Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :
a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; ix
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c.Lampiran III : Laporan Operasional
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
e.Lampiran V : Neraca
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih
j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah
l.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
s.Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Ssampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya (DPA-L)