DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini tentang Izin Mendirikan Bangunan, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Kelembagaan; Prosedur Izin Mendirikan Bangunan; Persyaratan Permohonan Penerbitan IMB; Pengawasan dan Pengendalian; Sosialisasi, Sanksi; Ketentuan Penyidik; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menata dan mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu dilakukan penertiban dan penataan bangunan serta pengendalian pemanfaatan ruang melalui Izin Mendirikan Bangunan;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagian materinya tidak sesuai lagi dengan laju pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat, hukum, dan pemerintahan saat ini ;
c.bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung berakibat pula berubahnya beberapa aturan mengenai Izin Mendirikan Bangunan.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan.

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ) ; 18.Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah; 19.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 20.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Otonom
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Tim teknis adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan bangunan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan perizinan bangunan yang susunan anggotanya ditunjuk secara adhoc.
9.Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas dengan bangunan gedung tertentu tersebut.
10.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan,perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas, dan/atau di dalam tanah dan/atau air;
11.Bangunan Permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun.
12.Bangunan Gedung Semi Permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
13.Bangunan Sementara/ Darurat adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan 5 (lima) tahun.
14.Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana dengan luasan kurang dari 100 m2.
15.Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan / atau teknologi tidak sederhana.
16.Bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus.
17.Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
18.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk suatu pekerjaan mendirikan, merubah, merobohkan bangunan yang tertanam atau tertancap pada tanah yang dibangun dengan berbentuk ruang tertutup seluruhnya atau sebagian yang bersifat tertutup maupun bersifat sementara.
19.Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung.
20.Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB.
21.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan.
23.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
24.Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah rencana pemanfaatan ruang lokasi tertentu yang menggambarkan informasi pemanfaatan ruang dan ketentuan teknis lainnya.
25.Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.
26.Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
27.Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung,komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
28.Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
29.Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
30.Pemugaran bangunan gedung yang di lestarikan adalah kegiatan memperbaiki/ memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.
31.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah.
32.Persil adalah bidang tanah yang bentuk dan ukurannya berdasar suatu rencana yang disahkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan bangunan.
33.Garis Sempadan ialah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar dikanan kiri jalan dan sungai.
34.Garis Sempadan Bangunan, yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis di atas dan di bawah permukaantanah yang pada pendirian bangunan ke arah yang berbatasan tidak boleh dilampaui.
35.Garis Sempadan Langit, yang selanjutnya disingkat GSL adalah garis di atas permukaan lantai dua ke atas ke arah as jalan dan melampaui batas persil.
36.Garis Sempadan Pagar, yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis di atas permukaan tanah yang pada pendirian pagar ke arah yang berbatasan tidak boleh dilampaui oleh sisi luar pagar.
37.Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis batas luar pengamanan sungai.
38.Tinggi bangunan adalah tinggi yang diukur dari rata-rata permukaan tanah hingga puncak atap atau puncak dinding, diambil yang tertinggi di antara keduanya.
39.Bangunan campuran adalah bangunan dengan lebih dari satu jenis penggunaan.
40.Bangunan rumah tinggal adalah bangunan tempat tinggal atau kediaman keluarga.
41.Bangunan induk adalah bangunan yang mempunyai fungsi dominan dalam suatu persil.
42.Bangunan bertingkat adalah bangunan yang mempunyai lantai lebih dari satu
43.Bangunan tidak bertingkat adalah bangunan yang mempunyai satu lantai pada permukaan tanah.
44.Jarak bebas muka bangunan adalah jarak terpendek antara garis sempadan dan garis muka bangunan.
45.Jarak bebas samping bangunan adalah jarak terpendek antara batas persil samping ke garissamping bangunan yang berhadapan.
46.Jarak bebas belakang bangunan adalah jarak terpendek antara batas persil belakang ke garis belakang bangunan.
47.Garis muka bangunan adalah garis batas maksimum tepi dinding muka bagian luar yang berhadapan dengan jalan.
48.Garis samping bangunan dan garis belakang bangunan adalah garis batas maksimum tepi dinding luar bangunan pada sebelah kiri, kanan, dan belakang bangunan yang berhadapan dengan jalan atau batas persil.
49.Standar bangunan adalah ketentuan standar yang diperkenankan bagi suatu bangunan sesuai dengan arsitektur, struktur, instalasi, dan perlengkapan bangunan.
50.Syarat-syarat adalah syarat-syarat tertulis dalam bangunan yang melengkapi setiap jenis bangunan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam menerbitkan IMB.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah agar pengaturan, proses, dan manfaat IMB dilakukan berdasarkan azas:
1. a.Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
2. b.Kelayakan Bangunan;
3. c.Legalitas Hukum; dan
4. d.Efisiensi Pelayanan.
(3)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi IMB Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 3

(1)Bupati dalam penyelenggaraan IMB dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
(2)Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
(3)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dengan mempertimbangkan:
1. a.Efisiensi dan efektivitas;
2. b.Mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat; dan
3. c.Bangunan, klasifikasi bangunan, batasan luas tanah, dan/atau luas bangunan yang mampu diselenggarakan kecamatan.
(4)Camat melaporkan pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
(5)Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dalam menyelenggarakan IMB dibantu tim teknis.
(6)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk melalui Keputusan Bupati.
(7)Anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; dan
2. b.Memahami dokumen-dokumen yang berkaitan dengan IMB seperti RTRW dan dokumen tata ruang lainnya serta dokumen yang berkaitan dengan izin lingkungan.
(8)Camat dibantu Lurah/Kepala Desa (Pembakal) dan RT berkewajiban mengawasi bangunan yang akan didirikan di wilayahnya dan melaporkan bangunan yang tidak memiliki izin kepada Bupati.
(9)Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dibantu Dinas Teknis terkait berkewajiban mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan yang diberikan IMB, dan melaporkan kepada Bupati jika terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah ditetapkan.
(10)Dinas Teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah dinas teknis yang membidangi penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, perhubungan, lingkungan hidup, pertanian, kesehatan, dan informasi telekomunikasi.

BAB IV

PROSEDUR IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 4

(1)Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah wajib memiliki IMB.
(2)IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(3)IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis dan dapat bersifat tetap atau sementara serta dapat diberikan secara bertahap.

Pasal 5

(1)Pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Bupati melalui:
1. a.Perangkat Daerah yang membidangi perizinan; atau
2. b.Camat yang mendapatkan kewenangan dari Bupati.
(2)Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kewenangannya yaitu :
1. a.Bangunan sederhana dengan luas kurang dari 200 m2 dan tidak berlantai 2 atau lebih;
2. b.Berlokasi di wilayah kecamatan terpencil dan atau berdasarkan penetapan Bupati; dan
3. c.Bangunan yang didirikan tidak mensyaratkan izin lingkungan.
(3)Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bangunan gedung komersil;
2. b.Bangunan gedung tidak komersil; dan
3. c.Bangunan pelengkap.
(4)IMB bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pembangunan baru, merehabilitasi/renovasi, atau pelestarian/ pemugaran.
(5)Untuk bangunan yang alih fungsi tetap mengajukan permohonan izin dengan menyebutkan alih fungsi bangunan itu dalam permohonan.
(6)Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b berfungsi sebagai:
1. a.Usaha;
2. b.Ganda/campuran;
3. c.Hunian;
4. d.Keagamaan; dan
5. e.Sosial dan budaya.
(7)Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas perkantoran komersial, pasar modern, ruko, rukan, mal/supermarket, hotel, restoran, dan lain-lain sejenisnya.
(8)Fungsi ganda/campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri atas hotel, apartement, mal/shopping center, sport hall, dan/atau hiburan.
(9)Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana.
(10)Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas mesjid/mushola, gereja, vihara, kelenteng, pura, dan bangunan pelengkap keagamaan.
(11)Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan bangunan panti jompo, panti asuhan, dan lain- lain sejenisnya.

Pasal 6

(1)Bangunan komersil dan tidak komersil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan b terdiri atas:
1. a.Bangunan (semua fungsi bangunan seperti hunian, keagamaan, usaha ,sosial budaya, fungsi ganda/campuran);
2. b.Pagar dan lain-lain sejenisnya;
3. c.Jembatan dan lain-lain sejenis;
4. d.Turap/siring dinding penahan tanah, dan lain-lain sejenisnya;
5. e.Rabat/selasar dan lain-lain sejenisnya;
6. f.Bak tinja; dan lain –lain sejenisnya;
7. g.Pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf, dan lain-lain sejenisnya; dan
8. h.Gapura, patung, bangunan reklame, monumen, dan lain-lain sejenisnya.
(2)Bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c terdiri atas:
1. a.Saluran air dan lain-lain sejenisnya;
2. b.Kolam dan lain-lain sejenisnya;
3. c.Pipa dan lain-lain sejenisnya;
4. d.Tiang listrik, telepon, antena, dan lain-lain sejenisnya;
5. e.Kabel dan lain-lain sejenisnya;
6. f.Pemasangan landasan mesin, pondasi, dan lain-lain sejenisnya;
7. g.Gorong-gorong dan lain-lain sejenisnya;
8. h.Tangki dan lain-lain sejenisnya;
9. i.Billboard/bangunan reklame dan lain-lain sejenisnya;
10. j.Menara telekomunikasi/tower dan lain-lain sejenisnya;
11. k.Sumur resapan dan lain-lain sejenisnya;
12. l.Teras tidak beratap atau tempat pencucian dan lain-lain sejenisnya;
13. m.Jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan, dan lain lain sejenisnya; dan
14. n.Penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon, dan sejenisnya.

Pasal 7

(1)Konstruksi bangunan terdiri atas:
1. a.Permanen;
2. b.Semi permanen; dan
3. c.Tidak permanen
(2)Untuk bangunan permanen bahan yang digunakan meliputi :
1. a.Pondasi : besi, baja, beton bertulang, batu kali, dan sejenisnya;
2. b.Dinding : beton, bata, bata pres mesin, dan sejenisnya;
3. c.Rangka Kap : besi aluminium, besi baja, kayu ulin, dan sejenisnya;
4. d.Atap : genteng, aluminium, dan sejenisnya; dan
5. e.Lantai : cor beton/beton tumbuk, keramik, dan sejenisnya.
(3)Untuk bangunan semi permanen bahan yang digunakan meliputi:
1. a.Pondasi : kayu dan sejenisnya;
2. b.Dinding : kayu dan sejenisnya;
3. c.Rangka Kap : kayu dan sejenisnya;
4. d.Atap : sirap, seng; dan
5. e.Lantai : kayu dan sejenisnya.
(4)Untuk bangunan tidak permanen bahan yang digunakan meliputi:
1. a.Pondasi kayu galam, atau menggunakan landasan;
2. b.Dinding : bahan dari bambu dan sejenisnya;
3. c.Rangka : kayu dan sejenisnya;
4. d.Atap : atap daun; dan
5. e.Lantai : tanah, kayu dan sejenisnya.
(5)Dalam hal terjadinya variasi bahan, minimum memenuhi 3 (tiga) ketentuan dari 5 (lima) ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e pada ayat (2), (3), dan (4), dengan urutan dimulai dari permanen, semi permanen, kemudian tidak permanen.

Pasal 8

(1)Klasifikasi bangunan gedung untuk penyelenggaraan IMB ditentukan berdasarkan kompleksitas bangunan gedung yang meliputi :
1. a.Bangunan gedung sederhana;
2. b.Bangunan gedung tidak sederhana; dan
3. c.Bangunan gedung khusus.
(2)Bangunan gedung sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.Bangunan sederhana 1 (satu) lantai; dan
2. b.Bangunan sederhana 2 (dua) lantai.
(3)Bangunan gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliput :
1. a.Bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum; dan
2. b.Bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum.

BAB V

PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN IMB

Pasal 9

Persyaratan permohonan penerbitan IMB meliputi:

a.Persyaratan administratif; dan
b.Persyaratan teknis.

Pasal 10

(1)Persyaratan administratif meliputi:
1. a.Data pemohon;
2. b.Data tanah; dan
3. c.Dokumen dan surat terkait.
(2)Data pemohon dan data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku sama untuk bangunan gedung sederhana, tidak sederhana, dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…