DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2021-2041 dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; INDUSTRI UNGGULAN; JANGKA WAKTU RPIK 2021-2041; PELAKSANAAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PEMBIAYAAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nesional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik . Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 BUPATIHULUSUNGAITENGAH, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG RENCANAPEMBANGUNANINDUSTRIKABUPATEN TAHUN2021 - 2041 BUPATI HULUSUNGAI TENGAH PERATURANDAERAH KABUPATENHULUSUNGAITENGAH NOMOR10 TAHUN2021 Mengingat Menimbang ~..... Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tabun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomnor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Lembaran Negara No 15 Tahun 2021 , Tambahan Lembaran Negara tahun 2021 Nomor 6617);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
15.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri kabupaten/ Kota;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupateri/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
17.Peraturan Daerab Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Se1atan Tahun 2018-2038 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Provin si adalah Provin si Kalimantan Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
5.Pernerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom;

Pasal 1

MEMUTUSKAN: BUPATI HULU SUNGAI TENGAH Dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Dengan Persetujuan Bersama (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 19);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016- 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 13);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026 (Lernbaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Nomor 06);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
6.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku danl atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi,termasuk jasa industri.
8.Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah dari sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.
9.Jasa Industri adalah usahajasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
10.Perusahaan Industri adalah Setiap Orang dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia. 11, Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
12.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
13.Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/ atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk terrnasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, danj atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
14.Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/ atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
15.Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/ atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
16.Penghasilan Domestik RegionalBruto selanjutnya disingkat PDRBadalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
17.Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sarna lain dengan tujuan untuk penyarnpaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan Zatau Informasi Industri.
18.Standar Nasional Indonesia yang se1anjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
19.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disebut RPIK adalah rumusan pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pernbangunan industri di daerah yang didalamnya mencakup potensi Pasa15 Perindustrian diselenggarakan berdasarkan azas:

a.kepentingan nasional;
b.demokrasi ekonomi;
c.kepastian berusaha;
d.pemerataan persebaran;
e.persaingan usaha yang sehat; dan
f.keterkaitan Industri.
c.pelaksanaan;
d.pembinaan dan Pengawasan;
e.pembiayaan. Ruang LingkupPengaturan dalam Peraturan daerah ini adalah :
a.Industri Unggulan Kabupaten;
b.jangka Waktu RPIKTahun 2021 - 2041;

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2021- 2041 Menetapkan

Pasal 4

Pasa13 Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

a.mewujudkan kebijakan pembangunan industri di daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri di tingkat daerah;
c.mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan industri guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan, Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini:
a.pedoman pembangunan industri bagi perangkat daerah dan pelaku industri, pengusaha darr/ atau institusi terkait;
b.pedoman bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan industri.

Pasal 2

sumber daya daerah, aspek tataruang, aspek sosial, aspek ekonomi dan lingkungan.

20.Program Pembangunan Industri Kabupaten adalah instrument kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Daerah.
21.Pelaku industri adalah Perseorangan atau Perusahaan yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan industri.
22.Masyarakat adalah seseorang atau kelompok

a.Visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan Industri Daerah
b.Sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri Daerah;
c.Pembangunan sumber daya Industri Daerah;
d.Pembangunan sarana dan prasarana Industri Daerah;

(1)RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu Tahun 2021-2041.
(2)RPIK Tahun 2021 - 2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang: BABIII JANGKAWAKTURPIK 2021 - 2041 Pasa18
(1)Industri Unggulan prioritas Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dapat dikembangkan, adalah sebagai berikut: a) Industri Pangan; b) Industri Kimia, Sandang, Kerajinan dan Aneka; c) Industri Bahan Galian Non Logam; d) Industri Logam, Mesin; e) Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
(2)Industri Unggulan Daerah sebagaimana maksud pada ayat (1) lebih rind tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Jenis Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4)Sasaran dan Program dari masing - masing Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan pula industri lain yang potensial sebagai industri unggulan daerah.

Pasal 7

Industri unggulan Daerah dikembangkan dengan menggali dan memanfaatkan muatan lokal melalui pendekatan kewilayahan yang berdasarkan pada potensi sumber daya di daerah Pasa16

(1)Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK.
(2)Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri yang kemudian disampaikan sebagai laporan kepada Bupati untuk bahan evaluasi.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN

Pasal 11

(1)Pengembangan Industri unggulan Kabupaten harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2)Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan Industri.
(3)Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri berskala besar. Pasall0 (I) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pernbangunan Industri di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan program pernbangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang kerjasama Daerah.
(4)Tata cara Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. BABIV PELAKSANMN Pasa19
(3)RPIKTahun 2021-2041 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun
(4)RPIK Tahun 2021- 2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
1. e.Pemberdayaan Industri ;
2. f.Program Pembangunan Industri Kabupaten. ----- ..-_ ----- BABVII KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal 15

(1)Pelaksanaan RPIK dilakukan dengan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
(2)RPIK tahun 2021 - 2041 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku industri dalam perencanaan pembangunan Industri Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan RPIK tahun 2021- 2041 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK 2021 - 2041 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1)Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK tahun 2021-2041 kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perindustrian Provinsi secara berkala setiap tahun.
(2)Laporan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.pertumbuhan sektor lndustri;
2. b.kontribusi sektor industri terhadap PORB;
3. c.penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
4. d.nilai Produksi yang dihasilkan, termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri. .. --~-.- - .~.------ - __ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021 NOMORI0 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (10-152/2021) 2021 Diundangkan di Barabai AH, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABIX KETENTUAN PERALIHAN Pasa} 1 Cukup jelas. Pasa12 Cukupjelas Pasa! 3 II. PENJELASANPASALDEMIPASAL Peningkatan daya saing industri daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan daya saing adalah dengan penguatan basis indutri, sebab daya saing suatu negara atau daerah ditentukan oleh kemampuan dalam memanfaatkan modal sumber daya manusianya melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan menghasilkan inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menghadapi persaingan global. Undang undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mendefinisikan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku darr/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 lebih menekankan lagi pentingnya penataan sektor industri masing-masing wilayah, untuk tingkat nasional dikenal dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), tingkat provinsi disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan pada wilayah kabupaten disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyadari pentingnya pengernbangan dan pembangunan kawasan industri di Kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Hal ini mengingat daya dukung dari sumber daya yang tersedia (alam dan manusia) cukup tinggi, meskipun hal ini masih sebatas nilai kuantitatif bukan pada kualitasnya. Namun apabila sumber daya ini dapat dipergunakan dengan tepat akan menghasilkan kekuatan-kekuatan pada industri yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu masyarakat yang mengalami kernajuan dalam pembangunan ekonominya. I. PENJELASANUMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENHULU SUNGAITENGAH NOMOR 10 TAHUN2021 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANINDUSTRlKABUPATEN TAHUN2021-2041 TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENHULU SUNGAITENGAH TAHUN2021 NOMOR156 Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…