraan bangunan.
6.Kepala Dinas adalah kepala dinas yang tugas pokoknya di bidang penyelenggaraan bangunan.
7.Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan kehidupan.
8.Prasarana Lingkungan adalah perlengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
9.Sarana Lingkungan adalah fasilitas penunjang kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
10.Bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat permanen semi permanen dan non permanen/darurat yang didirikan seluruhnya atau sebagian di atas atau di bawah berfungsi untuk tempat pelaksanaan kegiatan penyimpanan, perlindungan.
11.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12.Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.
13.Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.
14.Bangunan Sementara/Darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dan 5 tahun.
15.Kavling/Pekarangan adalah suatu perpetakan lanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
16.Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
17.Merobohkan Bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau konstruksi.
18.Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau, as pagar dan merupakan batas antara bagian kavling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
19.Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas dasar bangunan terhadap dengan luas kavling/pekarangan.
20.Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
21.Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas daerah hijau dengan luas kavling/pekarangan.
22.Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan sampai dengan titik puncak dari bangunan.
23.Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin yang diberikan dalam mendirikan/mengubah bangunan.
24.Permohonan lzin Mendirikan Bangunan (PIMB) adalah permohonan izin mendirikan bangunan menurut peraturan ini.
25.Izin Penggunaan Bangunan (IPB) adalah izin yang diberikan untuk menggunakan bangunan sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB.
26.Izin Penghapusan Bangunan (IHB) adalah izin yang diberikan untuk menghapuskan/ merobohkan bangunan secara total baik secara fisik maupun secara fungsi, sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB.
27.Lingkungan adalah bagian wilayah yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu sistem pengembangan wilayah secara keseluruhan.
28.Lingkungan Bangunan adalah kelompok bangunan yang membentuk suatu kesatuan pada suatu lingkungan tertentu,
29.Lingkungan Campuran adalah suatu lingkungan dengan beberapa peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
30.Fungsi Bangunan adalah suatu pemanfaatan atau penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukkannya, seperti bangunan rumah tinggal, bangunan sosial.
31.Klasifikasi Bangunan adalah nilai bangunan yang sesuai dengan standar bangunan, seperti sangat sederhana, sederhana, menengah dan mewah.
32.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
33.Rencana Detil Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah selanjutnya disebut RDTR adalah rencana detail tata ruang kabupaten Hulu Sungai Tengah yang disusun sebagai Perangkat Operasional rencana umum Tata Ruang dan dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
34.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah selanjutnya disebut RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari peraturan daerah ini adalah sebagai acuan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan sejak dari perizinan, perencanaan, pelaksanaan, konstruksi, pemanfaatan, kelaikan bangunan agar sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

1.Mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
2.Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
3.Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan.

Pasal 4

Lingkup Peraturan daerah ini meliputi ketentuan mengenai fungsi bangunan , persyaratan bangunan , penyelenggaraan bangunan, peran masyarakat dan pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan.

BAB III

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN

Pasal 5

(1)Fungsi bangunan digolongkan dalam fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus.
(2)Bangunan fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
1. a.bangunan untuk rumah tinggal tunggal;
2. b.bangunan rumah tinggal deret;
3. c.bangunan rumah tinggal susun; dan
4. d.bangunan rumah tinggal sementara.
(3)Bangunan fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berbentuk:
1. a.Bangunan masjid, mushalla,langgar, surau;
2. b.bangunan gereja, kapel;
3. c.bangunan pura;
4. d.bangunan vihara;
5. e.bangunan kelenteng; dan
6. f.bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya
(4)Bangunan fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
1. a.bangunan untuk perkantoran seperti bangunan perkantoran non pemerintah dan sejenisnya;
2. b.bangunan perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal dan sejenisnya;
3. c.bangunan pabrik;
4. d.bangunan perhotelan seperti hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya;
5. e.bangunan wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya;
6. f.bangunan terminal seperti bangunan stasiun kereta api, terminal bus angkutan umum, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan perikanan dan Bandar udara; dan
7. g.bangunan tempat penyimpanan seperti bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya.
(5)Bangunan fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
1. a.bangunan untuk pendidikan seperti bangunan sekolah taman kanak-kanak, pendidikan SD, SMP, SMA, Pendidikan tinggi,kursus dan semacamnya;
2. b.bangunan pelayanan kesehatan seperti bangunan, Puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, dan sejenisnya
3. c.bangunan gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung kesenian, bangunan gedung adat dan sejenisnya;
4. d.bangunan laboratorium; dan
5. e.bangunan pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olah raga dan sejenisnya.
(6)Bangunan fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bangunan dengan fungsi utama yang memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional dan/atau yang mempunyai tingkat resiko bahaya tinggi.
(7)Bangunan lebih dari satu fungsi dapat berbentuk:
1. a.Bangunan rumah –toko( ruko)
2. b.Bangunan rumah – kantor
3. c.Bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran
4. d.Bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran-perhotelan.
(8)Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah .
(9)Perubahan fungsi bangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh Bupati.

Pasal 6

(1)Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas bangunan :
1. a.Bangunan gedung sederhana yaitu bangunan gedung dengan karakter sederhana dan memiliki teknologi sederhana dan /atau bangunan gedung yang sudah ada desain prototipnya ;
2. b.Bangunan gedung tidak sederhana yaitu bangunan gedung dengan karakter sederhana dan memiliki teknologi sederhana;
3. c.Bangunan gedung khusus yaitu bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian dan/ atau teknologi khusus.
(2)Menurut umurnya, bangunan gedung di Daerah diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.bangunan permanen;
2. b.bangunan semi permanen;
3. c.bangunan sementara.
(3)Menurut lokasinya, bangunan gedung di Daerah diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.bangunan di lokasi renggang;
2. b.bangunan di lokasi sedang;dan
3. c.bangunan di lokasi padat.
(4)Menurut ketinggiannya, bangunan gedung di Daerah diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.bangunan bertingkat rendah (satu s.d. dua lantai);
2. b.bangunan bertingkat sedang (tiga s.d. lima lantai);
3. c.bangunan bertingkat tinggi (enam lantai keatas).
(5)Menurut luasnya, bangunan gedung di Daerah diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.bangunan dengan luas-kurang dari 100 m2;
2. b.bangunan dengan luas 100 - 500 m2;
3. c.bangunan dengan luas 500 -1000 m2;
4. d.bangunan dengan luas diatas 1000 m2.
(6)Menurut statusnya, bangunan gedung di Daerah diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.bangunan pemerintah;
2. b.bangunan milik perseorangan;
3. c.bangunan gedung milik badan usaha.

Pasal 7

(1)Fungsi bangunan gedung diusulkan oleh calon pemilik bangunan gedung dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan lokasi yang diatur dalam RTRW dan persyaratan yang diwajibkan sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
(2)Penetapan fungsi bangunan gedung melalui penerbitan IMB.
(3)Perubahan Fungsi dan klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan IMB baru.
(4)Perubahan Fungsi dan klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan baru.

BAB IV

PERSYARATAN BANGUNAN

Pasal 8

(1)Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administrasi agar bangunan dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
(2)Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan teknis, baik persyaratan tata bangunan maupun persyaratan keandalan bangunan , agar bangunan laik fungsi dan layak huni, serasi dan selaras dengan lingkungannya.
(3)Pemenuhan persyaratan teknis disesuaikan dengan fungsi, klasifikasi dan tingkat permanen bangunan .

Pasal 9

(1)Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administrasi, meliputi:
1. a.status hak atas tanah, dan/atau pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
2. b.status kepemilikan bangunan ; dan
3. c.izin mendirikan bangunan .
(2)Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan atau bagian bangunan .
(3)Pemerintah Daerah melakukan pendataan bangunan untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan.

Pasal 10

(1)Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)huruf a adalah penguasaan atas tanah yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat sebagai tanda bukti yang berupa akta jual beli, dan akta/bukti kepemilikan lainnya.
(2)Dalam hal tanahnya milik pihak lain, bangunan gedung hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah.
(3)Izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a pada prinsipnya merupakan persetujuan yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.

Isi peraturan

Teks130PDFHirarki

Memuat teks peraturan…