DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Penataan dan Penyelenggaraan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Ruang Lingkup 3.Ketentuan Pembangunan Menara 4.Penggunaan Menara Bersama 5.Prinsip-Prinsip Penggunaan Menara Bersama 6.Ketentuan Perizinan 7.Hak Dan Kewajiban 8.Kolokasi Dan Asuransi 9.Sanksi Administratif 10.Ketentuan Pidana 11.Pembinaan, Dan Pengawasan 12.Ketentuan Peralihan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimana pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah banyak dilakukan;
c.bahwa agar pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak melanggar kaidah-kaidah tata ruang, kelestarian dan estetika perlu dilakukan pengawasan, penataan dan pengendalian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penataan dan Penyelenggaraan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan sebagai Undang- Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 1
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
6.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980 );
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532 );
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4737);
14.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/M.Kominfo/2008 tentang Pedoman Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama. 2
15.Peraturan bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/09, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupatern Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
6.Badan usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia. 3
7.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
8.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, fiber optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
9.Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
10.Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
11.Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
12.Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
13.Penyelenggara Tekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan pertahanan keamanan negara;
14.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
15.Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
17.Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
18.Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC), Radio Network Controller (RNC) dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
19.Kolokasi adalah bergabungnya beberapa co-operator celuler untuk penempatan pemancar (BTS) ke dalam satu menara yang ada secara bersama-sama. 4
20.Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
21.Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dibangun di atas tanah dan dipergunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi;
22.Menara Telekomunikasi Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum Peraturan daerah disyahkan;
23.Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
24.Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
25.Ijin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi disesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratak teknis yang berlaku.
26.Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah perencanaan sistem komunikasi seluler yang mengatur lokasi penempatan menara telekomunikasi, yang selanjutnya dalam istilah teknis disebut dengan Cellular Planning atau Cell Plan.
27.Zona cell plan adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
28.Zona cell plan menara eksisting adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting dan apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka dilakukan penyesuaian secara bertahap;
29.Zona cell plan menara baru adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang berisi menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara baru, apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan;
30.Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan / atau penyedia menara didak atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun 5 lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan ijin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi bersama beserta fasilitas pendukungnya.
31.Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
32.Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi bersama Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah Tim yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan kajian tehnis berkaitan dengan pembangunan, operasional dan pengawasan serta pengendalian menara telekomunikasi bersama.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan, penataan, pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Pasal 3

(1)Menara telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara
(2)Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
1. a.penyelenggara telekomunikasi atau,
2. b.bukan penyelenggara telekomunikasi.

BAB III

KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 4

(1)Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di seluruh wilayah daerah wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
(2)Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di daerah dapat terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :
1. a.menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih, dan lestari;
2. b.mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan kepemerintahan; 6
3. c.menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
4. d.menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
5. e.standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
6. f.kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
7. g.meminimalisir gejolak sosial;
8. h.meningkatkan citra wilayah;
9. i.keselarasan dengan RencanaTata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;
10. j.memudahkan pengawasan dan pengendalian ;
11. k.mengantisipasi menara telekomunikasi illegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berijin);
12. l.memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
13. m.menjangkau wilayah pelosok Desa yang belum tersedia menara (blank spot area);
14. n.mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator;
15. o.mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator ;

Pasal 5

(1)Penetapan Zona cell planning pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, potensi ruang, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
(2)Zona cell planning Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan menara, penyelenggara telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu menara telekomunikasi eksisting.
(2)Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada:
1. a.Zona Cell Planning menara baru; dan/atau
2. b.Pada Zona Cell Planning menara eksisting ketika menara-menara eksisting sudah dipergunakan secara bersama sama oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dan atau sepanjang teknis memungkinkan
3. c.zona cell plan menara eksisting ketika tower-tower eksisting tidak bisa memenuhi kebutuhan teknis berupa 7 kecukupan ketinggian dari menara baru yang hendak dibangun.
(3)Jarak penyebaran titik lokasi antar menara disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat.

Pasal 7

(1)Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
(2)Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama harus dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi
(3)Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
1. a.Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama ; dan atau;
2. b.Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan jaringan telekomunikasi kabel atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis;

Pasal 8

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dapat dilaksanakan oleh:

a.badan usaha milik negara;
b.badan usaha milik daerah;
c.koperasi dan;
d.badan usaha swasta nasional.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan telekomunikasi dapat menempatkan antena:
1. a.di atas bangunan gedung, dengan ketinggian tidak melebihi 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung dan atau tidak melebihi maksimum selubung bangunan gedung yang diijinkan dan konstruksi gedung mampu mendukung beban antena.
2. b.pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dll sepanjang konstruksi bangunan mampu menopang beban antena.
3. c.Peletakan antenna seluler pada huruf a dan huruf b tidak boleh menampakkan struktur antenna dari luar
(2)Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan izin mendirikan bangunan menara 8
(3)Penempatan lokasi antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b harus memenuhi keselamatan bangunan dan estetika
(4)Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan retribusi pengendalian menara.

Pasal 10

(1)Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing
(2)Kontraktor menara yang bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri serta memiliki ijin usaha jasa konstruksi
(3)Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…