DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang erubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pembakal di daerah saat ini belum dapat menampung perkembangan kebutuhan yang terjadi dalam pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pembakal; c . bahwa dalam rangka untuk kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan dan untuk mengatasi permasalahan kepastian hukum dalam proses pemilihan Pembakal, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal, perlu untuk dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal. Mengingat 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesua Nomor 5601);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 Nomor 09,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 93) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Nomor 05); 12 . Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN SERTA PEMBERHENTIAN PEMBAKAL. Pasal I Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 93) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 Nomor 16);
b.Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Nomor 05); diubah sebagai berikut;
1. 1.Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 9 diubah, angka 4 dihapus , diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4a, angka 24 diubah dan diantara angka 24 dan angka 25 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 24a, angka 24b dan angka 24c, sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2.Kepala Daerah yang selanjut disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pengurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah atonom;
4.Dihapus; 4a. Kecamatan adalah Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten /kota yang dipimpin oleh Camat
5.Camat adalah Camat dalam Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan;
6.Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9.Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pembakal adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah; 10 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11 pemilihan pembakal adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih pembakal yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 12 Panitia pemilihan pembakal di desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan pembakal. 13 Panitia pemilihan pembakal di kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten adalah panitia yang dibentuk bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan pembakal. 14 Calon pembakal adalah bakal calon pembakal yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi pembakal. 15 Calon pembakal terpilih adalah calon pembakal yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan pembakal.
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17.Penjabat pembakal adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban pembakal dalam kurun waktu tertentu.
18.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan pembakal.
19.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan pembakal.
22.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon pembakal untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23.Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24.Calon Pembakal Terpilih adalah calon Pembakal yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Pembakal. 24a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 24b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa; 24c. Hari adalah hari kerja.
25.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
26.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
27.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan;
28.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2.Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(3)
(1)Bupati berwenang membentuk panitia pemilihan kabupaten.
(2)Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan pembakal terhadap panitia pemilihan;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan pembakal di tingkat kabupaten; melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan pembakal dan melaporkan kepada bupati; dan
7. h.melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan kabupaten diatur dengan peraturan bupati. g•
  1. 3.Ketentuan Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) diubah, ayat (6), ayat (6A), dan ayat
(7)dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)Panitia Pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon Pembakal.
(2)Bakal calon Pembakal mendaftarkan diri secara pribadi ke Panitia Pemilihan.
(3)Masa pendaftaran bakal calon Pembakal paling lama 9 (sembilan) hari.
(4)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kurang dari 2 (dua) orang, maka masa pendaftaran diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari.
(5)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan kepada Bupati untuk penjadwalan ulang pemilihan Pembakal di Desa tersebut.
(6)Dihapus (6A) Dihapus
(7)Dihapus

4.Ketentuan Pasal 33 ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1)Penetapan calon Pembakal disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
(2)Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Pembakal. Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Pembakal.
(4)Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/ atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
(6)Dalam hal terdapat calon Pembakal yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh Panitia Pemilihan, dan/ atau mengundurkan diri sehingga hanya terdapat 1 (satu) calon Pembakal, maka Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan kepada Bupati untuk penjadwalan ulang pemilihan Pembakal di Desa tersebut.
(3)
(5)
(7)Dalam hal terdapat calon Pembakal yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh Panitia Pemilihan, dan/ atau mengundurkan diri sehingga terdapat 2 (dua) atau lebih calon Pembakal, maka tanda nomor, foto dan nama calon Pembakal tersebut pada alat peraga dan surat suara ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia pemilihan.
(8)Calon Pembakal yang mengundurkan diri diberikan sanksi berupa denda sebesar biaya yang ditetapkan di dalam RAB Panitia Pemilihan.

5.Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42A

(1)Bagi Pemilih yang sakit, tetapi masih berada di Desa pemilihan pembakal, namun dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, Panitia Pemilihan dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi Calon Pembakal, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.
(2)Pemilih yang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu membuat surat kepada Panitia Pemilihan yang menerangkan sakitnya dan tempat yang akan digunakan untuk memberikan hak pilihnya sebelum hari pemilihan.
(3)Pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 2 (dua) orang Panitia Pemilihan bersama dengan Saksi Calon Pembakal.
(4)Dalam memberikan pelayanan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan tetap mengutamakan pelayanan Pemilih di TPS.

6.Ketentuan Pasal 48 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (7), sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 48

(1)Panitia pemilihan membuat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan berita acara hasil perhitungan suara, sekaligus menetapkan dan mengumumkan calon pembakal terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
(2)Penetapan calon pembakal terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari perhitungan suara. Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan pembakal hanya dapat diajukan oleh calon pembakal dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah penetapan calon pembakal terpilih secara tertulis kepada panitia pemilihan.
(4)Panitia pemilihan memberikan jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah keberatan tersebut diterima dari calon pembakal yang keberatan.
(3)Dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calon pembakal kepada panitia pemilihan, maka panitia pemilihan menyampaikan kepada BPD perihal keberatan tersebut. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon pembakal. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan pembakal diatur dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 49 dihapus
8.Ketentuan Pasal 65 dihapus Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ditetapkan di Barabai pada tanggal 1 Ju1ii 2022 BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, AULIA OKTAFIANDI Diundangkan di Barabai pada tanggal 1 Juli 2022 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, MUH MAD YANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 02 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (2-47/2022)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 25

Pasal 33

Pasal 42A

Pasal 48

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 25

Pasal 33

Pasal 42A

Pasal 48

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021