DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Tanggungjawab; 3. Sumber Daya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; 4. Penyelenggaraan Pencegahan Penyakit Menular; 5. Pencegahan Infeksi; 6. Penyelenggaraan Penyakit Tidak Menular; 7. Hak dan Kewajiban Masyarakat; 8. Pemberdayaan Masyarakat; 9. Pembiayaan; 10. Pembinaan dan Pengawasan; 11. Sanksi Administratif; 12. Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit di Kabupaten Hulu Sungai Tengah diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Oindonesia Nomor 3209)’;
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorn5571):
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\9.Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 3 Tahun 2014 Nomor 2932, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomie 3258) sebagaimana ttelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542):
13.Peraturan Pemerintah Nomir 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembatran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2017 Nomorf 73, Tambahamn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 4
16.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasioanl Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan (Beraita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Negara Republik Tahun 2014 Nomor 1113);
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit tidak Menular;
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang dengan Gangguan Jiwa;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5.Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
6.Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
7.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
8.Rumah Sakit adalah Institusi Pelayanan Kesehatan di daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
10.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu 6 memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11.Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat SDMK adalah Tenaga Kesehatan dan tenaga pendukung dan penunjang kesehatan, termasuk tenaga kesehatan strategis yang terlibat dan bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.
12.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
13.Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan secara sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
14.Surveilans Respon adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interprestasi data secara sistematik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk diambil tindakan.
15.Penyakit adalah suatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya. Untuk menyembuhkan penyakit,orang- orang biasa berkonsultasi dengan seorang dokter.
16.Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit.
17.Penyakit Tidak Menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang keorang , yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).
18.Penanggulangan Penyakit adalah upaya kesehatan yang mengupayakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecatatan, dan kematian akibat penyakit dan masalah kesehatan. 7
19.Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecatatan, dan kematian, mambatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/ wabah.
20.Penanggulangan Penyakit Tidak Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif serta paliatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian yang dilaksanakan secara komprehensif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
21.Preventif adalah melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita sendiri maupun orang lain dimasa yang akan datang.
22.Promotif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
23.Upaya Kuratif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
24.Rehabilitatif adalah kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
25.Gerakan Masyarakat Hidup sehat yang disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama- sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran , kemauan , dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
26.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TANGGUNGJAWAB

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam penanggulangan penyakit bertanggungjawab:

a.Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya Penanggulangan Penyakit yang terdiri dari pencegahan, penigkatan status kesehatan, pengobatan, dan pemulihan; 8
b.Memfasilitasi, mengembangkan, dan menjamin penyediaan sarana dan prasarana Penanggulangan Penyakit dari penegakkan diagnosis sampai dengan penatalaksanaan penyakit.
c.Melakukan upaya yang mendorong keluarga untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
d.Menjamin dan menegakkan lingkungan yang sehat bagi masyarakat;
e.Mengalokasikan dana untuk program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
f.Melakukan tindakan penanggulangan wabah atau KLB dengan cepat;
g.Mendorong dan menfasilitasi peran serta masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
h.Memfasilitasi bantuan pembiayaan bagi penderita penyakit menular untuk beban biaya yang tidak tercakup oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
i.Melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, sektor terkait kesehatan, Dewan Penasehat, dan masyarakat guna mewujudkan keterpaduan dalam pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
j.Memfasilitasi organisasi profesi di bidang Kesehatan agar anggotanya memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k.Memfasilitasi terbentuknya pembentukan kelompok kerja Penanggulangan Penyakit di tingkat desa, kecamatan, dan Daerah; dan
l.Melindungi setiap institusi dan menjamin keselamatan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas Penanggulangan Penyakit.

BAB III

SUMBER DAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

Pasal 3

Sumber daya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit terdiri atas:

a.Sumber daya manusia;
b.Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
c.Sarana dan prasarana;
d.Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;
e.Sistem informasi dan Surveilans Respon; dan
f.Tata kelola dan kerjasama. 9

Pasal 4

(1)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
2. b.Sumber daya manusia non kesehatan
(2)Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tenaga Kesehatan yang mempunyai kompetensi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Sumber daya manusia non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b berperan di bidang kebijakan, kesejahteraan, keamanan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
(4)Sumber daya manusia kesehatan yang menjadi penyedia Pelayanan kesehatan swasta wajib mengikuti standar pengobatan terkini sesuai dengan standar yang berlaku.
(5)Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meningkatkan kemampuan dalam penanganan penyakit sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan.

Pasal 5

(1)Pemerintah daerah membentuk tim gerak cepat dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi tim gerak cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib melaksanakan upaya Penanggulangan Penyakit.
(2)Pelaksanaan upaya Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kecukupan sarana terstandar untuk mencegah, menegakkan diagnosis, dan mengobati penyakit.
(3)Kecukupan sarana terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mampu melakukan upaya promotif, preventif, konseling, deteksi dini, dan merujuk kasus yang memerlukan rujukan 10
(4)Rujukan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan sistem rujukan berjenjang.
(5)Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertanggungjawab menerapkan tindakan dan menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan infeksi.
(6)Tindakan, sarana, dan prasarana pencegahan dan penanggulangan infeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki prosedur operasi standar penanggulangan penyakit.

Pasal 7

(1)Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, meliputi;
1. a.ruang isolasi;
2. b.ambulan khusus untuk penanganan penyakit menular;
3. c.kendaraan khusus bagi penanggulangan gelandangan psikotik atau pasung
(2)Setiap Rumah Sakit, Puskesmas dan klinik utama dengan tempat perawatan, harus memiliki ruang isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Penyediaan Ruang Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bertahap dan menyesuaikan dengan kemampuan daerah.
(4)Penyediaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Pasal 3 huruf d yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan dalam KLB.
(2)Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perencanaan dan mekanisme pencatatan dan pelaporan ketersediaan obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyediakan dan menjamin ketersediaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, dalam bentuk pusat informasi terpadu berbasis teknologi dan komunikasi guna menginformasikan penyebaran dan Penanggulangan Penyakit yang mudah di akses oleh masyarakat dan informasi lintas batas
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk sistem informasi, surveilans respon dan aplikasi yang terjaga keamanannya
(3)Pemerintah Daerah menjamin kemudahan bagi tenaga kesehatan untuk mendapatkan akses sistem informasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
(4)Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaporkan kejadian penyakit kepada Pemerintah Daerah yang membidangi Kesehatan
(5)Ketentuan tentang tata cara pelaporan kejadian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan melaksanakan surveilans respon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular serta penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
(2)Surveilans respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemantauan, pengambilan keputusan dan evaluasi program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…