DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang memuat: Ketentuan Umum; Nama, Objek dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan; Wilayah Pemungutan Saat Pajak yang Terutang; Pembayaran, Pelaporan, dan Ketetapan Pajak; Penagihan; Pengurangan dan Penghapusan; Keberatan dan Banding; Penelitian SSPD; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Pemeriksaan; Biaya Insentif Pemungutan; Ketentuan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris, Kepala Kantor Bidang Pelayanan Lelang Negara, dan Kepala Kantor Bidang Pertanahan; Ketentuan Khusus Penyidikan; Ketentuan Pidana; Pembiayaan Pengelolaan BPHTB; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan guna mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b.bahwa kebijakan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensidaerah;
c.bahwadenganterbitnyabeberapaperaturanperundangundangan makaPeraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunanperludilakukanpenyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
d.bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Menginga t:

1.Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2013);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3987);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4189);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10.Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor5049);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara Nomor 5161);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950) .
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK/ .07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak dikenakan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan PemerintahDaerah;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DANBANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu SungaiTengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu SungaiTengah.
4.Perangkat Daerahadalah Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah dan mengkoordinasikan pajak dan retribusi daerah.
5.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalahPajak Daerah atas perolehan hak atas tanah dan/ataubangunan.
7.Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi ataubadan.
8.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasukhak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan danbangunan.
9.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, danpertambangan.
10.Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, ataunilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11.Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP, adalah nilai transaksi dan/nilai pasar sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
12.Nilai transaksi adalah nilai atau harga yang disepakati oleh pihakpihak terkait (penjual dan pembeli) dalam peristiwa jual-beli objek pajak dan peristiwa penunjukkan pembeli dalam lelang yang dituangkan dalam dokumen tertulis bermaterai cukup.
13.Nilai Pasar adalah nilai atau harga yang dijadikan dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di luar peristiwa jualbeli dan peristiwa penunjukkan pembeli dalam lelang yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang penetapannya memperhatikan kewajaran harga yang berlaku saat terjadinya perolehan hak.
14.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
15.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,pemotong pajak,dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakandaerah.
16.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakandaerah.
17.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak,penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasanpenyetorannya.
18.Instansi Pelaksana adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah serta pihak lain yang melaksanakan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
19.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badanlainnya.
20.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untukmelaporkanperhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakandaerah.
21.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harusdibayar.
23.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telahditetapkan.
24.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kreditpajak.
25.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidakterutang.
26.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ataudenda.
27.Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi hutang pajaknya.
28.Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan pajak.
29.Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat KeputusanKeberatan.
30.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas`keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak DaerahKurangBayarTambahan,SuratKetetapanPajakDaerahNihil,Sura tKetetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
31.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atasbanding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh WajibPajak.
32.Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
33.Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiranlampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
34.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukantersangkanya.
36.Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat pada Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah yang mendapatkan delegasi kewenangan dari Kepala Daerah dan/atau berwenang untuk melakukan sejumlah tugas dan fungsi dalam bidang perpajakan daerah.
37.Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutanpajak.
38.Hari Kerja adalah Senin sampai dengan Jumat dan hari-hari diluar hari libur dan cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1)Dengan namaBPHTBdipungut pajak daerah atas perolehan hak atas tanah dan/ataubangunan.
(2)Objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan ataubangunan.
(3)Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pemindahan hak karena: 1) jual-beli; 2) tukar-menukar; 3) hibah; 4) hibahwasiat; 5) waris; 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukumlain; 7) pemisahan hak yang mengakibatkanperalihan; 8) penunjukan pembeli dalamlelang; 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum tetap; 10) penggabunganusaha; 11) peleburanusaha; 12) pemekaranusaha; 13) hadiah.
1. b.Pemberian hak baru karena: 1) kelanjutan pelepasanhak; 2) di luar pelepasan hak.
(4)Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.hakmilik;
2. b.hak gunausaha;
3. c.hak gunabangunan;
4. d.hakpakai;
5. e.hak milik atas satuan rumahsusun;
6. f.hakpengelolaan.
(5)Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:
1. a.Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
2. b.Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentinganumum;
3. c.Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasitersebut;
4. d.Orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahannama;
5. e.Orang pribadi atau Badan karena wakaf;dan
6. f.Orang pribadi atau Badan yang digunakan untukkepentinganibadahyang bersifat tidak komersial. Pasal 3
(1)Subjek Pajak BPHTBadalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
(2)Wajib Pajak BPHTBadalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 4

(1)Dasar pengenaan pajak adalah NPOP
(2)NPOPsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalamhal;
1. a.jual beli adalah nilaitransaksi;
2. b.tukar-menukar adalah nilai pasar;
3. c.hibah adalah nilai pasar;
4. d.hibah wasiat adalah nilaipasar;
5. e.waris adalah nilai pasar;
6. f.pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
7. g.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
8. h.peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yangmempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
9. i.pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
10. j.pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilaipasar;
11. k.penggabungan usaha adalah nilaipasar;
12. l.peleburan usaha adalah nilaipasar;
13. m.pemekaran usaha adalah nilaipasar;
14. n.hadiah adalah nilaipasar;
15. o.penunjukan pembeli dalam lelang adalah nilaitransaksi dalam risalah lelang.
(3)Jika NPOPsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP Pajak yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP PBB-P2.
(4)Dalam hal NJOP PBB-P2sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP PBB-P2dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP PBB-P2.
(5)Surat Keterangan NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifatsementara.
(6)Surat Keterangan NJOP PBB-P2sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh dikantor Perangkat Daerahyang berwenangdikabupaten.
(7)Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan nilai pasar setempat dan atau sekitar.

Pasal 5

(1)Besarnya NPOPTidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(2)Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris termasuk suami/isteri, Nilai Perolehan Objek Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 6

Tarif Pajak untuk BPHTBsebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan sebasar 5 % (lima persen).

Pasal 7

(1)Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajaksebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi NPOPTidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan /atau ayat (2).
(2)Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan NJOP PBB-P2 setelah dikurangi NPOPTidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan/atau ayat (2).

BAB IV

WILAYAHPEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

BAB V

SAAT PAJAK YANG TERUTANG

Pasal 9

(1)Saat terutang Pajak ditetapkan untuk:
1. a.jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinyaakta;
2. b.tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinyaakta;
3. c.hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinyaakta;
4. d.hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda tanganinyaakta;
5. e.waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidangpertanahan;
6. f.pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinyaakta;
7. g.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinyaakta;
8. h.putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yangtetap;
9. i.pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberianhak;
10. j.pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberianhak;
11. k.penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
12. l.peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinyaakta;
13. m.pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinyaakta;
14. n.hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinyaakta.
15. o.lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenanglelang;
(2)Pajak yang terutang harus dibayar atau disetorkan pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

BAB VI

PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 10

(1)Wajib Pajak BPHTB membayar pajak yang terutang bukanberdasarkan SKPD.
(2)Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakanSSPD.
(3)Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak

Pasal 11

(1)Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
(2)SSPD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2)dipersamakan sebagai SPTPD.
(3)SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukanpenelitian.
(4)SSPD dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran pajak terutang.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2011