DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Tujuan dan Fungsi Irigasi, 3. Penyediaan Air Irigasi, 4. Hak Guna Air Irigasi, 5. Pembagian dan Pemberian Air Irigasi, 6. Penggunaan Air Irigasi, 7. Wewenang dan Tanggung Jawab, 8. Lembaga Pengelola Irigasi, 9. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, 10. Rehablitasi Jaringan Irigasi, 11. Pengembangan Jaringan Irigasi, 12. Pemberdayaan, 13. Inventarisasi Aset Irigasi, 14. Alih Fungsi Lahan Beririgasi, 15. Pengendalian dan Pengawasan, 16. Pembiayaan, 17. Ketentuan Penyidikan, 18. Ketentuan Pidana, 19. Ketentuan Peralihan, 20. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dalam 1 (satu) Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi ; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 491, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Peangelolaana Lingkungaan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Leambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Leambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang kreteria dan penetapan wilayah sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 538);
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 639);
20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
21.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 771);
22.Peraturan Daerah KabupatenTingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun1990 tentangPenyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah; 23.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 – 2036 (Berita Daera Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 13) 24.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 112) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan Yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
6.Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
7.Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.
8.Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapnya.
9.Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi, yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapnya.
10.Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya.
11.Sistem Irigasi adalah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumberdaya manusia.
12.Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu yang dialokasikan dari sumber air di jaringan irigasi untuk petak-petak sawah atau keperluan lainnya untuk menunjang pertanian.
13.Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder.
14.Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier dan kuarter.
15.penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian atau untuk keperluan lainya.
16.Garis sempadan adalah batas pengaman bagi saluran-saluran dan atau bangunan dari jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan.
17.Perkumpulan petani pemakaian air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakaian air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan local.
18.Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dengan organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
19.Hak guna air irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air irigasi dari jaringan irigasi untuk kepentingan pertanian.
20.Hak guna pakai air irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari jaringan irigasi untuk kepentingan pertanian.
21.Hak guna usaha air irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari jaringan irigasi untuk kepentingan pengusahaan pertanian.
22.Komisi irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi.
23.Pengembangan adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
24.Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada.
25.Pengelolaan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
26.Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
27.Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik, guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
28.Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi, guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
29.Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
30.Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI IRIGASI

Pasal 2

(1)Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik bagi usaha tani maupun usaha-usaha lainnya.
(2)Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

BAB III

PENYEDIAAN AIR IRIGASI

Pasal 3

(1)Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal
(2)Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
(3)Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
(4)Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan;
1. a.Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi;
2. b.Keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 4

(1)Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan oleh dinas terkait atas dasar usulan perkumpulan petani pemakai air.
(2)Rencana tata tanam pada daerah irigasi disusun oleh Dinas terkait dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten serta ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

(1)Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
(2)Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh dinas berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air yang didasarkan pada rencana tata tanam.
(3)Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten sesuai dengan daerah irigasinya.
(4)Rancangan Rencana tahunan penyediaan air irigasi ditetapkan oleh Bupati.
(5)Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, perkumpulan petani pemakai air menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

BAB IV

HAK GUNA AIR IRIGASI

Pasal 6

(1)Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
(2)Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air.
(3)Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan pengusahaan di bidang pertanian dan usaha lainnya di luar bidang pertanian.
(4)Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan.
(5)Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pada daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten diberikan dengan Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatkannya.

Pasal 7

(1)Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perorangan diberikan berdasarkan izin.
(2)Hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan permohonan izin pengusahaan air irigasi.
(3)Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian.
(4)Hak guna usaha air irigasi diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(5)Hak guna usaha air irigasi dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air di jaringan irigasi.
(6)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

BAB V

PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI

Pasal 8

(1)Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi dilakukan oleh pelaksana pengelola irigasi dari Dinas yang membidangi irigasi di kabupaten sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
(2)Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh dinas yang membidangi irigasi berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan kebutuhan air serta rencana tata tanam yang diusulkan perkumpulan petani pemakai air.
(3)Rencana pembagian dan pemberian air irigasi dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi dengan memperhatikan kebutuhan air irigasi dan ditetapkan oleh Bupati.
(4)Rencana pembagian air irigasi pada daerah irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan atas dasar musyawarah melalui forum koordinasi daerah irigasi.
(5)Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan musyawarah antara perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.

Pasal 9

(1)Pembagian air irigasi dalam jaringan primer atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.
(2)Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.

BAB VI

PENGGUNAAN AIR IRIGASI

Pasal 10

(1)Penggunaan air irigasi hanya diberikan untuk pemegang hak guna air irigasi.
(2)Penggunaan air irigasi untuk berbagai keperluan hanya diperbolehkan mengambil dari bangunan sadap yang telah ditentukan.
(3)Penggunaan air irigasi hanya diperbolehkan mengambil air dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat yang ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air.
(4)Penggunaan air irigasi di tingkat jaringan tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
(5)Perorangan, badan hukum, badan sosial yang menggunakan air irigasi dan pengambilannya dari saluran tersier atau saluran kuarter harus minta izin kepada perkumpulan petani pemakai air di wilayah itu dan menjadi anggota perkumpulan petani pemakai air setempat.
(6)Penggunaan air irigasi diluar ketentuan ayat (5) harus izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(7)Penggunaan air irigasi untuk keperluan air minum sehari-hari dan untuk keperluan rumah tangga dapat dilakukan tanpa izin.
(8)Penggunaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilarang memakai pipa atau dengan merusak saluran dan tanggul saluran.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014