DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Pengelolaan Sungai , Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Tujuan Dan Manfaat 3.Lingkup Peraturan 4.Pengelolaan Sungai 5.Kewajiban Dan Larangan 6.Pembiayaan 7.Pendidikan Dan Pengawasam 8.Penyidikan 9.Sanksi Administratif 10.Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sungai . Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5292;
13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetepan Wilayah Sungai;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUNGAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4.Dinas adalah dinas yang membidangi pengelolaan sungai.
5.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
6.Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7.Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
8.Sempadan sungai adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan,. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan berupa rumput, semak ataupun pepohonan dan/atau lahan basah sepanajang tepi kiridan/atau kanaan sungai.
9.Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
10.Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai diantara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau diantara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul;
11.Palung sungai merupakan ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai;
12.Pengamanan sungai adalah upaya mengendalikan fungsi dari sisi kualitas dan kuantitas serta daerah sempadannya yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh tindakan manusia.
13.Tanggul atau Siring dalam penyebutan bahasa daerah adalah bangunan terbuat dari timbunan tanah atau konstruksi fisik lainnya yang berfungsi sebagai bangunan penahan banjir, perkuatan tebing sungai, dan juga sebagai penanda batas luar palung sungai
14.Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
15.Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir.
16.Bekas sungai adalah sungai yang tidak berfungsi lagi akibat proses alamiah atau yang karena kegiatan manusia.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

(1)Pengaturan dalam pengelolaan sungai bertujuan untuk melindungi dari sisi kualitas dan kuantitas air serta melestarikan fungsi sungai dari segala kegiatan yang mengganggu.
(2)Fungsi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Bagi kehidupan manusia, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai penyedia air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, budidaya perairan , transportasi pengairan, rekreasi dan kebutuhan lainnya;
2. b.Bagi kehidupan alam, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai sistem pengendali banjir serta drainase kota, dan sebagai tempat tumbuh kembangnya ekosistem flora dan fauna perairan.

Pasal 3

Manfaat pengelolaan sungai antara lain :

a.Sebagai tahapan atau langkah awal dalam menjaga kemanfaatan sungai dari gangguan dan pelanggaran yang dapat merusak fungsi sungai.
b.Menjaga dan menertibkan daerah aliran sungai berupa garis sempadan sungai yang berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.
c.Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan.

BAB III

LINGKUP PENGATURAN

Pasal 4

(1)Lingkup pengaturan Peraturan Daerahi ini meliputi seluruh sungai yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(2)Sungai yang dimaksud pada ayat (1) adalah sungai yang dikelola berdasarkan kriteria dalam kewenangan Pemerintah Daerah.
(3)Lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pengelolaan sungai mencakup :
1. a.Perlindungan sungai;
2. b.Pengamanan sungai ;
3. c.Pengembangan sungai.
(4)pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup pengelolaan bekas sungai, sungai alam maupun sungai buatan.

BAB IV

PENGELOLAAN SUNGAI

Pasal 5

(1)Perlindungan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan melalui perlindungan terhadap :
1. a.sempadan sungai;
2. b.Pencegahan pencemaran air sungai.
(2)Perlindungan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melindungi dari sisi kualitas dan kuantitas air berdasarkan daerah pengalirannya yang secara hidrologis mengalir dari hulu sampai ke hilir.

Pasal 6

(1)Perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan sempadan sungai.
(2)Dalam hal didalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, maka dilarang
1. a.Menanam tanaman selain rumput;
2. b.Mendirikan bangunan;
3. c.Mengurangi dimensi tanggul.
(3)Penetapan garis sempadan dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan.
(4)Dalam penetapan garis sempadan harus mempertimbangkan :
1. a.Karakteristik geomorfologi sungai;
2. b.Kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
3. c.Memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.
(5)Kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)memuat paling sedikit mengenai batas ruas sungai yang ditetapkan, letak garis sempadan, serta rincian jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di dalam sempadan.
(6)Kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan oleh tim.
(7)Tim kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) beranggotakan wakil dari instansi teknis dan unsur masyarakat dan dibentuk dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(8)Garis sempadan sebagimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai garis sepadan sungai dan pemanfaatannya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang dilarang membuang sampah baik bentuk zat padat, zat cair, maupun sejenisnya ke sungai yang dapat mengakibatkan terganggunya kualitas air dan sumber air .

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan sungai diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Dinas yang terkait menyeleggarakan upaya pengamanan dan pencegahan air sungai dan sekitarnya.
(2)Pengamanan dan pencegahan air sungai dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan- kegiatan:
1. a.Pembuatan dan pemasangan papan larangan, papan informasi,dan pendataan sungai aset pemerintah daerah;
2. b.Pemeriksaan secara berkala melalui inventarisasi data dan dimensi;
3. c.Pengamanan yang berkaitan dengan pemanfaatan Sungai;
4. d.Perlindungan dalam pengendalian aliran sungai dengan pembuatan tanggul atau siring.
(3)Pembuatan dan pemasangan papan larangan pada ayat (2) adalah pelarangan pembuangan sampah ke sungai berupa zat padat yang mengganggu kelancaran pengaliran daerah aliran sungai.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamanan sungai diatur dengan peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…