DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Air Minum Murakata Lestari (PERSERODA) dengan sistematika: Ketentuan Umum; Penyertaan Modal Daerah; Penyertaan Modal Berupa Uang; Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Air Minum Murakata Lestari (PERSERODA).

1.Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6557);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyedian Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11.Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 754);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Dari Perusahaan Umum Daerah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGA! TENGAH dan BUPATI HULU SUNGA! TENGAH Menetapkan : MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PT AIR MINUM MURAKATA LESTARI (PERSERODA}

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4.Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang adalah investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
5.Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
6.Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7.PT Air Minum Murakata Lestari (Perseroda} adalah PT Air Minum Murakata Lestari (Perseroda} Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan} baik yang berwujud uang maupun barang.
9.Komisaris adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

(1)Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Air Minum Murakata Lestari (Perseroda) meliputi:
1. a.mendukung tugas dan fungsi serta kinerja organ PT Air Minum Murakata Lestari (Perseroda);
2. b.mendukung terwujudnya penerapan tata Kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan PT Air Minum Murakata Lestari (Perseroda).
(2)Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang dan Barang Milik Daerah pada PT Air Minum Murakata Lestari (Perseroda) meliputi:
1. a.meningkatkan pelayanan air bersih/ air mm urn masyarakat;
2. b.pengembangan jaringan perpipaan dan sarana penunjang;
3. c.meningkat kesejahteraan masyarakat;
4. d.memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

kepada

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Air Minum Murakata Lestari (Perseroda).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.Penyertaan Modal Berupa Uang; dan
2. b.Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai Tahun 2021 sebesar Rp81.149.807.000,00 (delapan puluh satu milyar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan atas Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan:
1. a.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2006 Nomor 07 Seri E) sebesar Rp9.871.487.000,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
2. b.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 66)sebesar Rpl.678.320.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
3. c.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 78) sebesar Rp64.000.000.000,00 (enam puluh empat milyar rupiah);
4. d.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 87) sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta rupiah). Pasa15
(1)Penyertaan Modal berupa Uang kepada PT Air Minum Murakata Lestari (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui APBD.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sebagai Penyertaan Daerah dalam Laporan Keuangan PT Air Minum Murakata Lestari (Perseroda).

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dalam bentuk pekerjaan pemasangan jaringan perpipaan di Daerah.
(2)Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.241. l l 9.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah).
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun 2022.
(4)Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal berupa Barang Milik Daerah sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp54.333.245.460,00 (lima puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah).
(2)Penyertaan Modal berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan atas Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan:
1. a.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 78) sebesar Rp. 22.178.869.040,00 (dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu empat puluh rupiah);
2. b.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Lembaran Daerah ' Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 Nomor 05) sebesar Rp 26.211.124.630,00 (dua puluh enam milyar dua ratus sebelas juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
3. c.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Barang Milik Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum , sebesar Rp. 5.943.251.790,00 (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan pemindahtanganan.
(2)Proses pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Nilai Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dimasukan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan PT Air Minum Murakata Lestari (Perseroda).

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Penggunaan modal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diawasi oleh Dewan Komisaris.
(2)Hasil pengawasan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik.

Pasal 11

(1)Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Dewan Komisaris harus melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan di lapangan.
(2)Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Badan Usaha Milik Daerah.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan air minum untuk masyarakat.
(4)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini muIai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ditetapkan di Barabai pada tanggal 1 Juli 2022 BUPATI UN • I T GAH, Diundangkan di Barabai pada tanggal i Juli 2 2 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABU • :.---,WLU SUNGAI TENGAH G Aftir4, 44 (<1 Q * ) ‘ ' 111111, '& L , _.,.4 • •1"1 '‘... ERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022 Ni- V-•12 03 YAN1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAEFZAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (3-48/2022) PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGA! TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTMN MODAL PADA PT AIR MINUM MURAKATA LESTARI (PERSERODA) I. UMUM Sebagai bagian optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan• investasi jangka Panjang melalui penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal Daerah tersebut dilakukan d�ngan tujuan meningkatkan permodalan Daerah sebagai pengembangan investasi Pemerintah Daerah, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terciptanya lapangan kerja, serta guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya. Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Air Minum Murakata Lestari (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Maka seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan-perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta dalam rangka keberlanjutan penyertaan modal Daerah kepada PT Air Minum Murakata Lestari (Perseroda) tersebut, diperlukan Peraturan Daerah baru untuk mengatur penyertaan modal Daerah dimaksud. Hal itu urgen untuk dilakukan mengingat bahwa penyertaan modal Daerah pada PT Air Minum Murakata Lestari (Perseroda) merupakan bagian dari strategi pengembangan investasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang distribusi penyaluran air minum. I. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…