DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan, beberapa perubahan yang dimaksud sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan ditambah dengan 1 (satu) angka yaitu angka 12; Diantara pasal 4 dan pasal 5 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yaitu pasal 4A, Pasal 4B dan Pasal 4C sehingga Pasal 4A, Pasal 4B dan Pasal 4C; Ketentuan pasal 5 diubah; Diantara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 6A, sehingga Pasal 6A; Ketentuan pasal 9 ayat (3) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Kegiatan pada Bulan Ramadhan . Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Llndang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negera RI Tahun 1981 Nomor 76.Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah
7.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN Pasal I Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2007 Nomor 11) diubah sebagai berikut
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan ditambah dengan 1 (satu) angka yaitu angka 12 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Daerah adalah kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Pengurusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6.Kegiatan Tempat Hiburan ialah semua kegiatan hiburan baik dalam bentuk pertunjukan maupun bukan pertunjukan untuk dinikmati oleh umum dengan atau tanpa peralatan musik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar ruangan dengan maksud untuk bersenang-senang.
7.Membuka restoran, warung, rombong dan yang sejenis adalah aktifitas memperjual belikan makanan dan atau minuman yang di sediakan untuk disantap secara langsung di tempat tersebut.
8.Makanan adalah segala apa yang dapat dimakan atau segala bahan yang dimakan atau dimasukkan ke dalam tubuh melalui mulut atau yang dapat memberikan tenaga atau mengatur semua proses ditubuh.
9.Minuman adalah segala apa yang dapat diminum, baik berupa air atau pun berupa benda cair lainnya.
10.Pasar wadai atau yang sejenisnya adalah tempat memperjual belikan makanan dan minuman untuk maksud menyediakan orang yang akan berbuka puasa.
11.Tempat umum adalah tempat dimana orang sering berkumpul / bertemu dan saling berkomunikasi.
12.Warung musiman adalah warung yang didirikan atau beroperasi hanya pada bulan ramadhan dengan tujuan untuk menjual makanan-makanan ringan dan dijadikan tempat berkumpulnya anak muda sambil menunggu waktu bersahur.
2.Diantara pasal 4 dan pasal 5 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yaitu Pasal 4A, Pasal 4B dan Pasal 4C sehingga Pasal 4A, Pasal 4B dan Pasal 4C berbunyi sebagai berikut

Pasal 4A

(1)Dalam rangka menertibkan waktu berbuka puasa dan Imsak maka dilakukan keseragaman waktu berbuka puasa dan Imsak
(2)keseragaman waktu berbuka puasa dan Imsak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada jadwal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama yang disiarkan oleh Radio Murakata Barabai.
(3)semua radio, mesjid, langgar yang membunyikan serena sebagai tanda waktu berbuka puasa dan Imsak wajib mengacu pada jam Radio Murakata Barabai.

Pasal 4B

(1)Setiap orang yang membuka warung musiman di kampung- kampung hanya diperkenankan menjalankan usahanya sampai dengan pukul 01.00 dini hari.
(2)Setiap orang yang membuka permainan bilyar, trombol,warnet dan play station dan/ atau permainan yang mengumpulkan orang banyak hanya diperkenankan sampai pukul 01.00 dini hari.

Pasal 4C

Kegiatan yang dilaksanakan oleh orang/ kelompok orang/ masyarakat dengan tujuan membangunkan orang untuk melaksanakan sahur dimulai dari pukul 02.00 sampai dengan pukul 04.00 dini hari.

3.Ketentuan pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut

BAB III

LARANGAN

Pasal 5

(1)Setiap orang atau badan dilarang membuka kegiatan tempat hiburan selama Bulan Ramadhan.
(2)Setiap orang atau badan dilarang membuka restoran, warung, rombong dan sejenisnya pada Bulan Ramadhan sejak waktu subuh sampai waktu berbuka puasa.
(3)Setiap orang pada siang hari dilarang makan, minum dan atau merokok di restoran, warung, rombong dan yang sejenis ini dan ditempat-tempat umum lainnya.
(4)Setiap orang dilarang selama bulan ramadhan menjualbelikan, membunyikan petasan, mercon atau bambu yang dapat membahayakan dan mengganggu kekhusyuan dalam menjalankan ibadah puasa

4.Diantara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 6A, sehingga Pasal 6A berbunyi sebagai berikut

Pasal 6A

SANKSI ADMINISTRATIF Setiap orang yang melanggar Ketentuan pasal 4B dan Pasal 4C dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan penyitaan barang

5.Ketentuan pasal 9 ayat (3) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

(1)Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
(2)Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
(3)Barang siapa melanggar dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam ) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
(4)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini adalah pelanggaran Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ditetapkan di Barabai pada tanggal 11 Juli 2016 BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, ttd H. ABDUL LATIF Diundangkan di Barabai pada tanggal 11 Juli 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH ttd ABU YAZID BUSTAMI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 03 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 98 TAHUN 2016

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…