DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 106

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang kepengurusan dan kepegawaian perusahaan daerah Murakaya, yang meliputi : ketentuan umum, organ perusahaan daerah, direksi, rapat direksi, rapat kerja 5 (lima) tahunan, rencana kerja dan anggaran, penunjukan pejabat sementara, penghasilan, jasa pengabdian dan cuti, cuti dan perjalanan dinas, pemberhentian, pengangkatan, kewajiban dan larangan, dana pensiun, satuan pengawasan intern, pembinaan, ketentuan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar kegiatan perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik perlu diatur tentang kepengurusan dan kepegawaiannya;
c.bahwa seiring dengan perkembangan peraturan perundang- undangan dan perekonomian maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Kepengurusan Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Murakata Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu untuk dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , hurup b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepengurusan Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Murakata Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 75.Tambahan Lembaran Negara Nomor 38 ) ;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengolahan Barang Milik Perusahaan Daerah ;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ;
7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH MURAKATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Pengurusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah ;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
5.Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Murakata ;
6.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah ;
7.Dewan Pangawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah:
8.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam pereneanaan. pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya seearu berdayaguna dan berhasilguna serta dapat berkembang dengan baik
9.Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang tehnis operasional.
10.Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan perusahaan dalam bentuk Neraca dan Perhitungan Rugi atau Laba.

BAB II

ORGAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

(1)Perusahaan Daerah Murakata yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
(2)Organ Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.bupati selaku pemilik modal.
2. b.dewan Pengawas.
3. c.direksi.

Pasal 3

(1)Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan pengawas
(2)Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu jabatan negerinya;
(3)Pengangkatan Direksi Baru berdasarkan hasil seleksi dan/atau uji kelayakan dan kepatutan ( Fit and Profertest)
(4)Seleksi dan/atau uji kelayakan dan kepatutan ( Fit and Profertest) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Independen yang ditunjuk oleh Bupati
(5)Batas usia Direksi pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 56 ( lima puluh enam tahun)
(6)Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
(7)Untuk dapat diangkat sebagai calon Direksi memenuhi persyaratan:
1. a.persyaratan umum
  1. 1.Warga Negara Indonesia;
  2. 2.Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  3. 3.Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
  4. 4.Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ;
  5. 5.Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
  6. 6.Mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa, terutama kepada Pemerintah Daerah ;
  7. 7.Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan
  8. 8.Jujur dan berwibawa;
2. b.persyaratan khusus
  1. 1.mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
  2. 2.Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  3. 3.Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perusahaan Daerah;
  4. 4.bersedia bekerja penuh waktu;
  5. 5.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;dan
  6. 6.lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Jumlah Direksi ditetapkan sebanyak paling banyak 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai direktur.
(2)Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3)Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 5

(1)Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
1. a.Jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. b.Anggota Direksi pada BUMD lainnya, dan badan usaha swasta;
3. c.Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada perusahaan , dan/atau.
4. d.Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan.

Pasal 6

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

a.Memimpin dan mengendalikan jalannya Perusahaan Daerah yang meliputi : 1) Memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan Daerah sesuai dengan tujuan Perusahaan Daerah dengan senantiasa:berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah ; 2) Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus Perusahaan Daerah yang telah digariskan Bupati; 3) Menyiapkan struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah lengkap dengan perincian tugasnya; 4) Melakukan kerjasama usaha, membentuk anak/cabang Perusahaan Daerah dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan bupati berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas;
b.Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati;
c.Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan pengesahan dari Bupati.
d.Membina pegawai yang meliputi : 1) Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan perundang-undangan yang berlaku; 2) Menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pegawai Perusahaan Daerah serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e.Mengurus, memelihara dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah.
f.Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan termasuk mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan Daerah sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan.
g.Mewakili Perusahaan Daerah baik didalam dan diluar Pengadilan.
h.Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 7

(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
(2)Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan Laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
(3)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
(4)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perusahaan ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
(5)Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas ) hari setelah disahkan oleh Bupati.
(6)Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasan secara tertulis.

Pasal 8

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

a.Mengangkat dan memberhentikan pegawai.
b.Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi.
c.Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.
d.Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 9

Direksi memerlukan persetujuan dari Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dalam hal-hal :

a.Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah.
b.Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah.
c.Penyertaan modal dalam Perusahaan lain.

Pasal 10

(1)Dalam menjalankan tugas-tugas Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6:
1. a.Direktur dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi berdasarkan persetujuan para anggota Direksi lainnya;
2. b.Para Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, masing-masing untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya.
(2)Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu kosong dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Bupati atas usulan dari Dewan Pengawas.
(3)Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atas usulan dari Dewan Pengawas menunjuk anggota Direksi yang baru untuk memangku jabatan yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi kosong seluruhnya dan belum diangkat, maka sementara waktu pengurusan Perusahaan Daerah dijalankan oleh Pelaksana Tugas yang ditunjuk oleh Bupati.
(5)Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, Direksi dapat melaksanakan sendiri atau memberi kuasa kepada :
1. a.seorang atau beberapa orang anggota Direksi; atau
2. b.seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah baik sendiri maupun bersama-sama.

Isi peraturan

Teks106PDFHirarki

Memuat teks peraturan…