DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu diubah yaitu terkait Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ; penghitungan Indeks Terintegrasi; Mengubah Lampiran I; serta menyisipkan dua lampiran baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Ini. yaitu Lampiran IA dan Lampiran IB

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan memerlukan pendekatan yang lebih menjangkau kebutuhan saat ini dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 Retribusi Perizinan Tertentu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang- Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Trepub;lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lem,baran Negarta Repub;lik Indonesua Nomor 5601);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14.Peraturan Pemerintrah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 Nomor 04) ;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 4 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 89) ;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 Nomor 09) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 112);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 109). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 Nomor 04) diubah sebagai berikut: 5
1.Ketentuan Paragraf 3 Pasal 10 diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Pemungutan retribusi IMB berdasarkan pada tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.
(2)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksaanan pemabangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KTB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

2.Ketentuan Paragraf 4 Pasal 11 diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(2)Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

3.Ketentuan Paragraf 5 Pasal 12 diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Struktur dan penghitungan retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut : 6

a.Retribusi pembangunan bangunan baru Retribusi IMB = Luas (L) x Indeks Terintegrasi (It) x indeks bangunan baru x Tarif Retribusi;
b.Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan : Retribusi IMB = Luas (L) x Indeks Terintegrasi (It) x Tingkat Kerusakan (Tk) x Tarif Retribusi;
c.Retribusi prasarana bangunan gedung : Retribusi IMB = Volume/ Unit (V) x Indeks Prasarana Bangunan (I) x indeks bangunan baru x Tarif Retribusi;
d.Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan : Retribusi IMB = Volume/Unit (V) x Indeks Prasarana Bangunan (I) x Tingkat Kerusakan (Tk) x Tarif Retribusi.
1. 4.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (Dua) Pasal baru yaitu Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga Pasal 12A dan Pasal 12B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1)Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut : Indeks Terintegrasi = Indeks fungsi x indeks klasifikasi x indeks waktu penggunaan.
(2)Indeks fungsi, indeks klasifikasi dan indeks waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Indeks Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan huruf d, tercantum dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Besarnya Tingkat Kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf d adalah sebagai berikut :
1. a.Tingkat kerusakan sedang, sebesar 0,45;
2. b.Tingkat kerusakan berat, sebesar 0,65.
(5)Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.
(6)Dalam hal terdapat penggunaan lebih dari satu fungsi bangunan maka indeks terintegrasi dihitung secara proporsional. 7

Pasal 12B

Besarnya tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

5.Mengubah Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Di antara Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu disisipkan dua lampiran baru yaitu Lampiran IA dan Lampiran IB sehingga Lampiran I seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Ini. Pasal II KETENTUAN PENUTUP Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Ditetapkan di Barabai pada tanggal 11 Februari 2020 BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, TTD A. CHAIRANSYAH Diundangkan di Barabai pada tanggal 2 Maret 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TTD AKHMAD TAMZIL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 01 REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR (1-2/2020) 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu seiring dengan tujuan otonomi daerah penerimaan daerah yang bersumber dari Retribusi dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan potensinya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal penyediaan dan pemberian layanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Bahwa dengan diberlakukannaya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menindaklanjutinya dengan cara melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mengatur tentang Retribusi Daerah. Kemudian selain itu dalam rangka untuk mempermudah berbagai pihak dalam hal penyebarluasan informasi terhadap jenis Retribusi Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka pengaturan terhadap Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis retribusi perizinan tertentu akan dimuat dalam satu Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 12

Contoh 1 Misalnya wajib retribusi mendirikan bangunan Rumah Tinggal Baru (sederhana), dengan : Harga Satuan Bangunan Gedung = Rp 12.000,00 Luas lantai bangunan gedung = 100 m2 Indeks fungsi sebagai hunian = 0,5 Indeks klasifikasi : Kompleksitas : Sederhana= 0,25 x 0,4= 0,1 Permanensi : Permanen = 0,2 x 1,00= 0,2 Resiko kebakaran : Rendah = 0,15 x 0,4= 0,06 Zonasi gempa : Zona I/Minor = 0,15 x 0,10 = 0,015 Lokasi : Renggang = 0,1 x 0,4 = 0,04 Ketinggian bangunan : Rendah = 0,1 x 0,4 = 0,04 Kepemilikan bangunan : Perorangan = 0,05 x 0,7 = 0,035 Indeks Waktu 9 Penggunaan : tetap = 1,00 Indeks Terintegrasi : 0,5 x (0,1 + 0,2 + 0,06 + 0,015 + 0,04 + 0,04 + 0,035) x 1 = 0,245 Indeks Pembangunan Bangunan Baru = 1,00 Retribusi IMB terutang = 100 m2 x 0,245 x 1,00 x Rp 12.000,00 = Rp 294.000,00 Contoh 2 Misalnya wajib retribusi merenovasi bangunan Rumah Tinggal (sederhana) dengan tingkat kerusakan sedang, dengan 18 Harga Satuan Bangunan Gedung = Rp 12.000,00 Luas lantai bangunan gedung = 100 m2 Indeks fungsi sebagai hunian = 0,5 Indeks klasifikasi : Kompleksitas : Sederhana= 0,25 x 0,4= 0,1 Permanensi : Permanen = 0,2 x 1,00= 0,2 Resiko kebakaran : Rendah = 0,15 x 0,4= 0,06 Zonasi gempa : Zona I/Minor = 0,15 x 0,10 = 0,015 Lokasi : Renggang = 0,1 x 0,4 = 0,04 Ketinggian bangunan : Rendah = 0,1 x 0,4 = 0,04 Kepemilikan bangunan : Perorangan = 0,05 x 0,7 = 0,035 Indeks Waktu Penggunaan : tetap = 1,00 Indeks terintegrasi : 0,5 x (0,1 + 0,2 + 0,06 + 0,015 + 0,04 + 0,04 + 0,035) x 1 = 0,245 Indeks Rehabilitasi/renovasi rusak sedang = 0,45 Retribusi IMB terutang = 100 m2 x 0,245 x 0,45 x Rp 12.000,00 = Rp 132.300,00 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 153 10 LAMPIRAN I A PERATURAN DAERAH KAB HULU SUNGAI TENGAH NOMOR : 1 TAHUN 2020 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2020 INDEKS FUNGSI, INDEKS KLASIFIKASI, DAN INDEKS WAKTU PENGGUNAAN

a.Indeks Kegiatan Indeks kegiatan meliputi kegiatan : 1) Bangunan gedung a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00 b) Rehabilitasi/renovasi

(1)Rusak sedang, sebesar 0,45
(2)Rusak berat, sebesar 0,65 c) Pelestarian/pemugaran
(1)Pratama, sebesar 0,65
(2)Madya, sebesar 0,45
(3)Utama, sebesar 0,30 2) Prasarana bangunan gedung a) Pembangunan baru sebesar 1,00 b) Rehabilitasi/renovasi
(1)Rusak sedang, sebesar 0,45
(2)Rusak berat, sebesar 0,65
1. b.Indeks Parameter 1) Bangunan gedung. a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah;
(1)Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk: (a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
1. i.Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana; dan ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian sselain rumah tinggal sederhana dan rumah deret sederhana. (b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00 (c) Fungsi usaha, sebesar 3,00 (d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
2. i.Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara, (e) Fungsi khusus, sebesar 2,00 (f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00
(2)Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut: (a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :
1. i.Sederhana 0,40 ii. Tidak Sederhana 0,70 iii. Khusus 1,00 11 (b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :
2. i.Darurat 0,40 ii. Semi permanen 0,70 iii. Permanen 1,00 (c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15 :
3. i.Rendah 0,40 ii. Sedang 0,70 iii. Tinggi 1,00 (d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 :
4. i.Zona I / minor 0,10 ii. Zona II / minor 0,20 iii. Zona III / sedang 0,40 iv. Zona IV / sedang 0,50
5. v.Zona V / kuat 0,70 vi. Zona VI / kuat 1,00 (e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
6. i.Rendah 0,40 ii. Sedang 0,70 iii. Tinggi 1,00 (f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
7. i.Rendah 0,40 ii. Sedang 0,70 iii. Tinggi 1,00 (g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 :
8. i.Negara, yayasan 0,40 ii. Perorangan 0,70 iii. Badan usaha 1,00 (h) Jaringan jalan dengan bobot 0,35 :
9. i.Lingkungan 0,10 ii. Lokal sekunder 0,20 iii.Lokal primer 0,40 iv.Kolektor sekunder 0,50 v.Arteri sekunder 0,70 vi.Kolektor Primer 1,00 (i) Hirarki ruang dengan bobot (i) Lingkungan 0,40 (ii) Pusat pelayanan kota 0,70 (j) Koefisien dasar bangunan (KDB)
10. i.<30% 0,20 ii. 30-50% 0,40 iii. 50-70% 0.70 iv. >70% 1.00
(3)Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk: (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40; 12 (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70; (c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00. b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum. 1) Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi. 2) Prasarana bangunan gedung Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00. 3) Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75% 13 TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KLASIFIKASI WAKTU PENGGUNAAN parameter indeks parameter bobot parameter indeks parameter indeks Bangunan Baru; Hunian keagamaan Usaha Social dan budaya Khusus Ganda/ campuran 1.00 0.05/0,5 0,00 3.00 0,00- 1.00 2.00 4.00 Kompleksitas Permanensi Risiko kebakaran Zonasi gempa Lokasi (kepadatan) Ketinggian gedung kepemilikan 0,25 0,2 0,15 0,15 0,10 0,10 0,05 Sederhana Tidak sederhana Khusus Darurat Semi permanen Permanen Rendah Sedang Tinggi Zona I Zona II Zona III Zona IV Zona V Zona VI Renggang Sedang Padat Rendah Sedang Tinggi Negara Perorangan Badan Usaha swasta 0,40 0,70 1.00 0,40 0,70 1.00 0,40 0,70 1,00 0,10 0,20 0,40 0,50 0,70 1,00 0,40 0,70 1,00 0,40 0,70 1,00 0,40 0,70 1,00 Sementara jangka pendek Sementara Jangka menengah Tetap 0,40 0,70 1,00 14 CATATAN : 1.*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana. 2.**) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.

3.Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basment), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, TTD A. CHAIRANSYAH 15 LAMPIRAN IB PERATURAN DAERAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TANGGAL 11 MARET 2020 INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG NO JENIS PRASARANA PEMBANGUNAN BARU RUSAK BERAT RUSAK SEDANG indeks indeks indeks indeks Konstruksi pembatas/penahan/pengaman/ Pagar Konstruksi pembatas/pengaman/pagar Konstruksi penahan/turap /siring/rabat/salasar Konstruksi penanda masuk/gapura Konstruksi perkerasan aspal, beton Konstruksi perkerasan grassblock Konstruksi penghubung/jembatan antar gedung, JPO, underpass Konstruksi kolam renang Konstruksi reservoir bawah tanah/tandon air Konstruksi septictank, Sumur resapan Konstruksi cerobong asap Konstruksi menara air 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 16 Konstruksi monumen (di dalam dan di luar persil) Konstruksi instalasi/gardu listrik Konstruksi reklame/papan nama Pondasi mesin (di luar bangunan) Konstruksi menara televisi, antena radio, tower telekomunikasi Tangki tanam Lapangan olahraga terbuka Pekerjaan drainase (dalam persil) Pipa Kabel Gorong-gorong 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 BUPATI HULU SUNGAI TENGAH TTD A. CHAIRANSYAH 17 LAMPIRAN IC : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TANGGAL 11 FEBRUARI 2020 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut : No JENIS BANGUNAN HARGA SATUAN RETRIBUSI SATUAN A BANGUNAN GEDUNG Rp 5.000 M2 B PRASARANA BANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN BUKAN GEDUNG 1 Konstruksi pembatas/pengaman/pagar Rp 5.000 M 2 Konstruksi penahan/turap Rp 5.000 M 3 Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung) Rp 45.000 M2 4 Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang) Rp 150.000 M2 5 Saluran Air - Lebar 0,00 s/d 0,50 m Rp 1.500 M - Lebar 0,51 s/d 1,00 m Rp 2.000 M - Lebar 1,01 s/d 1,50 m Rp 2,500 M - Lebar 1,51 m Keatas Rp 3.000 M 6 Kolam Rp 10.000 M2 7 Pipa - Pipa Air Rp 1,000 M - Pipa Gas Rp 2,000 M 8 Tower / Tiang Listrik, Telepon, Antena, Televisi - Listrik Rp 10.000 Batang - Telepon Rp 10.000 Batang - Antena Radio Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki : a) Ketinggian 0-50 m b) Ketinggian 51-75 m c) Ketinggian 76-100 m d) Ketinggian 101-125 m e) Ketinggian 126-150 m f) Ketinggian diatas 150 m 2) Sistem guy wire/bentang kawat: a) Ketinggian 0-50 m b) Ketinggian 51-75 m c) Ketinggian 76-100 m d) Ketinggian diatas 100 m Rp 2.500.000 Rp 3.750.000 Rp 5.000.000 Rp 6.250.000 Rp 7.500.000 Rp 10.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.500.000 Rp. 2.000.000 Rp. 2.500.000 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit - Tower Air Rp. 500.000 Unit Tower Telekomunikasi (BTS ) Menara Bersama a) Ketinggian <25 m Rp 5.000.000 Unit b) Ketinggian 25 - < 50 m Rp 10.000.000 Unit 18 c) Ketinggian 50 - < 75 m Rp 15.000.000 Unit d) Ketinggian diatas 50 m Rp 20.000.000 Unit Tower Telekomunikasi (BTS ) Menara Mandiri a) Ketinggian <25 m Rp 10.000.000 Unit b) Ketinggian 25 - < 50 m Rp 20.000.000 Unit c) Ketinggian 50 - < 75 m Rp 30.000.000 Unit d) Ketinggian diatas 50 m Rp 40.000.000 Unit - Konstruksi menara televisi, tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya Rp 25.000.000 Unit 9 Kabel - Kabel Listrik Bawah Tanah Rp 5.000 M - Kabel Listrik Atas Tanah Rp 2.500 M - Kabel Telepon Bawah Tanah Rp 5.000 M - Kabel Telepon Atas Tanah Rp 2.500 M 10 Pemasangan Landasan Mesin Diluar Bangunan Rp 250.000 Unit 11 Gorong-gorong - Gorong-gorong tunggal diameter dalam < 50 cm Rp 2.000 M - Gorong-gorong tunggal diameter dalam ≥ 50 cm Rp 2.500 M - Gorong-gorong plat beton tinggi >10 cm Rp 3,000 M2 12 Tangki - Tangki Air Kapasitas < 1.500 liter Rp 10.000 Unit - Tangki Air Kapasitas ≥ 1.5 00 liter Rp 15.000 Unit - Tangki Minyak Kapasitas < 10.000 liter Rp 500.000 Unit - Tangki Minyak Kapasitas ≥ 10.000 liter Rp 1.000.000 Unit 13 Billboard / Bangunan Reklame - Billboard / Reklame Rp 50.000 M2 BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, TTD A. CHAIRANSYAH 19 20 21 22 23 24

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 12A

Pasal 12B

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 12A

Pasal 12B

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014