DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Retribusi Perizinan Tertentu.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 2 2
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 3 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah; 4 4
21.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73 ) diubah sebagai berikut :
1.Mengubah Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah Ini.
2.Mengubah Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012, sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah Ini. 5 5
3.Ketentuan Pasal 34 ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan ayat baru yaitu ayat ( 3a ), ayat ( 3b ) dan ayat ( 3c ) , sehingga pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1)Masa Retribusi Izin mendirikan Bangunan adalah jangka waktu selama satu kali jenis pelayanan.
(2)Masa Retribusi Izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
(3)Masa Retribusi Izin Trayek ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan Kartu Pengawasan ditetapkan selama 1 (satu) tahun .
(3a)Setiap Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang habis masa berlakunya mencapai 5 (lima) tahun tidak diperpanjang atau diperbaharui, maka izin Trayek tersebut tidak dapat diperpanjang atau diperbaharui lagi.
(3b)Izin Trayek yang tidak dapat diperpanjang atau diperbaharui sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dapat memperoleh izin Trayek dengan mengajukan izin Trayek baru.
(3c)Kartu pengawasan wajib diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sekali sebelum masa berlakunya habis.
(3d)Kendaraan yang berumur 15 (lima belas) tahun dari tahun pembuatan tidak dapat diperpanjang, kecuali setelah kendaraan diremajakan.
(4)Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali Pasal II Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 6 6 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Ditetapkan di Barabai pada tanggal 5 Februari 2014 BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, ttd H. HARUN NURASID Diundangkan di Barabai pada tanggal 5 Februari 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH ttd RIFANI AINI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 04 7 7 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TANGGAL 5 FEBRIARI 2014 Struktur besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Izin Trayek Baru Jenis Angkutan Kapasitas Tempat Duduk Tarif (Rp/Izin) Mobil Penumpang - s/d 8 Orang - s/d 12 Orang - s/d 15 Orang Lebih dari 16 Orang Rp. 50.000,- Rp. 60.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,-
2. b.Perpanjangan Izin Trayek Jenis Angkutan Kapasitas Tempat Duduk Tarif (Rp/Izin) Mobil Penumpang - s/d 8 Orang - s/d 12 Orang - s/d 15 Orang Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- Rp. 65.000,-
3. c.Kartu Pengawasan Jenis Angkutan Kapasitan Tempat Duduk Tarif(Rp/Kartu Pengawasan) Mobil Penumpang - s/d 8 Orang - s/d 12 Orang - s/d 15 Orang Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- Rp. 65.000,-
4. d.Izin Insedentil Rp. 5.000,00 / sekali jalan ( maksimal 14 hari) BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, ttd H. HARUN NURASID TANGGAL 5 FEBRUARI 2014 Struktur Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut : Permanen Semi Permanen Tidak Permanen 1 2 3 4 5 6 TIDAK KOMERSIAL / Meter 2 - Bangunan 5,000Rp 3,500Rp 2,000Rp Pada Jalan Utama/Negara/Provinsi - Pagar 3,000Rp 2,000Rp 1,000Rp (Jl.A.Yani,Jl.Raya Pantai Hamba- - Jembatan 3,500Rp 2,000Rp 1,500Rp wang, Jl.H.M. Syarkawi, Jl. Abdul - Turap / Siring 3,000Rp 1,500Rp 1,000Rp Muis Redhani, Jl. Murakata, - Rabat / Selasar 1,500Rp 1,000Rp 750Rp Jl. Antasari - Bak Tinja 3,500Rp 2,500Rp 1,000Rp Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai Rp 3,500 Rp 2,500 Rp 1,500 TIDAK KOMERSIAL / Meter 2 - Bangunan 3,000Rp 2,500Rp 1,500Rp Pada Jalan Kabupaten - Pagar 1,500Rp 1,000Rp 750Rp - Jembatan 2,000Rp 1,500Rp 750Rp - Turap / Siring 2,000Rp 1,000Rp 750Rp - Rabat / Selasar 1,500Rp 1,000Rp 750Rp - Bak Tinja 2,500Rp 2,000Rp 1,000Rp Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai Rp 2,500 Rp 2,000 Rp 1,000 TIDAK KOMERSIAL / Meter 2 - Bangunan 2,500Rp 2,000Rp 1,000Rp Pada Jalan Lingkungan - Pagar 1,000Rp 750Rp 700Rp - Jembatan 1,000Rp 750Rp 500Rp - Turap / Siring 1,000Rp 750Rp 500Rp - Rabat / Selasar 750Rp 500Rp 375Rp - Bak Tinja 2,250Rp 1,500Rp 1,000Rp Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai Rp 2,250 Rp 1,500 Rp 1,000 A. BANGUNAN TIDAK KOMERSIAL Klasifikasi No Sifat Bangunan & Klas Jalan Nama Bangunan 2 1 3 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2012 Permanen Semi Permanen Tidak Permanen 1 2 3 4 5 6 KOMERSIAL / Meter 2 - Bangunan 10,000Rp 7,000Rp 5,000Rp Pada Jalan Utama/Negara/Provinsi - Pagar 10,500Rp 4,000Rp 2,000Rp (Jl.A.Yani,Jl.Raya Pantai Hamba- - Jembatan 10,000Rp 8,000Rp 4,000Rp wang, Jl. H.M. Syarkawi, Jl. Abdul - Turap / Siring 8,000Rp 4,000Rp 2,000Rp Muis Redhani, Jl. Murakata - Rabat / Selasar 4,000Rp 3,000Rp 1,500Rp Jl. Antasari - Bak Tinja 6,000Rp 4,500Rp 4,000Rp Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai Rp 6,000 Rp 4,500 Rp 4,000 KOMERSIAL / Meter 2 - Bangunan 7,500Rp 4,000Rp 3,500Rp Pada Jalan Kabupaten - Pagar 4,000Rp 2,000Rp 1,500Rp - Jembatan 8,000Rp 4,000Rp 2,000Rp - Turap / Siring 4,000Rp 2,000Rp 1,500Rp - Rabat / Selasar 3,000Rp 1,500Rp 1,000Rp - Bak Tinja 4,500Rp 4,000Rp 3,500Rp Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai Rp 4,500 Rp 4,000 Rp 3,500 KOMERSIAL / Meter 2 - Bangunan 4,000Rp 3,500Rp 3,000Rp Pada Jalan Lingkungan - Pagar 2,000Rp 1,500Rp 1,000Rp - Jembatan 4,000Rp 2,000Rp 1,000Rp - Turap / Siring 2,000Rp 1,500Rp 750Rp - Rabat / Selasar 1,500Rp 1,000Rp 750Rp - Bak Tinja 4,000Rp 3,500Rp 2,500Rp Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai Rp 4,000 Rp 3,500 Rp 2,500 Klasifikasi 3 Sifat Bangunan & Klas Jalan Nama Bangunan 2 B. BANGUNAN KOMERSIAL No 1 No JENIS BANGUNAN PELENGKAP VOLUME / BENTUK TARIF SATUAN Saluran Air - Lebar 0,28 s/d 0,40 m 1,500Rp M 2 - Lebar 0,14 s/d 1,00 m 2,000Rp M 2 - Lebar 1,01 s/d 1,50 m 2,500Rp M 2 - Lebar 1,50 m Keatas 2,750Rp M 2 Kolam - Kolam Berenang Mewah 7,000Rp M 2 - Kolam Berenang Sedang/Biasa 5,000Rp M 2 - Kolam Berenang Sederhana 4,000Rp M 2 Pipa - Pipa air 1,000Rp M 2 - Pipa Gas 2,000Rp M 2 - Tower 30,000Rp M 2 Tower / Tiang Listrik, Telepone, antena- Listrik 8,500Rp Batang - Telephone 5,500Rp Batang - Antena Komersial 5,250Rp M - Antena Non Komersial 2,000Rp M Kabel - Kabel Listrik Bawah Tanah 5,000Rp M - Kabel Listrik Atas Tanah 2,500Rp M - Kabel Telephone Bawah Tanah 5,000Rp M - Kabel Telephone Atas Tanah 2,500Rp M Pemasangan Landasan Mesin - Beton Bertulang 10,000Rp M 2 - Beton Tidak Bertulang 7,500Rp M 2 Gorong-gorong - Gorong-gorong tunggal dibawah 70 cm 750Rp M - Gorong-gorong tunggal diatas 70 cm 1,000Rp M - Gorong gorong plat beton tinggi 1 cm 2,000Rp M Tangki - Tangki Air Vol. 1-3 m 10,000Rp Buah - Tangki Air Vol.3 m keatas 15,000Rp Buah - Tangki Minyak terpendam diameter 0 s/d 1 m 10,000Rp M 3 - Tangki Minyak terpendam diameter 1 s/d 2 m 15,000Rp M 3 - Tangki Minyak terpendam diameter 2 m keatas 25,000Rp M 3 Billboard / Bangunan Reklame - Billboard / Reklame 2 s/d 3 m 15,000Rp M 2 - Billboard / Reklame 3 s/d 5 m 20,000Rp M 2 - Billboard / Reklame 5 m keatas 25,000Rp M 2 C. BANGUNAN PELENGKAP 3 6 7 4 BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 5 1 H. HARUN NURASID 8 9 2 ttd

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…