DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa usaha, yang meliputi : pengelolaan pasar dan/atau pertokoan, pemberian dan perpindahan hak pakai, hak dan kewajiban pemegang hak pakai, larangan, dan ketentuan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya penambahan barang milik daerah yang dapat melayani masyarakat dan perkembangan tarif seiring dengan perkembangan zaman, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa usaha perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 1
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 2
13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa Ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13), diubah sebagai berikut:
1.Di antara Paragraf 4 dan paragraf 5 disisipkan 3 (tiga) paragraf ,yaitu paragraf 4A, paragraf 4B dan Paragraf 4C,dan diantara pasal 17 dan pasal 18 disisipkan 5 (lima) pasal baru yaitu Pasal 17A,17B,17C,dan 17D serta 17 E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)Pengelolaan Pasar grosir dan/atau pertokoan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas yang membidangi Pasar.

Pasal 17B

(1)Hak Pakai Toko/kios/los/warung diberikan kepada Pedagang asal atau pedagang baru yang memenuhi persyaratan dalam lokasi bangunan pasar yang direhabilitasi atau pasar yang baru dibangun’
(2)Persyaratan untuk mendapatkan hak pakai Toko,kios/los/warung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17C

(1)Pemegang Hak Pakai Tokokios/los/warung yang akan melepaskan hak pakainya dan akan mengalihkan Hak Pakainya kepada Pihak Lain wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah.
(2)Tata cara pelepasan dan pengalihan hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 4 Paragraf 4C Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Pakai

Pasal 17D

(1)Setiap pemegang hak pakai Toko/kios/los/warung mempunyai hak untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Setiap Pemegang Hak Pakai Toko/kios/los/warung mempunyai Kewajiban sebagai berikut :
1. a.Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan dan keindahan lingkungan pasar;
2. b.Memenuhi ketentuan dan mempergunakannya sesuai dengan fungsinya;
3. c.Membayar retribusi Toko/kios/warung dan retribusi kebersihan.
(3)Hak dan Kewajiban pemegang hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) lebih rinci dituangkan dalam perjanjian pemakaian antara pemegang hak pakai dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 17E

Pemegang Hak Pakai Toko/kios/los/warung dilarang

a.Menjadikan tempat berjualan sebagai tempat tinggal;
b.Meletakkan barang jualan dan benda-benda diluar dari batas yang ditentukan;
c.Menyalakan api atau memasang penerangan api yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran di dalam atau disekitar bangunan;
d.Membuang sampah/kotoran atau limbah selain pada tempat yang telah ditentukan;
e.Menempatkan sesuatu barang atau benda yang mengganggu ketertiban, keamanan dan kerapian serta kenyamanan dalam transaksi jual beli;
f.Merubah bentuk/tatanan tempat berjualan atau bangunan tanpa seizin Pemerintah Daerah;
g.Memberikan hak pakai baik dengan pembayaran ataupun tidak, baik seluruhnya ataupun sebagian kepada pihak lain ;
h.Memindahtangankan hak pakai kepada pihak lain tanpa seizin Pemerintah Daerah.
1. 2.Diantara Pasal 57 dan pasal 58 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 57A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57A

(1)Setiap Pemegang Hak Pakai Toko/kios/los/warung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 E dikenakan sanksi administratif berupa peringatan/tegoran tertulis adan atau dicabutnya hak atas Toko /kios/los/warung.
(2)Pencabutan Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila tidak mengindahkan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut. 5

3.Mengubah Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2014, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
4.Mengubah Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2014, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaiman tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ditetapkan di Barabai pada tanggal 4 Oktober 2016 BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, ttd H. ABDUL LATIF Diundangkan di Barabai pada tanggal 4 Oktober 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, ttd ABU YAZID BUSTAMI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 10 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 127 TAHUN 2016 6 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TANGGAL 4 OKTOBER 2016 Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut : I. Besarnya tarif retribusi untuk barang tak bergerak adalah sebagai berikut :

a.Penggunaan Tanah:
1. 1.Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang sebesar Rp. 20.000 ,- /m2/bulan;
2. 2.Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung kesenian sebesar Rp 15.000,-/m2/bulan;
3. 3.Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar 0,5 % x harga tanah x luas tanah/bulan
4. 4.Retribusi penggunaan tanah lapang untuk kegiatan: 1) pertunjukan atau komersial: - untuk 7 hari pertama Rp. 200.000,-/hari; - lebih dari 7 hari Rp. 100.000,-/hari 2) Sosial Rp. 25.000,-/hari.
b.Penggunaan Gedung/Bangunan
1. 1.Gedung Olah Raga 24 Desember : Rp. 500.000,-/1x pemakaian siang hari Rp. 750.000,-/1x pemakaian malam hari
2. 2.Aula Kecil Gedung Murakata: Rp. 400.000,-/1x pemakaian siang hari. Rp. 600.000,-/1x pemakaian malam hari.
3. 3.Aula besar Gedung Murakata: Rp. 600.000,-/1x pemakaian siang hari. Rp. 750.000,-/1x pemakaian malam hari
4. 4.Halaman Gedung Murakata Rp. 300.000,-/1x pemakaian siang hari. Rp. 500.000,-/1x pemakaian malam hari.
5. 5.Gedung Joeang: Rp. 500.000,-/1x pemakaian siang hari. Rp. 700.000,-/1x pemakaian malam hari.
6. 6.Halaman Gedung Joeang: Rp. 400.000,-/1x pemakaian siang hari. Rp. 400.000,-/1x pemakaian malam hari.
7. 7.Gedung PKK: Rp. 400.000,-/1x pemakaian siang hari. Rp. 600.000,-/1x pemakaian malam hari.
8. 8.Gedung BLK: Rp. 250.000,-/1x pemakaian siang hari. Rp. 350.000,-/1x pemakaian malam hari.
9. 9.Gedung Bhakti Husada Rp. 250.000,-/1x pemakaian siang hari. Rp. 350.000,-/1x pemakaian malam hari.
10. 10.Guest House: Rp. 100.000,-/1x orang/hari. 7
11. 11.Gedung Balai Kecamatan: Rp. 50.000,-/1x pemakaian siang hari. Rp. 70.000,-/1x pemakaian malam hari.
12. 12.Gedung Balai Kelurahan: Rp. 50.000,-/1x pemakaian siang hari. Rp. 70.000,-/1x pemakaian malam hari
c.Pemakaian kendaraan/alat-alat berat
1. 1.Dump Truck Rp 20.000,-/ jam.
2. 2.Motor Grader Rp 150.000,-/ jam.
3. 3.Vibrator Roller hand guide Rp 30.000,-/jam
d.Rumah Dinas
1. 1.Golongan I Rp. 75.000,-/bulan
2. 2.Golongan II Rp. 50.000,-/bulan
3. 3.Golongan III Rp. 25.000,-/bulan
e.Kursi Rp. 1.000,-/buah/hari
f.Pemakaian Kamar Mandi/WC Umum:
1. 1.Mandi Rp. 2.000,-
2. 2.Buang Air Besar Rp 1.500,-
3. 3.Buang Air Kecil Rp. 1.000,-
g.Mesin Perporasi Rp. 50,-/lembar
h.Sewa Peralatan Timbangan
1. 1.Anak Timbangan Bidur Rp. 10.000,-/ hari
2. 2.Bejana ukur standard kerja Rp.100.000,-/hari
3. 3.Rol tester meter taksi portable Rp.100.000,-/hari
4. 4.Master meter Rp.100.000,-/hari
i.Laboratorium
1. 1.Tarif Analisa Udara ( kimia Fisika Gas) No Parameter Uji Sesaat 24 Jam Per sampel Per sampel Fisika Udara (Ambient) Suhu Udara 5.000 10.000 Kelembapan Udara 5.000 10.000 Kecepatan Angin 5.000 10.000 Arah Angin 5.000 10.000 Kebisingan 60.000 150.000 Pencahayaan 10.000 50.000
2. 2.Tarif Analisa Sampel Air No Parameter Uji Per sampel A Tarif Analisa Sampel Air 1 Temperatur 10.000 2 TDS 30.000 3 TSS 30.000 4 DHL/Konduktivitas 22.000 5 Turbiditas/Kekeruhan 33.000 8 6 Kedalaman 7.000 7 Laju Arus Air 35.000 8 Debit 50.000 9 Sedimen 35.000 B Kimia Air 1 Ph 25.000 2 Salinitas 15.000 3 Besi (Fe) 50.000 4 Mangan (Mn) 50.000 5 Tembaga (Cu) 65.000 6 Seng (Zn) 65.000 7 Krom Total (Cr) 65.000 8 Krom (Heksavalen) Cr6+ 140.000 9 Cadmium (Cd) 50.000 10 Merkuri (Hg) / Raksa 85.000 11 Timbal (Pb) 65.000 12 Arsen (As) 85.000 13 Selenium (Se) 70.000 14 Magnesium (Mg) 35.000 15 Aluminium (Al) 40.000 16 Barium (Ba) 40.000 17 Natrium (Na) 50.000 18 Perak (Ag) 60.000 19 Nikel (Ni) 55.000 20 Boron (B) 70.000 21 Kobal (Co) 50.000 22 Kalsium (Ca) 50.000 23 Silikat (Si) 50.000 24 Sulfida (H2S) 40.000 25 Fluorida (F) 40.000 26 Klorida (Cl) 40.000 27 Phosfat (PO4) 80.000 28 Sulfat (SO4) 60.000 29 Klorin Bebas (Cl2) 35.000 30 Ammonia bebas (NH3-N) 50.000 31 Nitrat (NO3) 50.000 32 Nitrit (NO2) 45.000 33 Alkalinitas 25.000 34 Aciditas 25.000 35 Kesadahan (CaCO3) 45.000 36 Kesadahan Ca 25.000 37 Kesadahan Mg 40.000 38 DO 30.000 39 BOD5 50.000 40 COD 75.000 41 Minyak dan Lemak 60.000 42 Nitrogen Total 45.000 43 Zat Organik 45.000 44 Detergen 50.000 45 Fenol 50.000 46 TOC (Total Organic Compound) 50.000 47 SAR (Sodium Absorbtion Ratio) 35.000 48 Phosfor (P) 50.000 49 Sianida (CN) 40.000 9 C Mikrobiologi 1 E. Coli 80.000 2 MPN Coliform 80.000 3 MPN Colitinja 100.000 4 Total bakteri (angka kuman) 50.000 D Biologi Lingkungan Perairan 1 Plankton 100.000 Zooplankton 60.000 Fitoplankton 60.000 2 Bentos 100.000
3. 3.Tarif Analisa Tanah No Parameter Uji Tarif A Kimia Tanah 20000 pH Tanah B Fisika Tanah 20000 Laju Penguapan Air
j.Media Radio
1. 1.Siaran langsung Rp. 500.000,- /Kegiatan
2. 2.Siaran sponsor Rp. 1.000.000,- /Kegiatan (Paket Maksimal 2 jam)
3. 3.Siaran Iklan Rp. 25.000,- / Siar (maksimal durasi spot iklan 1 menit)
4. 4.Pemberitahuan dan sejenisnya Rp. 15.000,- / Siar
5. 5.Penjualan Kartu Pendengar dan sejenisnya Rp. 500,- / Lembar
k.Media Videotron
1. 1.Siaran langsung Rp. 500.000,- /Kegiatan (Paket Maksimal 2 jam)
2. 2.Siaran sponsor Rp. 1.000.000,- /Kegiatan (Paket Maksimal 2 jam)
3. 3.Penayangan Video Iklan Rp. 15.000,- / Penayangan (maksimal durasi spot iklan 1 menit)
4. 4.Penayangan Gambar Iklan Rp. 5.000,- / Penayangan
5. 5.Pemberitahuan dan sejenisnya Rp. 5.000,- / Penayangan 10
l.Jasa Tower No. Jasa Tower Perangkat Besaran Jasa Satuan Ket.
1. 1.Sewa Tower Pemerintahan Repeater Radio Komunikasi/Radio WIFI/Radio Lainnya Rp.300.000,- Perbulan 2 Sewa Tower Swasta Radio Telekomunikasi/Radio Lainnya Rp.40.000.000,- Pertahun
2. 3.Sewa Tower Organisasi Masyarakat Repeater Radio Komunikasi/Radio WIFI/Radio Lainnya Rp.200.000,- Perbulan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, ttd H. ABDUL LATIF 11 LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TANGGAL 4 OKTOBER 2016 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan ditetapkan sebagai berikut : LOKASI/BLOK JENIS BANGUNAN/DAGANGAN UKURAN (M) JUMLAH PETAK TARIF/ BULAN (RP) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 Pasar Karamat A B C D1 D2 D3 D4 E1 E2 F G H I J K L M N O P Rolling Door samping Depo TPS Beras Kue kering/Pancarakinan Daging/Pancarakinan Ayam potong/ikan kering Ikan basah Pancarakinan/ikan kering Warung Terminal Warung Terminal Blok seng/Kelontongan Telor/Warung/Sayur Rolling Door seb.Ruko Kelontongan/Kain/ elektronik Pancarakinan/Daging Los Beras Toko Pasar Pagi Toko Pasar Pagi Pancarakinan Kelontongan Ikan basah 3 x 4 2 x 3 2 x 2,5 2 x 3 2 x 3 2 x 3 2 x 3 4 x 6 2,5 x 3 1,5 x 2 1,8 x 2 3 x 3 2,5 x 2,5 2 x 2,5 - 1,80 x 3 3 x 3 2 x 2 3 x 3 - 38 64 20 15 30 15 36 6 19 280 186 30 72 8 - 62 15 14 96 - 50.000,- 32.000,- 30.000,- 30.000,- 23.000,- 17.000,- 22.000,- 70.000,- 35.000,- 20.000,- 12.500,- 40.000,- 30.000,- 25.000,- - 20.000,- 30.000,- 12.500,- 30.000,- - Pindahan eks Pasar Beras Eks.Blok K Pasar karamat Harian Sudah menjadi bangunan tertutup Eks.Blok P Pasar Karamat Eks.Blok Q Pasar Keramat Harian Pertokoan Jl.H.Hasan Baseri E.III Muka eks. Bioskop 2,5 x 5 28 60.000,- Plaza Mura- kata Permai Pertokoan Lantai I Pertokoan Lantai I Pelataran Lantai I tanpa Bangunan - Perbulan - Perhari Pelataran Lantai I dengan Bangunan Permanen - Perbulan Pelataran Lantai II - Perbulan 3 x 3 2 x 3 Per m2 Per m2 Per m2 Per m2 71 13 - - - - 50.000,- 35.000,- 5.000,- 500,- 8.500,- 2.500,- 12 Pasar garuda Pertokoan Lantai I Pertokoan Lantai II - Ruang Praktek dokter/ Lab/apotik - Tukang jahit 3 x 3 3 x 3 3 x 3 40 13 27 35.000, 25.000,- 25.000,- Pasar Birayang Blok Bumbu Blok Pancarakinan Blok Kelontongan Los Warung A Los Warung B Los Campuran Los Kasbah A Los Kasbah B Los Kain Tertutup Los Ikan/daging 3 x 3 2,5 x 3 3 x 3 2 x 2,5 2,5 x 2,5 2 x 2,5 2 x 2,5 3 x 2,5 5 x 1,8 2 x 2,5 40 24 20 12 25 172 30 20 21 12 15.000,- 15.000,- 15.000,- 2.000,- 2.000,- 2.000,- 2.000,- 2.000,- 2.500,- 2.000,- Mingguan Mingguan Mingguan Mingguan Mingguan Mingguan Mingguan Pasar Pt. Hambawang Los Pedagang Emas Los Pedagang Ikan Kering Los Pedagang Konveksi/kain Toko 2 x 2,5 2 x 2,5 2 x 2,5 3 x 2,5 30 20 105 40 2.000,- 2.000,- 2.000,- 15.000,- Mingguan Mingguan Mingguan Pusat Per- belanjaan Murakata Lantai Dasar : - Toko/Kios - Warung - Los - Kasbah Lantai I : - Perbulan 3 x 2,5 3 x 3,5 1,5 x 1,5 2 x 1,5 Per m2 566 20 112 16 - 45.000,- 55.000,- 8.000,- 12.500,- 3000,- Ruko Pasar III Murakata Elektronik, pakaian, obat-obatan, kosmetik Lantai Dasar Lantai Atas 3 x 5 Permeter Permeter 11 165.000,- 8.500,- 2.500,- BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, ttd H. ABDUL LATIF 13 14 15 16 17

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…