DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021

Nomor: 38
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, PENETAPAN AREAL PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR, PENYELENGGARAAN PARKIR, KEWAJIBAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DAN PEMUTUSAN PERJANJ1AN KERJA PETUGAS PARKIR, PETUGAS, SERAGAM DAN KELENGKAPAN PETUGAS PARKIR, WILAYAH PEMUNGUTAN, ATA CARA PEMUNGUTAN, TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI PARKIR, TATA CARA PENYELESAIAN GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN, KERUSAKAN DAN KECELAKAAN, KETENTUAN LARANGAN, SANKSI, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PARKIR, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
c.bahwa dengan adanya perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 1 Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pelaksanaan Teknis Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di- Kalimantan sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nuinor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotesme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Can Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 04), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 Nomor 07);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 10);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11}, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 Nomor 09);
17.Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Khusus (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 49); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang memimpin 4 pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau sebutan lainnya yang melaksanakan urusan pemerintahan hidang perhubungan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6.Tim Pengawasan dan Pengendalian Parkir adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
7.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9.Jalan Umum adalah jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.
10.Persimpangan adalah simpul dalam jaringan transportasi dimana dua atau lebih ruas jalan bertemu.
11.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
12.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang betjalan diatas rel.
13.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
14.Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah rumah.
15.Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang menggunakan luar badan jalan yang tidak mengganggu arus lalu lintas berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17.Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ada di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah.
18.Fasilitas Parkir adalah Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19.Tempat Khusus Parkir adalah lokasi/tempat untuk memarkir kendaraan bermotor yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 5
20.Tempat Khusus Parkir pada waktu-waktu tertentu adalah lokasi/tempat parkir yang dilaksanakan, dikelola, dibina dan menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah pada waktu-waktu tertentu.
21.Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
22.Pengelola Parkir adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan.
23.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan fasilitas tempat parkir.
24.Petugas Parkir adalah sekelompok orang yang terdiri dari Juru Parkir atau Petugas Pengatur/Penata, Petugas Pos Retribusi Parkir, Operator Server, Petugas Keamanan Ketertiban, Petugas Pengaman Arus Keluar Masuk Pintu Parkin IT Elektronik Parkir, Operator Teknis Parkir, Petugas Kebersihan dan Petugas Jaga malam di areal parkir.
25.Juru Parkir atau Petugas Pengatur/Penata adalah Petugas yang ditunjuk untuk mengatur kendaraan pada Tempat Khusus Parkir dan mengatur kendaraan sekaligus memungut retribusi parkir kepada Wajib Retribusi pada lokasi parkir di Tepi Jalan Umum.
26.Petugas Pos Retribusi Parkir adalah Petugas yang ditunjuk untuk memungut retribusi parkir kepada Wajib Retribusi pada pos parkir di lokasi Tempat Khusus Parkin
27.Operator Server adalah Petugas yang ditunjuk untuk mengelola informasi dan sistem perparkiran serta perbaikan/ pemeliharaan rutin harian.
28.Petugas Keamanan Ketertiban Parkir adalah Petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan dan keamanan pada saat kegiatan perparkiran.
29.Informasi Teknologi yang selanjutnya disingkat IT Elektronik Parkir adalah Petugas yang ditunjuk untuk membuat, mengubah, perbaikan, menyimpan dan/atau menyebarkan informasi tentang pengembangan Sistem Parkir Elektronik.
30.Operator Teknis Parkir Elektronik adalah Petugas yang ditunjuk untuk membantu tugas-tugas IT Elektronik Parkir. 31 Kartu Tanda Parkir adalah kartu yang disediakan dan diberikan oleh Pengelola Parkir atau Juru Parkir kepada pemilik kendaraan pengguna parkir di lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum.
32.Kartu tanda parkir berlangganan di Tempat Khusus Parkir adalah kartu pengenal subjek parkir secara sistem elektronik untuk keluar masuk area parkir tanpa pungutan biaya pada pos retribusi.
33.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang kemudian disebut sebagai SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 6

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mencakup :

a.Parkir pada areal di tepi jalan umum;
b.Parkir pada areal tempat khusus parkir.

BAB III

PENETAPAN AREAL PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah berwenang untuk menentukan areal-areal parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Areal yang akan dijadikan sebagai tempat khusus parkir dan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan huruf b adalah pada wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang lokasi dan waktu pelayanannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penetapan areal parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

a.Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
b.Wajib dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan marka yang menyatakan tempat dan Batas parkir; dan
c.Areal atau lingkungan dalam keadaan bersih.

Pasal 5

(1)Penetapan areal Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pada ayat (2) wajib memperhatikan
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. b.Kelengkapan sarana dan prasarana fasilitas parkir;
3. c.Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas;
4. d.Kebersihan dan Keindahan Lingkungan; dan
5. e.Kemudahan bagi pengguna jasa.
(2)Pembangunan Tempat Khusus Parkir harus memenuhi persyaratan:
1. a.Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
2. b.Mudah dijangkau/strategis; 7
3. c.Apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. d.Apabila berupa Taman parkir, harus memiliki batas-batas tertentu;
5. e.Dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
6. f.Setiap lokasi termasuk pelataran parkir yang digunakan untuk areal parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang bertujuan untuk mempermudah subjek retribusi menemukan kendaraannya;
7. g.Areal yang dijadikan Tempat Khusus Parkir wajib dilengkapi dengan portal, peralatan parkir elektronik, rambu rambu dan marka jalan;

Pasal 6

Fasilitas dan Perlengkapan parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 pada ayat (2) huruf g wajib dipelihara oleh pengelola parkir. Pengelola parkir dalam rangka pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menganggarkan biaya pemeliharaan melalui APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 7

(1)Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan dengan membentuk sudut 30°, sudut 45°, sudut 60°, sudut 90 0 dan/atau ditentukan dengan marka parkir.
(2)Pola parkir pada badan jalan umum ditentukan di bagian paling kin jalan menurut arah lalu lintas baik untuk satu arah maupun dua arab.
(3)Jalan yang diperbolehkan untuk parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya.
(4)Jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat parkir harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan atau tanda- tanda lain kecuali di tempat-tempat tertentu.
(5)Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu 8
1. a.Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dan 500 meter;
2. b.Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan;
3. c.Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang (perlintasan kereta api); dan
4. d.Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan.
(6)Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dipandang perlu maka rambu-rambu atau marka jalan atau tanda-tanda lain tidal( berfungsi.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dilaksanakan oleh Dinas atau UPT;
(2)Parkir di Tempat Khusus Parkir dilakukan dengan membentuk sudut 30°, sudut 45 0 , sudut 60 0 , sudut 90°;
(3)Tempat parkir di Tempat Khusus Parkir dilaksanakan sesuai waktu pelayanart yang berlaku;
(4)Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas parkir berupa rambu-rambu, marka dan kanopi parkir.

Pasal 9

(1)Pengelolaan parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir dilakukan dan/atau diusahakan oleh Pemerintah Daerah;
(2)Pemerintah Daerah dalam pengelolaan parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
(3)Pengelola Parkir dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dapat menunjuk Petugas Parkir;
(4)Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
1. a.Petugas Jun Parkir atau Petugas Pengatur/ Penata Parkir Elektronik;
2. b.Petugas Pos Retribusi Parkir Elektronik;
3. c.Operator Sewer Parkir Elektronik;
4. d.Petugas Keamanan Ketertiban Parkir Elektronik;
5. e.Petugas Pengaman Arus Keluar Masuk Pintu Parkir Elektronik; 9
6. g.Menyetor hasil pungutan jasa parkir kepada instansi yang berwenang; dan
7. h.Menata dengan tertib kendaran yang parkir pada waktu datang dan pergi.

Pasal 13

(1)Tarif parkir tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang berlaku, yaitu Tarif pada Tempat Parkir di Lokasi Rekreasi, Hiburan dan Pameran;
(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau sesuai petunjuk Bupati;
(3)Segala permasalahan yang diakibatkan oleh pelaksanaan parkir menjadi tanggung jawab pelaksana

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…