DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 2
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
12.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) ; 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
18.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2000 tentang Jaminan Kesehatan ;
19.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan ; 4
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ;
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional ;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
27.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TAENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS. 5 Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69) diubah sebagai berikut:
1.Mengubah Lampiran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini
2.Ketentuan Pasal 1 ditambah, diantara angka 15 dengan angka 16 disisipkan 1(satu) angka baru yaitu angka 15a sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan persetujuan bersama Bupati.
6.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah.
7.Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selanjutnya disebut Dinas.
8.UPTD adalah Puskesmas beserta jaringannya termasuk pustu, polindes dan poskesdes
9.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 6
12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi upaya promotif (peningkatan kesehatan) , preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan herabilitatif.
15.Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan atau pemberian ijin tertentu yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum. 15a. Kapitasi adalah metode pembayaran untuk jasa pelayanan kesehatan dimana penyedia layanan dibayar dalam jumlah tetap per peserta tanpa memperhatikan jumlah atau sifat layanan yang sebenarnya diberikan.
16.Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa untuk observasi , diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
17.Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya dalam menempati tempat tidur.
18.Visite adalah kunjungan dokter yang terjadwal terhadap pemeriksaan pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, pengobatan dan penegak diagnosis yang dilaksanakan di ruang perawatan.
19.Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, baik pasien atau klien kepada tenaga medis dan tenaga ahli kesehatan lainnya maupun antar kesehatan lainnya maupun antar tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
20.Pemeriksaan laboratorium adalah pemeriksaan specimen yang dilaksanakan oleh unit laboratorium klinik untuk menegakkan diagnosis dan pengobatan meliputi pemeriksaan urine lengkap, kimia darah dan pemeriksaan specimen lainnya.
21.Tindakan Medik Operatif dan Terapi adalah tindakan pembedahan bias menggunakan pembiusan umum, pembiusan local atau tanpa pembiusan.
22.Tindakan Persalinan adalah tindakan medis kepada pasien tanpa pembedahan dalam memberikan pertolongan persalinan secara spontan pervagina.
23.Tindakan Kuratase adalah tindakan medis kepada pasien yang dilakukan secara pembiusan dalam memberikan pertolongan pasien yang mengalami kelainan dibidang kebidanan dan kandungan. 7
24.Tindakan Keperawatan adalah tindakan perawat baik tindakan individu maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan tindakan maupun asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang dan tanggung jawab meliputi implementasi keperawatan, observasi, pendidikan dan konseling kesehatan.
25.Tindakan Ruang Gawat Darurat adalah tindakan darurat yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis untuk penanganan pasien yang memerlukan penanganan segera atau menyelamatkan jiwa seseorang bias melalui tindakan operatif maupun tindakan medis lainnya di Instalasi Gawat Darurat.
26.Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi) adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medic dalam bentuk fisioterapi dan ortotile/prostetik.
27.Tindakan ICU/ICCU adalah tindakan perawat yang diberikan kepada pasien dengan pemeriksaan monitor EKG, Syring Pump maupun resusitasi jantung paru.
28.Diagnostik Elektromedik adalah pemeriksaan penunjang dengan menggunakan alat elektro dalam menegakkan diagnosis dan pengobatan.
29.Pembuatan Visum Et Refertum adalah laporan tertulis yang dibuat diatas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik- baiknya yang hanya dimintakan oleh aparat penegak hukum.
30.General Check Up adalah pemeriksaan atas diri seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya pada waktu itu dengan pemeriksaan berbagai bidang spesialisasi, radiologi, laboratorium dan elektromedik.
31.Pemeriksaan tindakan lain-lain adalah suatu pemeriksaan ataupun tindakan yang dilakukan sebagai tambahan pemeriksaan untuk kepentingan observasi, diagnosis, pengobatan dalam rangka upaya penanganan pasien.
32.Obat-obatan adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau untuk memperoleh badan atau bagian badan manusia.
33.Bahan dan Alat Kesehatan adalah bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan laboratorium dan radiologi serta bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya.
34.Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan.
35.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
36.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 8
37.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
41.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
3.Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta ayat (5) diubah, dan diantara ayat ( 4) dan ayat (5) disisipkan satu ayat baru yaitu ayat (4a) dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut

Pasal 9

(1)Besarnya tarif Retribusi atas pelayanan kesehatan pada Unit Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
(2)di hapus
(3)Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi program Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan atau sebutan lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
(4)Besaran tarif pelayanan kesehatan atas program Badan Pelaksana Jaminan Sosial dan jaminan pemeliharaan kesehatan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dimaksud.
(4a)Penerimaan yang berasal dari pembayaran jaminan Kesehatan oleh BPJS Kesehatan merupakan Pendapatan Daerah. 9
(5)Pengelolaan Keuangan atas penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Dana Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan atau sebutan lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(6)Pengelolaan Keuangan dari Dana Kapitasi dan Non Kapitasi mengikuti petunjuk teknis dan atau petunjuk pelaksanaan program dimaksud .

4.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa kesehatan yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)Biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan penggunaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 25% ( Dua Puluh Lima Perseratus) jasa sarana 15% ( Lima Belas Perseratus), dan jasa pelayanan 60% (Enam Puluh Perseratus).
(3)Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

5.Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat baru yaitu ayat (2a) sehingga pasal 31 berbunyi sebagai berikut

Pasal 31

(1)Kepada Petugas yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, diberikan penghargaan berupa pengembalian atas jasa pelayanan yang diberikan, sebesar 60 % ( Enam Puluh Perseratus) dari tarif retribusi yang dipungut.
(2)Pemberian jasa pelayanan yang pengalokasiannya diatur dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka ketentuan pemberian jasa mengikuti petunjuk teknis dan atau petunjuk pelaksanaan program dimaksud dan atau diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 10 (2a) Pemberian jasa pelayanan atas kapitasi atau Non Kapitasi yang berasal dari pembayaran jaminan kesehatan BPJS Kesehatan, maka ketentuan pemberian jasa mengikuti petunjuk teknis dan atau petunjuk pelaksanaan program dimaksud
(3)Realisasi pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) dan Ayat (2a) dapat dibayarkan mengikuti mekanisme pengeluaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ditetapkan di Barabai pada tanggal 26 Agustus 2014 BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, ttd H. HARUN NURASID. Diundangkan di Barabai pada tanggal 26 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, ttd H. A. AGUNG PARNOWO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 08 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 106 11 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR : 8 TAHUN 2014 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2014 I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) Operasional + BMHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan A Rawat Jalan di Puskesmas 1 Rawat Jalan (pemeriksaan, konsultasi, farmasi dan rekam medik) 10,000 2,500 1,500 6,000
1. a.Pelayanan obat racikan (puyer) 5,000 1,250 750 3,000
2. b.Pelayanan penambahan air dan racikan obat pada sirup kering 5,000 1,250 750 3,000 2 Konsultasi gizi / penyakit 5,000 1,250 750 3,000 3 Konsultasi sanitasi / penyakit 5,000 1,250 750 3,000 4 Pencabutan Gigi per elemen (gigi susu) 15,000 3,750 2,250 9,000 5 Pencabutan Gigi per elemen (gigi permanen) 30,000 7,500 4,500 18,000 6 Tambalan permanen per elemen 15,000 3,750 2,250 9,000 7 Tambalan sinar/komposit gigi tetap per elemen 35,000 8,750 5,250 21,000 8 Tambalan Sementara 10,000 2,500 1,500 6,000 9 Buang karang gigi (per rahang) 20,000 5,000 3,000 12,000 10 Insisi abses intra oral 40,000 10,000 6,000 24,000 11 Pelayanan Keluarga Berencan 40,000 10,000 6,000 24,000 12 Pelayanan Keluarga Berencana
3. a.Konsultasi KB 10,000 2,500 1,500 6,000
4. b.Pemasangan IUD / Implant 165,000 41,250 24,750 99,000
5. c.Pelepasan IUD / Implant 200,000 50,000 30,000 120,000
6. d.Suntikan KB 25,000 6,250 3,750 15,000
7. e.Pil KB 10,000 2,500 1,500 6,000
8. f.Penanganan Komplikasi KB paska persalinan 200,000 50,000 30,000 120,000 B Rawat Inap di Puskesmas 1 Rawat Inap Kelas III
9. a.Ruangan per hari 20,000 5,000 3,000 12,000
10. b.Biaya Makan pasien/kali/orang 20,000 5,000 3,000 12,000
11. c.Visite dokter 15,000 3,750 2,250 9,000
12. d.Jasa Pengawasan paramedis per hari 10,000 2,500 1,500 6,000
13. e.Konsultasi Dokter 10,000 2,500 1,500 6,000 12
14. f.Pemakaian oksigen per liter 5,000 1,250 750 3,000 2 Rawat Inap Kelas II
15. a.Ruangan per hari 25,000 6,250 3,750 15,000
16. b.Biaya Makan pasien/kali/orang 20,000 5,000 3,000 12,000
17. c.Visite dokter 20,000 5,000 3,000 12,000
18. d.Jasa Pengawasan paramedis per hari 15,000 3,750 2,250 9,000
19. e.Konsultasi Dokter 15,000 3,750 2,250 9,000
20. f.Pemakaian oksigen per liter 7,500 1,875 1,125 4,500 II. PEMERIKSAAN LABORATORIUM DI PUSKESMAS NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) OPERASIONAL + BMHP JASA SARANA JASA PELAYANAN 1 Darah Rutin (Hb,LED, AL, HJL) 35,000 8,750 5,250 21,000 2 Hb 10,000 2,500 1,500 6,000 3 Golongan Darah 15,000 3,750 2,250 9,000 4 LED 10,000 2,500 1,500 6,000 5 Angka Eritrosit 10,000 2,500 1,500 6,000 6 Angka Leukosit 10,000 2,500 1,500 6,000 7 Hitung Jenis Leukosit 15,000 3,750 2,250 9,000 8 Widal 20,000 5,000 3,000 12,000 9 Malaria 15,000 3,750 2,250 9,000 10 Mikrofilaria 15,000 3,750 2,250 9,000 11 Trombosit 10,000 2,500 1,500 6,000 12 Hematokrit 10,000 2,500 1,500 6,000 13 Urin Rutin 20,000 5,000 3,000 12,000 14 Protein Urin 10,000 2,500 1,500 6,000 15 Reduksi Urin 10,000 2,500 1,500 6,000 16 Bilirubin Urin 10,000 2,500 1,500 6,000 17 Urin Narkoba 15,000 3,750 2,250 9,000 18 PP Tes Stick 15,000 3,750 2,250 9,000 19 PP Tes Slide 15,000 3,750 2,250 9,000 20 Sputum BTA 15,000 3,750 2,250 9,000 NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) Operasional + BMHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan 21 Hanzen BTA 15,000 3,750 2,250 9,000 22 Pewarnaan Gram 10,000 2,500 1,500 6,000 23 Pemeriksaan Jamur (KOH/NACl) 10,000 2,500 1,500 6,000 24 Telur Cacing 15,000 3,750 2,250 9,000 25 Kolesterol stick 15,000 3,750 2,250 9,000 13 26 Gula Darah Sewaktu 15,000 3,750 2,250 9,000 27 Gula Darah 2PP 15,000 3,750 2,250 9,000 28 SGOT 15,000 3,750 2,250 9,000 29 SGPT 15,000 3,750 2,250 9,000 30 Uric Acid 15,000 3,750 2,250 9,000 31 Ureum + BUN 15,000 3,750 2,250 9,000 32 Kreatinin 15,000 3,750 2,250 9,000 33 Bilirubin Total 15,000 3,750 2,250 9,000 34 Bilirubin Direk 15,000 3,750 2,250 9,000 35 Bilirubin Indirek 15,000 3,750 2,250 9,000 36 Trigliserida 20,000 5,000 3,000 12,000 37 Alkali Phosfatase 15,000 3,750 2,250 9,000 38 Globulin 15,000 3,750 2,250 9,000 III. TINDAKAN MEDIS UMUM/IGD NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) Operasional + BMHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan 1 Pemeriksaan Gawat Darurat (IGD) 10,000 2,500 1,500 6,000 2 Injeksi 10,000 2,500 1,500 6,000 3 Pasang Infus 15,000 3,750 2,250 9,000 4 Lepas infuse 10,000 2,500 1,500 6,000 5 Ganti Infus 5,000 1,250 750 3,000 6 Pasang Kateter 25,000 6,250 3,750 15,000 7 Lepas Kateter 15,000 3,750 2,250 9,000 8 Pasang NGT 20,000 5,000 3,000 12,000 9 Lepas NGT 15,000 3,750 2,250 9,000 10 Perawatan luka tanpa jahitan/dressing lukja/croos insisi 10,000 2,500 1,500 6,000 11 Ganti perban 10,000 2,500 1,500 6,000 12 Hecting luka
21. a.1 - 3 jahitan 20,000 5,000 3,000 12,000
22. b.4 - 5 jahitan 35,000 8,750 5,250 21,000
23. c.Jahitan > 5 tambahan per jahitan 2,500 625 375 1,500 13 Buka hecting
24. a.1 - 5 jahitan 10,000 2,500 1,500 6,000
25. b.Lebih dari 5 jahitan 15,000 3,750 2,250 9,000 14 Insisi abses 35,000 8,750 5,250 21,000 15 Tindakan bedah minor (eksterpasi polip,lipoma,clavus,atheroma 80,000 20,000 12,000 48,000 16 Sirkumsisi 170,000 42,500 25,500 102,000 17 Ekstraksi (benda asing dan kukuj) 50,000 12,500 7,500 30,000 18 Nebulisasi 20,000 5,000 3,000 12,000 14 19 Huknah/tidak bisa BAB 50,000 12,500 7,500 30,000 20 Mengobati luka lecet 15,000 3,750 2,250 9,000 21 Vena seksi 250,000 62,500 37,500 150,000 22 Pasangan endotrakheal tube 110,000 27,500 16,500 66,000 23 Insisi kulit/susuban/mata kail 50,000 12,500 7,500 30,000 24 Penanganan racun/kumbah lambung 175,000 43,750 26,250 105,000 25 Ekstraksi Kuku 50,000 12,500 7,500 30,000 IV. PELAYANAN MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) Operasional + BMHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan 1 Penggunaan Jasa Mobil Puskesmas Keliling untuk rujukan (PP)
26. a.Jasa Mobil Pusling 0 - 10 Km 100,000 25,000 15,000 60,000
27. b.Jasa Mobil Pusling > 10 Km ditambahkan setiap @ Km 10,000 2,500 1,500 6,000
28. c.Jasa Sopir Rujukan ke RSU H. Damanhuri 100,000 25,000 15,000 60,000 Rujukan ke rumah sakit di Kabupaten lain 150,000 37,500 22,500 90,000 Rujukan ke rumah sakitdi Propinsi 200,000 50,000 30,000 120,000
29. d.Petugas Kesehatan Pendamping sesuai Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas NO JENIS PELAYANAN TARIF (RP) Operasional + BMHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan 2 Mobil Jenazah
30. a.Jasa Mobil Jenazah 0 - 10 Km 100,000 25,000 15,000 60,000
31. b.Jasa Mobil Jenazah > 10 Km ditambahkan setiap @ Km 10,000 2,500 1,500 6,000
32. c.Jasa Sopir dari / ke RSU H. Damanhuri 100,000 25,000 15,000 60,000 dari / ke rumah sakit di Kabupaten lain 150,000 37,500 22,500 90,000 dari / ke rumah sakit di Propinsi 200,000 50,000 30,000 120,000 V. PELAYANAN KEBIDANAN NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) Operasional + BMHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan 1 Pemeriksaan Ante Natal Care (ANC) pada Ibu Hamil 40,000 10,000 6,000 24,000 2 Pemeriksaan Post Natal Care (ANC) / Neonatus pada Ibu paska bersalin 40,000 10,000 6,000 24,000 3 Persalinan pervaginam normal 1,000,000 250,000 150,000 600,000 4 Persalinan dengan satu macam penyulit 1,000,000 250,000 150,000 600,000 15 (Tambahan untuk setiap 1 penyulit = Rp. 200.000,-) 200,000 50,000 30,000 120,000 5 Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar 200,000 50,000 30,000 120,000 6 Pelayanan tindakan paska persalinan (misalnya Placenta manual) 290,000 72,500 43,500 174,000 7 Pelayanan pra rujukan untuk ibu hamil, bersalin, nifas, neonatal dengan komplikasi 200,000 50,000 30,000 120,000 8 Penanganan komplikasi KB paska persalinan 200,000 50,000 30,000 120,000 9 Pemeriksaan IVA 200,000 50,000 30,000 120,000 10 Pasang tampon vagina 200,000 50,000 30,000 120,000 11 Lepas tampon vagina 80,000 20,000 12,000 48,000 VI. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PUSKESMAS NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) Operasional + BMHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan 1 Kelompok Fisik
33. a.Urine rutin (albumin,bilirubin,reduksi,sedi men) 25,000 6,250 3,750 15,000
34. b.Faeces 15,000 3,750 2,250 9,000 2 Kelompok Mikrobiologi
35. a.Angka Kuman 50,000 12,500 7,500 30,000
36. b.MPN Coli Form 70,000 17,500 10,500 42,000
37. c.MPN Coli Tinja 70,000 17,500 10,500 42,000
38. d.Telur Cacing 15,000 3,750 2,250 9,000
39. e.Coli. 50,000 12,500 7,500 30,000
40. f.Salmonella 50,000 12,500 7,500 30,000
41. g.Shigella 50,000 12,500 7,500 30,000
42. h.Vibro Cholera 50,000 12,500 7,500 30,000
43. i.Stapylococcus 50,000 12,500 7,500 30,000
44. j.Stretococcus 50,000 12,500 7,500 30,000 3 Kelompok Kimia
45. a.Fe 40,000 10,000 6,000 24,000
46. b.Mn 30,000 7,500 4,500 18,000
47. c.PH 10,000 2,500 1,500 6,000
48. d.Ca Co3 100,000 25,000 15,000 60,000
49. e.BOD 50,000 12,500 7,500 30,000
50. f.COD 50,000 12,500 7,500 30,000
51. g.NO2 50,000 12,500 7,500 30,000
52. h.NO3 50,000 12,500 7,500 30,000
53. i.Sisa Chlor 50,000 12,500 7,500 30,000
54. j.Air Raksa (Hg) 150,000 37,500 22,500 90,000 16 VII. TINDAKAN MEDIK NO. JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) Operasional + BMHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan 1 Viseum et repertum 100,000 20,000 10,000 70,000
  1. 2.Tindakan Medik Kebidanan
55. a.Pasang Infus 15,000 3,750 2,250 9,000
56. b.Hecting Luar 1-5 20,000 5,000 3,000 12,000
57. c.Hecting Luar 6-10 35,000 8,750 5,250 21,000
58. d.Hecting dalam 1-5 25,000 6,250 3,750 15,000
59. e.Hecting dalam 6-10 40,000 10,000 6,000 24,000 VIII. PENUNJANG MEDIK NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) Operasional + BMHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan 1 Elektro Kardiorafi (EKG / RCG) 50,000 12,500 7,500 30,000 2 USG (tanpa cetak foto) 60,000 15,000 9,000 36,000 3 USG (dengan cetak foto) 75,000 18,750 11,250 45,000 IX. GENERAL CHEK UP NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) Operasional + BMHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan 1 General check up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik,pemeriksaan darah rutin, urine rutin,thorak foto dan EKG 200,000 50,000 30,000 120,000 X. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) Operasional + BMHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan 1 Pemeriksaan calon pengantin (imunisasi TT dan surat keterangan imunisasi) 10,000 2,500 1,500 6,000 2 KIR Kesehatan 15,000 3,750 2,250 9,000 3 KIR Haji (pemeriksaan fisik,konsultasi kesehatan,dietetik haji,laboratorium,buku haji) 50,000 12,500 7,500 30,000 4 Tes kebugaran 20,000 5,000 3,000 12,000 5 Pemeriksaan Sanitasi oleh petugas Klinik Sanitasi (Sanitarian)
60. a.Hotel 150,000 37,500 22,500 90,000
61. b.Penginapan 100,000 25,000 15,000 60,000
62. c.Perusahaan / Industri Rumah Tangga Skala Besar jumlah pegawai >50 orang atau modal >500 juta 200,000 50,000 30,000 120,000 Skala Sedang jumlah pegawai 10-50 orang atau modal 100 juta s/d 500 juta 100,000 25,000 15,000 60,000 Skala Kecil jumlah pegawai <10 orang atau modal <100 juta 50,000 12,500 7,500 30,000
63. d.Depot Air Minum 50,000 12,500 7,500 30,000
64. e.Restoran / Warung Makan berijin 50,000 12,500 7,500 30,000 BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, ttd H. HARUN NURASID

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…