DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Azas Keterbukaan Informasi Publik 3.Tujuan 4.Ruang Lingkup 5.Tata Cara Dan Jadwal Penyampaian Pertisipasi 6.Hak Dan Kewajiban Pemohon/Pengguna Informasi Publik Serta Hak Dan Jewajiban Badan Pulbik 7.Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi 8.Informasi Yang Wajib Di Sediakan Dan Di Umumkan 9.Informasi Yang Di Kecualikan 10.Mekanisme Untuk Memperoleh Informasi 11.Keberatan Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi 12.Pengawasan 13.Sanksi Administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik;
c.bahwa dalam penyelenggaraan negara yang baik, amanah, bersih, dan berwibawa, memerlukan unsur penting berupa keterbukaan informasi publik yang didalamnya terkait dengan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan yang demokratis dan aspiratif;
d.bahwa transparansi dan partisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan bentuk kemitraan dan keterbukaan antara Pemerintah dan masyarakat untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang- Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10.Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
11.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah . Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12.Keterbukaan adalah kesediaan dan/atau tindakan untuk memberikan informasi dan/atau mengumumkan informasi ke masyarakat.
13.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
14.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan publik dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
15.Partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyumbangkan pikiran dan pendapatnya pada setiap proses pengambilan keputusan publik sehingga lebih aspiratif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
16.Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan Masyarakat, dan/atau Luar Negeri.
17.Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
18.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang- undangan.
19.Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
20.Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
21.Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
22.Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
23.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
24.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
25.Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
26.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
27.Tim Pertimbangan Pelayanan informasi Publik adalah Tim yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati yang memiliki tugas melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan serta membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB II

AZAS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 2

(1)Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan.
(2)Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ketat dan terbatas.
(3)Setiap informasi publik harus dapat diperoleh oleh setiap pemohon informasi publik dengan mekanisme memperoleh informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
(4)Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 3

Partisipasi berasaskan kepada:

a.kepentingan umum, yang mendahulukan kesejahteraan umum secara aspiratif, akomodatif dan selektif;
b.proporsional, yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintah;
c.akuntabilitas, yang mengutamakan tanggung jawab yang dilaksanakan Badan Publik atas kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Tujuan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka:

a.menjamin hak warga negara/masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b.meningkatkan peran aktif/partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
c.meningkatkan daya tanggap badan publik akan makna pentingnya keterbukaan pada setiap pengambilan keputusan/kebijakan publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan transparan ;
d.meningkatkan peran dan fungsi badan publik dalam mengemban amanat publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan transparan ;
e.menciptakan nuansa yang harmonis dan keterbukaan bagi tahap kebijakan publik untuk membangun system pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 5

Tujuan Partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah:

a.meningkatkan daya tanggap badan publik akan makna penting keterlibatan masyarakat pada proses pengambilan keputusan/kebijakan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan partisipatif;
b.meningkatkan kesadaran masyarakat akan makna penting peran serta dan tanggung jawabnya terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan;
c.ikut serta menentukan arah masa depan dan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya dengan cara mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran;
d.mendorong implementasi peran badan publik sebagai fasilitator, katalisator dan mediator.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang Lingkup keterbukaan informasi publik yang dimaksud dalam peraturan daerah ini berlaku untuk :

a.Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ;
b.Pemerintahan Desa;
c.Badan Usaha Milik Daerah;
d.Organisasi Non-Pemerintahan yang mendapatkan sumber anggaran dari APBN dan/atau APBD Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB V

TATA CARA DAN JADWAL PENYAMPAIAN PARTISIPASI

Pasal 7

(1)Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk keterlibatan masyarakat sebagai mitra Badan Publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kebijakan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
(2)Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk:
1. a.pengawasan umum;
2. b.mencari, memperoleh dan memberikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. c.menyampaikan saran dan pertimbangan secara bertanggung jawab.
(3)Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung baik secara perorangan maupun kelompok atau perwakilan.
(4)Usulan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Pimpinan Badan Publik.

Pasal 8

Badan Publik mengumumkan dan mensosialisasikan bentuk- bentuk rencana/program kerja yang akan melibatkan partisipasi masyarakat secara terbuka, sebelum pelaksanaan suatu proses pembahasan pengambilan keputusan/kebijakan publik dilaksanakan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON/PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Pasal 9

(1)Setiap Orang berhak:
1. a.melihat dan mengetahui Informasi Publik;
2. b.menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
3. c.mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan/atau
4. d.menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
(3)Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber darimana dia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…