DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Murakata, yaitu terkait Organ Perusahaan Daerah, tugas dan wewenang, rapat direksi, Rencana Kerja 5 Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti, Cuti dan Perjalanan Dinas, pemberhentian direksi, dewan pengawas, hukuman, dan Satuan Pengawas Intern.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berubahnya nomenklator Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Murakata perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kepengurusan Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Murakata Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 2 75.Tambahan Lembaran Negara Nomor 38 ) ;
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administarasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengolahan Barang Milik Perusahaan Daerah ;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ;
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Daerah murakata (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 100). 3
12.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Murakata, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 102);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH MURAKATA Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Murakata (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 102) diubah sebagai berikut :
1.Mengubah Judul Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Murakata sehingga judulnya berbunyi sebagai berikut: Judul “TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN 4 PERUSAHAAN UMUM DAERAH MURAKATA “
2.Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6, angka 7,angka 8, angka 9 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Pengurusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah Murakata .
6.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah.
7.Dewan Pangawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah.
8.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Umum Daerah dalam pereneanaan. pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya seearu berdayaguna dan berhasilguna serta dapat berkembang dengan baik
9.Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Umum Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang tehnis operasional.
10.Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan perusahaan dalam bentuk Neraca dan Perhitungan Rugi atau Laba. 5
3.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut

BAB II

ORGAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

(1)Perusahaan Umum Daerah Murakata yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
(2)Organ Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari:
1. a.Bupati selaku pemilik modal.
2. b.Dewan Pengawas.
3. c.Direksi.
  1. 4.Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut

Pasal 4

(1)Jumlah Direksi ditetapkan sebanyak paling banyak 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai direktur.
(2)Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3)Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah kepada masyarakat setiap tahun.

5.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut

Pasal 6

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

a.Memimpin dan mengendalikan jalannya Perusahaan Umum Daerah yang meliputi : 1) Memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan tujuan Perusahaan 6 Umum Daerah dengan senantiasa:berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Umum Daerah ; 2) Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus Perusahaan Umum Daerah yang telah digariskan Bupati; 3) Menyiapkan struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah lengkap dengan perincian tugasnya; 4) Melakukan kerjasama usaha, membentuk anak/cabang Perusahaan Umum Daerah dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan bupati berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas;
b.Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati;
c.Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan pengesahan dari Bupati.
d.Membina pegawai yang meliputi : 1) Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan perundang-undangan yang berlaku; 2) Menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pegawai Perusahaan Umum Daerah serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e.Mengurus, memelihara dan mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah.
f.Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan termasuk mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan.
g.Mewakili Perusahaan Umum Daerah baik didalam dan diluar Pengadilan. 7
h.Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
1. 6.Ketentuan Pasal 9 huruf a dan huruf b diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut

Pasal 9

Direksi memerlukan persetujuan dari Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dalam hal-hal :

a.Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Umum Daerah.
b.Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan Umum Daerah.
c.Penyertaan modal dalam Perusahaan lain.
1. 7.Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) huruf b diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dalam menjalankan tugas-tugas Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6:
1. a.Direktur dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi berdasarkan persetujuan para anggota Direksi lainnya;
2. b.Para Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, masing-masing untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya.
(2)Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Bupati atas usulan dari Dewan Pengawas.
(3)Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atas usulan dari Dewan Pengawas menunjuk anggota Direksi yang baru untuk memangku jabatan yang terluang 8 sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat, maka sementara waktu pengurusan Perusahaan Umum Daerah dijalankan oleh Pelaksana Tugas yang ditunjuk oleh Bupati.
(5)Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, Direksi dapat melaksanakan sendiri atau memberi kuasa kepada :
1. a.seorang atau beberapa orang anggota Direksi; atau
2. b.seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan Umum Daerah baik sendiri maupun bersama- sama.
  1. 8.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut

Pasal 11

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a tidak berwenang mewakili Perusahaan Umum Daerah apabila :

a.terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perusahaan Umum Daerah dengan Direksi yang bersangkutan;
b.anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Umum Daerah .
1. 9.Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut

Pasal 12

(1)Rapat Direksi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
(2)Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal – hal yang berhubungan dengan Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya.
(3)Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat. 9
(4)Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(5)Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

10.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut

Pasal 13

(1)Rencana Kerja 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit memuat :
1. a.evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
2. b.posisi Perusahaan Umum Daerah pada saat Perusahaan Umum Daerah menyusun Rencana Kerja;
3. c.asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana kerja;
4. d.penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Menengah beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
(2)Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan rencana pengelolaan Perusahaan Umum Daerah, berpedoman pada RPJP dan RPJM Kabupaten .
(3)Rencana Kerja 5 (lima) tahunan yang telah ditandatangani bersama dengan dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk disahkan dan dikonsolidasikan dengan RPJM Kabupaten, dan disahkan oleh Bupati.
(4)Pengesahan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah dibahas bersama dengan Dinas/lnstansi terkait.

11.Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, ayat

(2), ayat (3) ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) serta ayat (7) diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut

Pasal 14

(1)Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum 10 Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sekurang-kurangnya memuat :
1. a.rencana kerja Perusahaan Umum Daerah;
2. b.anggaran Perusahaan Umum Daerah;
3. c.proyeksi keuangan pokok Perusahaan Umum Daerah;
4. d.hal-hal lain yang memerlukan pengesahan oleh bupati.
(2)Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas, paling lambat 3 ( tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, untuk memperoleh pengesahan.
(3)Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan rencana pengelolaan Perusahaan Umum Daerah, disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten .
(4)Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati selambat-lambatnya 31 Desember tahun berjalan.
(5)Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah belum disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah .
(6)Perubahan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah dalam tahun buku yang sedang berjalan, disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
(7)Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah termasuk perubahannya diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dewan pengawas.

12.Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: 11

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…