DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 17 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Hulu Sungai Tengah Sungai Tengah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Hulu Sungai Tengah Sungai Tengah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nnomor 4377);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum.
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13.Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 3
14.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 03 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI TENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah diubah sebagai berikut: 4
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pengurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6.Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7.Direktur adalah Direktur PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
9.Pegawai adalah Pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
2.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Tarif ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi/Direktur setelah disetujui oleh Dewan Pegawas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Susunan Organisasi PDAM terdiri dari:
1. a.Direktur;
2. b.Bagian-bagian;
3. c.Seksi. 5
(2)Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.Bagian Administrasi dan Keuangan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Administrasi Umum;
  2. 2.Seksi Keuangan;
  3. 3.Seksi Pembukuan.
2. b.Bagian Teknik, membawahkan”
  1. 1.Seksi Perencanaan Teknik;
  2. 2.Seksi Perawatan/Produksi;
  3. 3.Seksi Transmisi Distribusi c.Bagian Hubungan Langganan, membawahkan:
  4. 1.Seksi Hubungan Langganan;
  5. 2.Seksi Penagihan.
(3)Struktur Organisasi PDAM adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Tugas, Fungsi, Tata Kerja, Uraian tugas dan tanggungjawab dan wewenang masing-masing pejabat yang menduduki jabatan dalam organisasi Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ditetapkan di Barabai pada tanggal 17 Juni 2015 BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, ttd H. HARUN NURASID 6 Diundangkan di Barabai pada tanggal 17 Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, ttd H. A. AGUNG PARNOWO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 05 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 71 7 LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TANGGAL 17 JUNI 2015 STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, ttd H.HARUN NURASID BUPATI DEWAN PENGAWAS DIREKTUR

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…