DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Dasar, Fungsi dan Tujuan; Jenjang dan Masa Pendidikan; Penyelenggaraan; Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Evaluasi dan Syahadah; Sanksi dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa demi mencapai tujuan tersebut, perlu adanya pembekalan dan penambahan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang selama ini sudah dijalankan di sekolah demi melengkapi Pendidikan Agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah . Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 2 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen (Lembaran 4 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Akademik dan Kompetensi Guru;
13.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH .

BAB I

KETENTUAN UMUM 5

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan Yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah otonom;
5.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
7.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
9.Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perseorangan, lembaga masyarakat, Pemerintah Daerah atau Pemerintah .
10.Wajib Belajar adalah Program Pendidikan Minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai pelengkap siswa Sekolah Dasar/Sederajat dan menengah/sederajat non pesantren.
12.Masa Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan.
13.Peserta Didik adalah anak usia Sekolah Dasar/Sederajat dan Sekolah Menengah yang beragama Islam.
14.Pendidik dan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar dan atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.
15.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
16.Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan ;
17.Hasil Belajar adalah data kemampuan Siswa/santri, baik secara normative maupun secara terinci dalam buku laporan pendidikan ; 6
18.Nilai akhir adalah nilai pendidikan siswa/santri yang dicantumkan pada syahadah sebagai bukti berakhirnya masa pendidikan.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah berfungsi untuk :

1.Memenuhi kebutuhan Masyarakat akan tambahan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah terutama bagi peserta didik yang belajar di sekolah dasar dan menengah.
2.Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran Islam

Pasal 4

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan pengamalan agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim/muslimah yang beriman kepada Allah SWT, beramal sholeh, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, terampil, toleran, demokratis, mandiri dan bertanggung jawab.

BAB III

JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN

Pasal 5

(1)Jenjang Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah, yaitu :
1. a.Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula/Awaliyah menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat;
2. b.Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah; dan
3. c.Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan.
(2)Masa Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah:
1. a.Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula/Awaliyah diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun, pada kelas 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) Sekolah Dasar; dan
2. b.Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.
3. c.Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.

BAB IV

7 PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

Pasal 7

Kegiatan pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah, dapat dilaksanakan pagi atau sore hari bertempat di Pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, mushola, atau tempat lainnya yang layak.

Pasal 8

Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat diselenggarakan secara terpadu dengan sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Pasal 9

Penamaan Madrasah Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

Pasal 10

(1)Untuk menyelenggarakan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud Pasal 6, wajib memiliki Izin Operasioal.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama;
(3)Persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah mengacu kepada pedoman penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…