DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 146

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Kedudukan, Fungsi, Kewenangan dan Tugas BPD; Hak, Kewajiban dan Larangan BPD; Keanggotaan BPD; Kelembagaan BPD; Peraturan Tata Tertib BPD; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 2 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahn Lembaran Negara Re[ublik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 3 KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau Pembakal dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Pembakal adalah merupakan sebutam lain untuk Kepala Desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
11.Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Perangkat Desa adalah Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
13.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti rukun 4 tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
14.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI,KEWENANGAN DAN TUGAS BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai Pelaksana fungsi Pemerintahan Desa

Pasal 3

BPD mempunyai fungsi:

a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Pembakal;
b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.melakukan pengawasan kinerja Pembakal.

Pasal 4

BPD berwenang:

a.mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
b.menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
c.mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
d.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Peraturan ;
e.meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
f.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
g.mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; 5
h.menyusun peraturan tata tertib BPD;
i.menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
j.menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Pembakal untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
k.mengelola biaya operasional BPD;
l.mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Pembakal;
m.melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Pasal 5

BPD mempunyai tugas:

a.menggali aspirasi masyarakat;
b.menampung aspirasi masyarakat;
c.mengelola aspirasi masyarakat;
d.menyalurkan aspirasi masyarakat;
e.menyelenggarakan musyawarah BPD;
f.menyelenggarakan musyawarah Desa;
g.membentuk panitia pemilihan Pembakal;
h.menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan pembakal antarwaktu;
i.membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Pembakal;
j.melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Pembakal;
k.melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
l.menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
m.melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
(2)Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan dan kelompok marjinal.
(3)Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD. 6
(4)Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
(5)Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
(2)Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal 8

(1)BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
(2)Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
(3)Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Pembakal dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 9

(1)BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
(2)Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Pembakal.
(3)Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Pembakal, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Pasal 10

(1)Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
(2)Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan 7 Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD dan usulan pemberhentian anggota BPD.
(3)BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
2. b.musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
3. c.pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
4. d.apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
5. e.pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
6. f.hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 11

(1)Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
(2)Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(3)Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.penataan Desa;
2. b.perencanaan pembangunan Desa;
3. c.kerja sama Desa;
4. d.rencana investasi yang masuk ke Desa;
5. e.pembentukan BUM Desa;
6. f.penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
7. g.kejadian luar biasa.
(4)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.tokoh adat;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.tokoh pendidikan;
5. e.perwakilan kelompok tani;
6. f.perwakilan kelompok perajin;
7. g.perwakilan kelompok perempuan;
8. h.perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
9. i.perwakilan kelompok masyarakat miskin. 8
(5)Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
(6)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBDesa.

Isi peraturan

Teks146PDFHirarki

Memuat teks peraturan…