DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Ruang Lingkup 3.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah 4.Pemandu Haji Daerah 5.Petugas Kesehatan Haji Daerah 6.Fasilitas Jamaah Haji Dari Pemerintah Daerah 7.Transportasi, Akomodasi Dan Konsumsi 8.Pembinaan Jemaah Haji

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah ; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang- Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah . Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Pengurusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Instansi Lingkup Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan Jama’ah Haji.
8.Biaya Transportasi Haji adalah sejumlah dana yang dipergunakan untuk membiayai pengangkutan yang disediakan bagi jama’ah haji regular.
9.Calon Jama’ah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan memenuhi syarat-syarat telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji.
10.Jama’ah Haji adalah Jama’ah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sedang atau sudah selesai menunaikan Ibadah Haji.
11.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
12.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada Jama’ah Haji di Kloter.
13.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada Jama’ah Haji di Kloter.
14.Embarkasi adalah Asrama Haji (Banjarmasin) dan/atau Tempat Pemberangkatan Jama’ah Haji/Pelabuhan/Bandar Udara dari Tanah air menuju ke Luar Negeri (Arab Saudi).
15.Debarkasi adalah Asrama Haji/Tempat Pemulangan Jama’ah Haji/Pelabuhan/Bandar Udara dari Luar Negeri (Arab Saudi) menuju Tanah Air.
16.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jama’ah haji dari ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke embarkasi Banjarmasin dan/atau Tempat Pemberangkatan Jama’ah Haji/Pelabuhan/Bandar Udara dan/atau dari debarkasi di tanah air ke ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
17.Biaya Petugas Haji Daerah, biaya operasional PPIHD, transportasi, akomodasi, konsumsi, operasional pemberangkatan dan pemulangan Jama’ah Haji adalah sejumlah dana yang disediakan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18.Akomodasi dan Konsumsi adalah fasilitas sarana dan prasarana serta jamuan (makan/snack) yang disediakan bagi Jama’ah Haji.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Penyelenggaraan Ibadah Haji dari ibukota Kabupaten embarkasi dan dari debarkasi ke ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
b.Biaya Petugas Haji Daerah, biaya operasional PPIHD, Transportasi, akomodasi dan konsumsi pemberangkatan jama’ah haji dari ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke embarkasi dan dari Debarkasi ke ibukota Kabupaten ; dan
c.Biaya Operasional pemberangkatan dan pemulangan jama’ah haji dari ibukota Kabupaten ke embarkasi dan dari debarkasi ke ibukota Kabupaten .

BAB III

PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH

Pasal 3

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji di daerah, Bupati membentuk PPIHD yang berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama.
(2)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinator oleh Bupati ;
(3)Bupati selaku koordinator PPIHD, berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal/instansi terkait dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di tingkat Kabupaten.
(4)Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.tim pemeriksa kesehatan calon jamaah haji daerah;
2. b.tim pemberangkatan dan penjemputan jamaah haji Daerah;
(5)Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
(6)Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati setelah masa kepulangan Jama’ah haji.

Pasal 4

(1)Bupati membentuk tim pemeriksa kesehatan calon jamaah haji Daerah.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
(3)Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan dasar dan lanjutan pada jamaah secara menyeluruh, meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan lainnya.
(4)Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Bupati membentuk tim pemberangkatan dan penjemputan jamaah haji Daerah.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan keagamaan yang beranggotakan unsur :
1. a.Unsur Sekretariat Daerah;
2. b.Unsur Kementerian Agama;
3. c.Unsur Kepolisian;
4. d.Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
5. e.Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan persiapan pemberangkatan, melaksanakan pemberangkatan jamaah haji dari Daerah ke embarkasi dan penjemputan jamaah haji dari debarkasi ke Daerah.
(4)Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV

PEMANDU HAJI DAERAH

Pasal 6

(1)Pemandu Haji Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan keagamaan, setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Haji Daerah .
(2)Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tim yang beranggotakan Sekretaris Daerah, Para Asisten, Kepala Bagian Kesra dan Kepala Kementerian Agama yang bertugas melakukan evaluasi dan pertimbangan bagi calon Petugas Haji Daerah yang dibentuk dengan keputusan Bupati.
(3)Pemandu Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendampingan kepada jamaah haji Daerah dari keberangkatan di daerah sampai dengan kedatangan.
(4)Pemandu Haji Daerah yang ditunjuk wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.Warga/penduduk di Daerah;
2. b.Sehat jasmani dan rohani;
3. c.Memiliki keilmuan dan keahlian sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan;
4. d.Mampu melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab yang diberikan.
5. e.Sudah menunaikan ibadah haji
(5)Seseorang dapat ditunjuk sebagai Pemandu Haji Daerah paling banyak 2 (dua) kali, kecuali tidak terdapat lagi orang yang bersedia dan mampu untuk ditugaskan sebagai pemandu haji Daerah.

Pasal 7

(1)Penetapan pemandu haji Daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah yang diminta oleh Pemerintah Provinsi.
(2)Pemandu haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai tim pemandu haji daerah.

BAB V

PETUGAS KESEHATAN HAJI DAERAH

Pasal 8

(1)Petugas Kesehatan Haji Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
(2)Petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendampingi dan melakukan pertolongan terhadap jamaah haji Daerah yang mengalami gangguan kesehatan dalam melaksanakan ibadah haji.
(3)Petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria, antara lain :
1. a.beragama Islam;
2. b.berprofesi sebagai dokter, dalam hal tidak terdapat tenaga dokter yangbersedia maka dapat juga dari tenaga kesehatan lain;
3. c.bertugas di Daerah.

BAB VI

FASILITASI JAMAAH HAJI DARI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

(1)Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Jemaah haji meliputi baju seragam keberangkatan dan atau kedatangan, biaya Transportasi, akomodasi, konsumsi dari ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke embarkasi dan dari Debarkasi ke ibukota Kabupaten ;
(2)Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Petugas Pemandu Haji Daerah meliputi biaya operasional, Transportasi, akomodasi, konsumsi selama pelaksanaan ibadah haji
(3)Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Tim pemberangkatan dan pemulangan jama’ah haji Daerah meliputi biaya operasional PPIHD, Transportasi, akomodasi, konsumsi.
(4)Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kepada Jemaah haji, Petugas Pemandu Haji Daerah dan Tim pemberangkatan dan pemulangan jama’ah haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Cq DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB VII

TRANSPORTASI, AKOMODASI DAN KONSUMSI

Pasal 10

(1)PPIHD menyediakan transportasi, akomodasi dan konsumsi jemaah haji saat keberangkatan dan kepulangan jama’ah haji dari ibukota Kabupaten ke embarkasi dan dari deparkasi ke ibukota Kabupaten tanpa memungut biaya tambahan dari jama’ah haji.
(2)Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan para jemaah haji.
(3)Akomodasi bagi jama’ah haji harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kemudahan beserta barang bawaannya dan konsumsi harus terjamin kebersihan, kesehatan serta mutu makanannya.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…