DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, yang meliputi : ketentuan umum, maksud dan tujuan, kewajiban dan tanggung jawab, perencanaan penyelenggaraan perlindungan anak, pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah daerah, kelembagaan, larangan, koordinasi dan kerjasama, sistem informasi, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, pembiayaan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih terdapat banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, dan keterlantaran.
c.bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak
d.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243); 1
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
13.Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967;
14.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
15.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2
16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
18.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21.Peraturan Bersama Menteri Hukum dam Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 dan nomor 77 Tahun 2012 tentang Paramater Hak asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Hukum Daerah
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah , sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 3 MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan Yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau sebutan lainnya.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
9.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
10.Penelantaran adalah tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
11.Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
12.Diskriminasi adalah setiap perlakukan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
13.Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan, baik secara ekonomi dan/atau seksual.
14.Perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas anak tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 4
15.Perlakuan salah adalah tindakan melecehkan anak atau perbuatan tidak senonoh.
16.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
17.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
19.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
20.Pengarusutamaan Hak Anak adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembengunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
21.Kabupaten/Kota Layak Anak adalah model pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, dan dunia usaha secara meyeluruh dan berkelanjutan melalui strategi pengarusutamaan hak anak.
22.Rumah Perlindungan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat RPSA adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan rujukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Perlindungan Anak di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaran Perlindungan Anak bertujuan :

a.menjamin terpenuhinya Hak Anak sesuai ketentuan perundang-undangan;
b.mencegah segala bentuk Penelantaran, Kekerasan, Diskriminasi, Eksploitasi, Perdagangan Anak, dan/atau Perlakuan Salah terhadap anak;
c.melakukan penanganan terhadap anak korban Penelantaran, Kekerasan, Diskriminasi, Eksploitasi, Perdagangan anak, dan/atau Perlakuan Salah;
d.meningkatkan partisipasi Anak dalam pelaksanaan Perlindungan Anak;
e.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan Hak Anak serta pencegahan terhadap segala bentuk Penelantaran, Kekerasan, Diskriminasi, Eksploitasi, Perdagangan Anak, dan/atau Perlakuan Salah; dan
f.mendorong terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di Daerah. 5

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a.menghormati dan memenuhi hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, serta kondisi fisik dan/atau mental;
b.menjamin dan melaksanakan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
c.memberikan dukungan kebijakan, sarana prasarana, dan dana dalam penyelenggaraan perlindungan hak anak;
d.mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
e.memberikan kesempatan kepada anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia kecerdasannya.

Pasal 5

(1)Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
1. a.melindungi, mengasuh dan memelihara anak ;
2. b.mendidik anak dalam hal :
  1. 1.menghormati orang tua, wali dan guru;
  2. 2.mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
  3. 3.mencintai tanah air, bangsa dan negara;
  4. 4.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
  5. 5.melaksanakan etika dan akhlak mulia; dan
  6. 6.menanamkan dan mengajarkan nilai dan norma agama pada anak sejak usia dini.
3. c.Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
4. d.Menjaga kesehatan anak sejak dalam kandungan;
5. e.Melaporkan kelahiran anak ke kantor catatan sipil;
6. f.Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
7. g.Melindungi dan mencegah anak untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
8. h.Mencegah terjadinya tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.
9. i.Mendorong, memberikan dan menjamin pendidikan anak
(2)Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga.
(3)Pengalihan kewajiban dan tanggung jawab kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

Pasal 6

(1)Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan penanganan khusus anak korban penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Menghormati, memenuhi dan melindungi hak anak;
2. b.Melakukan sosialisasi tentang dampak buruk penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah terhadap anak;
3. c.Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak;
4. d.Melakukan pendampingan;
5. e.Melakukan pelatihan tentang penanganan kasus penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah terhadap anak kepada pemangku kepentingan;
6. f.Membantu proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
7. g.Menyelenggarakan tempat penampungan sementara bagi anak; dan
8. h.Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemengku kepentingan yang terkait dengan penanganan kasus anak.

BAB IV

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 7

(1)Pemerintah daerah menyusun perencanaan perlindungan anak untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sesuai kewenangannya yang terdiri atas :
1. a.Rencana jangka panjang yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah;
2. b.Rencana jangka menengah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah; dan
3. c.Rencana jangka pendek/tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja pembangunan daerah.
(2)Menyusun perencanaan perlindungan anak memperhatikan perencanaan perlindungan anak atau perencanaan lain terkait anak dari pemerintah.
(3)Perencanaan perlindungan anak berisi kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pengakuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak anak.
(4)Penyusunan perencanaan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menangani perlindungan anak.
(5)Perencanaan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan

BAB V

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

(1)Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak, pemerintah daerah berkewajiban melakukan kegiatan : 7
1. a.Perumusan kewajiban, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang berwawasan hak anak yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. b.Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak secara terpadu dan berkelanjutan;
3. c.Penetapan kerangka hukum bagi upaya pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak anak sesuai kewenangan pemerintah daerah;
4. d.Perumusan norma, tolok ukur dan kriteria penilaian pemenuhan dan perlindungan hak anak;
5. e.Fasilitasi pengembangan kabupaten layak anak sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. f.Fasilitasi terselenggaranya forum anak daerah;
7. g.Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak;
8. h.Koordinasi dan kerjasama dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak;
9. i.Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemenuhan dan perlindungan hak anak;
10. j.Pembinaan dan pengembangan kelembagaan perlindungan anak; dan
11. k.Memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak disabilitas, dan anak korban perlakuan salah serta penelantaran dan anak korban dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelolan sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya.
(2)Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat melakukan fasilitasi terhadap lembaga advokasi di daerah yang terlibat di dalam pendampingan terhadap anak yang memerlukan penanganan khusus sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 9

Perlindungan anak di daerah dilaksanakan melalui tahap :

a.Pencegahan;
b.Penanganan; dan
c.Pemulihan.

Pasal 10

(1)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, meliputi :
1. a.Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak;
2. b.Peningkatan kesadaran dan sikap masyarakat;
3. c.Peningkatan kapasitas pelayanan perlindungan anak; dan
4. d.Peningkatan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari tindak penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah. 8
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua/keluarga, dan masyarakat sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…