DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 130

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Pemilihan Pembakal 3.Pemilihan Pembakal Serentak.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Desa;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembetukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembetukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN SERTA PEMBERHENTIAN PEMBAKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
3.Pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pengurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
5.Camat adalah Camat dalam Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan;
6.Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8.Pemerintah Desa adalah pembakal dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9.Pembakal merupakan sebutan lain untuk kepala desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11.Pemilihan pembakal adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih pembakal yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
12.Panitia pemilihan pembakal di desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan pembakal;
13.Panitia pemilihan pembakal di kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten adalah panitia yang dibentuk bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan pembakal;
14.Calon pembakal adalah bakal calon pembakal yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi pembakal;
15.Calon pembakal terpilih adalah calon pembakal yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan pembakal;
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17.Pejabat sementara pembakal adalah seorang perangkat desa yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban pembakal dalam kurun waktu tertentu;
18.Penjabat pembakal adalah seorang PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban pembakal dalam kurun waktu tertentu;
19.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan pembakal;
20.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pada pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
21.Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS;
22.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan pembakal;
23.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon pembakal untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24.Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

PEMILIHAN PEMBAKAL

Pasal 2

Pemilihan Pembakal dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Pembakal satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah kabupaten.

Pasal 4

(1)Pemilihan pembakal secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan pembakal di wilayah kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan pemerintah kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat pembakal.
(2)Pemilihan pembakal secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pemilihan pembakal bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

Penetapan hari, tanggal dan bulan pada tahun pelaksanaan pemilihan pembakal serentak ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB III

PEMILIHAN PEMBAKAL SERENTAK

Pasal 6

(1)Bupati berwenang membentuk panitia pemilihan kabupaten.
(2)Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten yang meliputi :
1. a.Menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan tahapan pemilihan pembakal;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan pembakal terhadap panitia pemilihan;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan pembakal di tingkat kabupaten;
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
8. h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan kabupaten diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 8

Pemilihan pembakal serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 9

Persiapan pemilihan pembakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, di desa terdiri atas kegiatan :

a.pemberitahuan BPD kepada pembakal tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.pembentukan panitia pemilihan ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan pembakal kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
e.persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 10

Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada bupati melalui camat.

Pasal 11

(1)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dengan jumlah anggota gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dalam 1 (satu) desa
(2)Pembakal, ketua BPD dan anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.
(3)Dalam pelaksanaan pemilihan pembakal, panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
(4)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada bupati melalui camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. i.melaksanakan pemungutan suara;
10. j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
11. k.menetapkan calon pembakal terpilih; dan
12. l.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(5)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
1. a.Memperlakukan bakal calon pembakal dan calon pembakal secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu pihak atau kelompok tertentu;
2. b.menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
3. c.menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
4. d.memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
5. e.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan pembakal kepada BPD dan bupati;
6. f.melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan pembakal tersebut ditunda.
(6)Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, panitia pemilihan dibantu petugas dengan jumlah sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.

Isi peraturan

Teks130PDFHirarki

Memuat teks peraturan…