DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum ini memuat: Ketentuan Umum; Perubahan Bentuk Badan Hukum; Anggaran Dasar; Maksud dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Modal Dasar; Organ; Perencanaan dan Pelaporan; Penetapan dan Penggunaan Laba Serta Pemberian Jasa Produksi; Pembinaan dan Pengawasan; Pembubaran; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air minum dari Perusahaan Daerah Menjadi Perusahaan Umum Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4.Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
5.Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selanjutnya disebut Perseroda Air Minum adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
6.Perseroda Air Bersih Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selanjutnya disebut Perseroda air minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah BUMD berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang pengelolaan dan penyediaan air bersih bagi masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 4
8.Komisaris adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
9.Direksi adalah Direksi pada Perseroda Air Minum yang bertanggungjawab atas pengurusan BMUD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengana ketentuan anggaran dasar.
10.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar pada Perseroda Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
11.Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
12.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air minum, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan perseroan Daerah ( Perseroda) Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
(2)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
(3)Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh:
1. a.kekayaan;
2. b.permodalan;
3. c.usaha perusahaan;
4. d.sarana prasarana;
5. e.perizinan;
6. f.hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan
7. g.pegawai; yang dimiliki Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dialihkan kepada Perseroda Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Seluruh kekayaan Perseroda Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III

ANGGARAN DASAR

Pasal 3

(1)Anggaran dasar Perseroda Air Minum dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Anggaran dasar perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
9. i.nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
12. l.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi; m.penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
13. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Perseroda Air Minum berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Barabai sebagai Ibukota Kabupaten.
(2)Perseroda Air Minum dapat membuka Kantor Cabang dan kantor di bawah Kantor Cabang.
(3)Pendirian Kantor Cabang dan kantor di bawah Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

(1)Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Perseroda Air minum dalam pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat.
(2)Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modalnya;
2. b.meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih yang bermutu bagi masyarakat;
3. c.meningkatkan pertumbuhan ekonomi sosial masyarakat; dan
4. d.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 6

BAB V

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 6

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)Perseroda Air Minum melakukan kegiatan usaha dalam bidang pengelolaan dan penyediaan air minum bagi masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kegiatan usaha dalam bidang pengelolaan dan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memproduksi air bersih dan/atau air minum;
2. b.mendistribusikan air bersih dan/atau air minum kepada pelanggan; dan
3. c.mendirikan, membangun, dan/atau mengelola instalasi pengolahan, serta jaringan distribusi air bersih dan/atau air minum.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 7

(1)Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perseroda Air minum dapat melaksanakan kegiatan antara lain :
1. a.melaksanakan kegiatan usaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi sebagai penugasan khusus; dan
2. b.menerima pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan/atau Gubernur.
(2)Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perseroda.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk melaksanakan proyek kerjasama infrastruktur.
(4)Penugasan khusus dan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perseroda Air Minum dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya dan/atau dengan pihak swasta.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direksi.

Pasal 9

(1)Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial dan/atau kegiatan usaha spesifik yang berkaitan dengan bidang pengelolaan dan penyediaan air minum, Perseroda Air Minum dapat membentuk anak perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang disetujui dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7
(2)Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Modal dasar Perseroda air minum yang berasal dari Pemerintah Daerah terdiri atas :
1. a.berupa uang tunai sebesar Rp81.149.807.000,00 (Delapan puluh satu milyar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
2. b.berupa asset/barang sebesar Rp54.333.245.460,00 (Lima puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah).
(2)Modal dasar Perseroda air minum yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp.4.500.000.000,00 (Empat milyar lima ratus juta rupiah)
(3)Pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…