DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Perangkat Desa yang terdiri atas sekretariat desa, penggerak dan pelaksana teknis; larangan Perangkat Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, Kekosongan Jabatan Perangkat Desa, Unsur Staf Perangkat Desa, Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa, Peningkatan Kapasiatas Aparatur Desa, Sanksi, Mutasi Perangkat Desa, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau Pembakal dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pembakal adalah merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengahadalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa/Pembakal dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11.Pangerak adalah merupakan sebutan lain untuk unsur kewilayahan di desa wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalahunsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.sekretariat Desa;
2. b.pangerak; dan
3. c.pelaksana teknis
(2)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Pembakal.
(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pembakal dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya.
(4)Dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Pembakal.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Pembakal dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan yaitu Urusan Tata Usaha dan Umum, urusan Keuangan dan urusan Perencanaan dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu Umum dan Perencanaan dan Urusan Keuangan.
(3)Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Pangerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Pembakal sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah pangerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf merupakan unsur pembantu Pembakal sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
(3)Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Perangkat Desa dilarang:

a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e.melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yangdapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g.menjadi pengurus partai politik;
h.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
j.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k.melanggar sumpah/janji jabatan;
l.meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
m.melakukan perbuatan tercela.

Pasal 7

(1)Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2)Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Pembakal dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
(4)Persyaratan khusus sebagimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
1. a.dapat membaca Al-Qur’an bagi yang beragama Islam;
2. b.dapat berkomunikasi dengan bahasa setempat;
3. c.dapat menjalankan program komputer word dan excel atau sejenisnya;
4. d.1 (satu) pelamar untuk 1 (satu) formasi jabatan;
5. e.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian;
6. f.tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. g.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
8. h.tidak menjadi pengurus Partai Politik;
9. i.bertempat tinggal secara penuh di Desa bersangkutan tanpa menuntut fasilitas tempat tinggal;
10. j.bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
11. k.bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang setelah dinyatakan lulus seleksi Perangkat Desa;
12. l.tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan semenda dengan Pembakal sampai derajat pertama; dan
13. m.Perangkat Desa yang mengikuti seleksi formasi jabatan baru wajib mengundurkan diri dibuktikan dengan membuat surat pernyataan bermaterai cukup.
(5)Formasi jabatan yang ditinggalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf m menjadi jabatan yang harus diisi melalui seleksi.
(6)persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf k dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang setelah direkomendasi Camat sebelum ditetapkan oleh Pembakal.

Pasal 9

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

a.Kartu Tanda Penduduk atau Kartu tanda Penduduk sementara yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
b.surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
c.surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
d.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
f.surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
g.surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 10

(1)Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. a.Pembakal dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. b.Pembakal melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
3. c.pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. d.hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Pembakal kepada Camat;
5. e.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
6. f.rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. g.dalam hal Camat memberikan persetujuan, Pembakal menerbitkan Keputusan Pembakal tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
8. h.dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Pembakal melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Pembakal.

Pasal 11

(1)Penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 10 pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui seleksi.
(2)Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.seleksi terhadap Calon perangkat Desa dilakukan melalui ujian pengetahuan dan kemampuan;
2. b.ujian dilaksanakan dalam rangka menilai kemampuan teknis dan akademis Calon Perangkat Desa;
3. c.bahan ujian penyaringan tertulis dan pedoman koreksi disusun oleh dinas/instansi terkait di tingkat Kecamatan dan/atau Kabupaten dan/atau dapat difasilitasi oleh Pihak Ketiga;
4. d.naskah ujian disusun sesuai standar kompetensi lulusan sekolah menengah umum atau yang sederajat;
5. e.ujian penyaringan tertulis dilaksanakan oleh Pembakal atau Tim;
6. f.hasil seleksi di ranking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon Perangkat desa dengan Berita Acara dan disampaikan kepada Pembakal melalui Tim; dan
7. g.paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima hasil ujian dari Tim, Pembakal wajib menyampaikan paling sedikit 2 (dua) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi disertai dengan persyaratan khusus untuk dikonsultasikan kepada Camat.
(3)Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah lembaga independen.
(4)Dalam hal menggunakan Pihak Ketiga dapat dilakukan apabila jumlah Calon Perangkat Desa per formasi jabatan lebih dari 5 orang.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…