DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Asas Dan Tujuan 3.Ruang Lingkup Kibbla 4.Hak Dan Kewajiban 5.Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 6.Pelayanan Kesehatan Ibu Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita 7.Sumber Daya Kibbla 8.Pembinaan,Pengawasan Dan Pelaporan 9.Ketentuan Pengaduan Dan Sanksi 10.Sanksi Administratif 11.Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kesadaran masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah maupun mutu. Oleh karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan;
c.bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkat derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta gizi buruk;
d.bahwa dalam rangka meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita perlu dikembangkan jaminan atas kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Mengingat :

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 ;
18.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/ Menkes/ Per/ VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota ;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/149/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
22.Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1383/Menkes/SK/IX/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 ;
23.Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.01.160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2010-2014;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA (KIBBLA) DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan.
7.Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8.Pelayanan kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan.
9.Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita.
10.Tenaga KIBBLA adalah orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada fasilitas kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri.
11.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki, jenis tenaga tertentu memerlukan izin untuk melakukan pelayanan kesehatan.
12.Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar.
13.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
14.Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas, seperti Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Poliklinik Bersalin Desa dan Bidan Desa.
15.Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
16.Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialistik.
17.Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya di tempat dan atau wilayah tertentu.
18.Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
19.Air Susu Ibu eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia 0 hari sampai 6 bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.
20.Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
21.Desa terpencil adalah desa yang secara geografis sulit dijangkau.
22.Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
23.Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
24.Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
25.Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 28 hari.
26.Anak balita adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 59 bulan.
27.Fasilitas pelayanan kesehatan KIBBLA adalah sarana yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
28.Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita berasaskan nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan tenaga kesehatan KIBBLA.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yaitu :

a.Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita;
b.Tercapainya peningkatan akses pelayanan KIBBLA sehingga tercapainya percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
c.Terjadinya perubahan perilaku masyarakat, pemerintah dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang kurang menguntungkan KIBBLA.

BAB III

RUANG LINGKUP KIBBLA

Pasal 4

Ruang lingkup KIBBLA adalah:

a.Kesehatan Ibu;
b.Kesehatan Ibu Hamil;
c.Kesehatan Ibu Bersalin;
d.Kesehatan Ibu Nifas;
e.Kesehatan Ibu Menyusui;
f.Kesehatan Bayi Baru Lahir;
g.Kesehatan Bayi;
h.Kesehatan Anak Balita;
i.Promosi KIBBLA;

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Setiap ibu berhak:

a.Mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan;
b.Mendapatkan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan dari tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih;
c.Mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas;
d.Mendapat penanganan kesulitan persalinan yang adekuat (memenuhi syarat standar pelayanan);
e.Mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu;
f.Mendapatkan Buku KIA (Buku Kesehatan Ibu dan Anak) beserta Stiker Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K);
g.Menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga dan fasilitas yang tidak memiliki sertifikasi.

Pasal 6

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan:

a.Pelayanan kesehatan yang adekuat (memenuhi syarat standar pelayanan) untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
b.Pencegahan terhadap peningkatan atau penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
c.Air susu kolostrum;
d.Air Susu Ibu eksklusif;
e.Imunisasi HBO, salep mata dan injeksi Vitamin K1.

Pasal 7

Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan:

a.Imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
b.Pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
c.Lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan anak balita;
d.Air Susu Ibu yang eksklusif selama enam bulan dan pemberian ASI diteruskan sampai anak berusia 2 ( dua ) tahun ;
e.Makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban:

a.Melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan KIBBLA yang secara ilmiah terbukti efektif dan efisien;
b.Menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dana dan prasarana lainnya terutama untuk fasilitas kesehatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
c.Menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
d.Menyediakan data KIBBLA yang akurat, baik yang akan digunakan untuk pemerintah daerah maupun untuk lintas pemerintah;
e.Melakukan pengaturan, pengawasan dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
f.Melakukan koordinasi dan kemitraan pelayanan KIBBLA antara Pemerintah Daerah, swasta dan organisasi profesi dalam upaya meningkatkan derajat KIBBLA;
g.Melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu, bayi baru lahir dan balita;
h.Menjamin ketersediaan fasilitas pelayananan kegawatdaruratan dasar dan kegawatdaruratan komprehensif kebidanan dan bayi;
i.Mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
j.Menjamin pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
k.Menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur;
l.Menyediakan Buku KIA sebagai pedoman dan pencatatan kesehatan selama kehamilan dan tumbuh kembang bayi dan anak balita;
m.Memberikan insentif kepada tenaga penolong persalinan tradisional dan kader kesehatan yang merujuk ibu hamil, ibu melahirkan, bayi dan anak risiko tinggi ke fasilitas kesehatan.

Pasal 9

Penyedia jasa pelayanan kesehatan berkewajiban:

a.Memberi pelayanan KIBBLA yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
b.Mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam pemberian pelayanan KIBBLA;
c.Meningkatkan kemampuan keahlian tenaga dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan KIBBLA;
d.Melaksanakan pertolongan persalinan di sarana kesehatan dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten;
e.Berkolaborasi antar penyedia jasa pelayanan kesehatan dan dapat menjalin kemitraan dengan dukun beranak.

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban:

a.Mengupayakan mendapatkan pelayanan KIBBLA;
b.Mengubah perilaku yang tidak menguntungkan KIBBLA;
c.Memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan KIBBLA;
d.Berperan aktif dan memberikan kepedulian tentang KIBBLA.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…