DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 42 Tahun 2019

Nomor: 42
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Aplikasi Di Lingkungan Pemerintah Hulu Sungai Tengah, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Aplikasi; 3. Perencanaan Aplikasi; 6. Realisasi Aplikasi; 7. Pengelolaan Dan Pengoperasian Aplikasi; 8. Pemeliharaan Aplikasi; 9. Monitoring Dan Evaluasi Aplikasi; 10. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan sistem informasi yang ditunjang dengan keberadaan infrastruktur. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terkelola secara baik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud da)am huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang .Tata Kelola Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Menimbang: a. bahwa. pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi . dalam sistem pemerintahan daerah akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good govermance; TATAKELOLAAPLIKASI DI LlNGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENHULUSUNGAITENGAH DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIHULUSUNGAITENGAH, BUPATI HULU. SUNGAI TENGAH PERATURANBUPATIliULU SUNGAITENGAH NOMOR~!L. TAHUN2019 TENTANG Pasa11 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANBUPATITENTANGTATAKELOLA APLlKASI DI LINGKUNGANPEMERINTAHHULUSUNGAITENGAH Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tabun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk situs web resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK. Nasional;
11.Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
4.Teknologi Informasi dan komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah penggunaan teknologi komputer yang meliputi hardware, software, dan jaringan serta teIjadinya sinkronisasi integrasi telekomunikasi (saluran telepon dan sinyal nirkabel), komputer serta perangkat lunak perusahaan yang diperlukan, middleware penyimpanan, dan audio visual sistem, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan, mengirimkan dan memanipulasi informasi;
5.Perangkat Daerah Pengelola TIK adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengolaan dan pengembangan sistem informasi yang meliputi aplikasi, infrastruktur , data dan informasi serta melaksanakan ketatausahaan kelembagaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia TIK. '
6.Aplikasi adalah piranti lunak komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme keIja yang mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7.Interoperabilitas adalah kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu. 8 .. Kementeriarr/ Lembaga/ Satuan KeIja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang selanjutnya disingkat K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan / atau Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah.
9.SMART Planning adalah suatu dokumen yang digunakan pada fase perencanaan aplikasi untuk memastikan keluaran kegiatan pembangunan atau pengembangan aplikasi menjadi selaras dengan kebutuhan pembangunan dengan menggunakan alokasi anggaran yang efektif dan efesien.
10.Pembangunan adalah proses yang bertujuan untuk membangun suatu aplikasi yang dapat mendukung .proses bisnis pada setiap Perangkat Daerah dengan metode pembangunan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan.
11.Pengembangan adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan suatu aplikasi yang sudah ada guna mendukung proses bisnis pada setiap Perangkat Daerah dengan metode pembangunan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan.
12.Stakeholder adalah individu, sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memilikihubungan serta kepentingan terhadap pemerintahan.
13.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14.Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah tahun 2016- 2021, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun.
15.Rencana KeIja yang selanjutnya disingakat Renja adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun.
16.Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat RIP TIKadalah penyusunan strategi atau arah pengembangan dari pemanfaatan TIKdi lingkungan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun.
4.Pengelolaan dan Pengoperasian aplikasi;
3.Realisasi aplikasi;
2.Perencanaan aplikasi; Pasa14 Ruang lingkup tatakelola Aplikasi di lingkungan pemerintah Daerah meliputi:
1.Umum BAGIANKETIOA RUANOLINGKUP Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.Memastikan keselarasan antara pembangunan dan pengembangan aplikasi dengan dokumen RIP TIK Pemerintah Daerah.
b.Memastikan bahwa stakeholder berpartisipasi aktif dalam proses tata kelola aplikasi.
c.Memastikan aplikasi yang dibangun dan/ atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan otomatiasi proses bisnis sehingga tercapai efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas pemerintahan, dan
d.Memastikan terciptanya interoperabilitas antar aplikasi yang dihasilkan untuk memastikan pertukaran informasi secara cepat dan akurat, kebutuhan upgrade dan migrasi software serta kebutuhan data multi sectoral.

Pasal 3

Tujuan Paragraf2 Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman umum dalam rangka menyusun perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan termasuk monitoring serta. evaluasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

17.Spesifikasi Induk Pengembangan Piranti Lunak yang selanjutnya disingkat SKPL adalah suatu dokumen yang menyatakan kebutuhan piranti lunak sebagai hasil dari proses. analisis .yang dilakukan dalam konteks pengembangan piranti lunak.

(3)Aplikasi yang diadopsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aplikasi yang berasal dari Kementerian/ Lembagaj' Pemerintah Daerah atau Instansi lainnya yang sifatntya pilihan.
(4)Aplikasi mandotary sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aplikasi yang berasal dari pemerintah pusat yang harus digunakan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Aplikasi yang dibangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Aplikasi umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dikembangkan oleh Perangkat Daerah Pengelola TIK atau Perangkat Daerah pemilik proses bisnis;
2. b.Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud Pasal S ayat (3) dikembangkan oleh Perangkat Daerah pemilik proses bisnis;
(1)Aplikasi dapat dibangun dengan cara :
1. a.membangun sendiri;
2. b.melakukan adopsi; dan
3. c.mandatory. Pasa16
(2)Aplikasi umum berbagi pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aplikasi yang digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati
(3)Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aplikasi yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait setelah melakukan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah pengelola TIK
(1)Berdasarkan sifatnya aplikasi terbagi atas :
1. a.Aplikasi umum berbagi pakai ; dan
2. b.Aplikasi khusus; Sifat Aplikasi Pasa1S
  1. 6.Monitoring dan Evaluasi aplikasi.
  2. 5.Pemeliharaan aplikasi;
(1)Aplikasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hams melalui kajian telmis yang dituangkan dalam SMART Planning, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan siklus perencanaan anggaran
(2)SMARTPlanning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memastikan:
1. a.keselarasan antara kebutuhan Perangkat Daerah pemilik proses bisnis dengan RIP TIK Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Pasal 8

(3)Penanggung jawab aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah sebagai berikut:
1. a.Perangkat Daerah pengguna aplikasi khusus memiliki tanggung jawab Responsible;
2. b.Perangkat Daerah pemilik proses bisnis memiliki tanggung jawab Accountable; .
3. c.Perangkat Daerah pengelola TIK dan/ atau Perangkat Daerah pemilik proses bisnis memiliki tanggung jawab Consulted; dan
4. d.Bupati dan Perangkat Daerah penglola TIK memiliki tanggung jawab informed.
(2)Penanggung jawab aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut:
1. a.Seluruh Perangkat Daerah memiliki tanggung jawab Responsible;
2. b.Perangkat Daerah pengelola TIK atau Perangkat Daerah pemilik proses bisnis memiliki tanggung jawab Accountable;
3. c.Perangkat Daerah pengelola TIK dan/ atau Perangkat Daerah pemilik proses bisnis memiliki tanggung jawab Consulted; dan
4. d.Bupati dan Perangkat Daerah penglola TIK memiliki tanggung jawab informed.
(1)Jenis tanggungjawab terhadap aplikasi dikelompokkan menjadi:
1. a.Responsible, subjek yang menggunakan aplikasi;
2. b.Acounteble, subjek yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan atau menyetujui hasil suatu peketjaan dalam proses pembangunan dan pengembangan aplikasi;
3. c.Consulted, subjek yang dimintai pendapat tentang proses pembangunan dan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi; dan
4. d.Informed, subjek yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan proses pembangunan dan pengembangan dan pemanfaatan suatu aplika.si; Pasa17
(1)Pengadaan aplikasi yang dibangun sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)dapat dilakukan secara swakelola atau oleh pihak penyediajasa.
(2)Pengadaan aplikasi yang dibangun atau dikembangkan sendiri bagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada dokumen SMARTPlanning dan SKPLyang telah dibuat.
(3)Proses pengadaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
(4)Dalam proses pengadaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika diperlukan dapat melibatkan Perangkat Daerah. pengelolaTIK.

Pasal 9

Pengadaan Aplikasi

(3)Pengembangan aplikasi dilakukan dengan pertimbangan adanya perubahan proses bisnis dari Perangkat Daerah terkait, ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang terkait.
(4)SMART Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh Perangkat Daerah pengelola TIK untuk menghasilkan rekomendasi atas usulan aplikasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
(5)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi keputusan disetujui, direvisi, ditolak dengan ketentuan:
1. a.Disetujui, jika seluruh persyaratan dalam pembangunan atau pengembangan aplikasi sudah dipenuhi ;
2. b.Direvisi, jika ada persyaratan dalam pembangunan atau pengembangan aplikasi yang belum dipenuhi tetapi masih memungkinkan untuk dipenuhi dengan pertimbangan tertentu atau sudah dipenuhi tetapi perlu diperbaiki;
3. c.Ditolak, jika persyaratan dalam pembangunan atau pengembangan aplikasi tidak dipenuhi sebagairnana mestinya.
4. b.keberadaan aplikasi mandotary atau aplikasi sejenis yang dapat diadopsi dari K/L/D/I oleh Perangkat Daerah yang akan membangun aplikasi;
5. c.adanya tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan pada pembangunan atau pengembangan aplikasi;
6. d.adanya pedoman pelaksanaan pembangunan atau pengembangan aplikasi meliputi lingkup pekerjaan dan Rencana AnggaranBiaya (RAB). Pasall1
(1)Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan berdasarkan metodologi pengembangan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik dan penggunaan aplikasi.
(2)Untuk aplikasi yang diadopsi dari K/L/D II, realisasi aplikasi dilakukan setelah ada kesepakatan bersama dengan pemilik aplikasi dalam bentuk peIjanjian kerjasama untuk menggunakan aplikasi.
(3)Setiap aplikasi yang direalisasikan harus disertai dengan training dan/ atau transfer pengetahuan kepada pengguna dan pengelola administrator aplikasi.
(4)Setiap aplikasi yang akan dibangun atau dikembangkan harus dilengkapifitur log penggunaan
(5)Penyedia jasa yang mengembangkan aplikasi wajib menyerahkan kode sumber aplikasi yang dihasilkan kepada Perangkat Daerah terkait dan Perangkat Daerah pengelolaTIK.
(6)Setiap Perangkat Daerah wajib menjamin kerahasiaan kode sumber aplikasi perangkat lunak yang digunakan.
(7)Setiap aplikasi yang direalisasikan harus disertai oleh dokumentasi berikut ini:
1. a.dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan pengembangan aplikasi;
2. b.manual pengguna dan dokumen teknis;
3. c.materi transfer pengetahuanj training.
(8)Salinan sesuai dengan aslinya untuk seluruh dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)diserahkan kepada Perangkat Daerah pengelolaTIK.
(9)Setiap Perangkat Daerah harus melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait proses realisasi aplikasi yang dibangun atau dikembangkan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah pengelolaTIK.
(10)Hak cipta aplikasi yang dibangun sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) termasuk hak pakai, hak ubah, hak menggandakan dan hak distribusi menjadi milik Pemerintah Daerah. Pasall0 BABVI REALISASI APLlKASI
(2)Dukungan layanan terhadap aplikasi disediakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pembangunan atau· pengembangan aplikasi tersebut.
(3)Dalam hal tetjadi pergantian personil sebagai pengguna aplikasi dapat dilakukan pelatihan ulang.
(4)Setiap Perangkat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait proses pengoperasian aplikasi yang digunakannya melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah pengelola TIK atau Perangkat Daerah Pemilik Proses Bisnis. (I) Pengoperasian·aplikasi mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana dirnaksud dalam pasal 11 ayat
(3). Pasa112
1. d.Menjaga ketersediaan layanan, termasuk up-time dari aplikasi (Availability).
(1)Setiap Perangkat Daerah harus memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan aplikasi dan keberlangsungan aplikasi.
(2)Setiap Perangkat Daerah harus memastikan bahwa aspek keamanan aplikasi seperti login sistem, data log pengguna aplikasi, perubahan password secara berkala serta monitoring terhadap akses data pada aplikasi yang telah dimonitoring dengan baik selama apliksi digunakan.
(3)Setiap aplikasi yang akan digunakan harus dilengkapi dengan :
1. a.Keputusan Bupati untuk penggunaan aplikasi yang bersifat umum berbagi pakai atau keputusan Kepala Perangkat Daerah untuk penggunaan aplikasi yang bersifat khusus;
2. b.SOP penggunaan aplikasi;
3. c.Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang penunjukan pengguna aplikasi yang dimaksud.
(4)Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menetapkan pula tanggung jawab dan kewenangan yang memperhatikan aspek-aspek :
1. a.Pembatasan akses terhadap kerahasiaan datal informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas (Confidentiality);
2. b.Tidak diperkenankannya melakukan perubahan tanpa ijin dari . pihak yang berhak (Integrity);
(2)Perangkat Daerah pengelola TIK menerapkan mekanisme patching software aplikasi atas aplikasi yang dikembangkan secara mandiri· atau kerjasama dengan pihak penyediajasa
(3)Setiap Perangkat Daerah dapat melakukan upgrade yang bersifat kecil (minor)atas aplikasi minimal melalui regression test dan harus disertai dengan update dokumentasi yang terkait langsung dengan modul yang diupgrade melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah pengelolaTIK.
(4)Setiap Perangkat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait proses pemeliharaan aplikasi melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah pengelolaTIK
(5)Untuk aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah, setiap Perangkat Daerah menyediakan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketersediaan pada aplikasi utama setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah pengelolaTIK.
(6)Pada saat terjadi disaster maka Perangkat Daerah pengelola TIK bertanggung jawab untuk memasastikan keberlangsungan aplikasi kritis melalui koordinasi dengan pengelola aplikasi di masing-masing Perangkat Daerah
(1)Pemeliharaan aplikasi merupakan proses untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya aplikasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam durasi waktu siklus hidup seharusnya, dalam rangka mendukung operasi sistem secara optimal.
(1)Penyimpanan aplikasi umum dan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dilakukan dalam repositori yang dikelola dalam Perangkat Daerah penglola TIKdan dikoordinasikan untuk perolehan backup datanya.
(2)Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan Sistem Pemerintahan . Berbasis Elektronikk pada Perangkat Daerah harus memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Untuk memenuhi stan dar interoperabilitas, Perangkat Daerah pengelola TIKmenetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai hal yang dimaksud.
(5)Penjelasan detail tentang proses operasi aplikasi yang terkait pemanfaatan infrastruktur diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tatakelola Infrastruktur TIKdi lingkungan Pemerintah Daerah. BABIX Monitoringdan Evaluasi Aplikasi Pasal 15
(1)Aplikasi umum berbagi pakai dan khusus yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah untuk pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Perangkat Daerah pengelola TIK.
(2)Monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan aplikasi dilakukan secara berkala, guna menjamin pelaksanaan pemanfaatan aplikasi dengan pedoman teknis dan standarisasi monitoring dan evaluasi aplikasi yang telah ditetapkan Perangkat Daerah pengelola TIK.
(3)Monitoringaplikasi, mencakup kontrol akses dan otorisasi ke dalam aplikasi, validasi dan penanganan kesalahan termasuk pengecualian dalam aplikasi serta aliran proses bisnis dalam piranti lunak beserta kontrol secara manual, prosedur penggunaan dan tinjauan siklus pengembangan aplikasi
(4)Monitoring dan evaluasi aplikasi dapat dilakukan secara internal oleh masing-masing Perangkat Daerah atau melalui pihak eksternal yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pengelola TIK melalui mekanisme yang telah ditentukan.
(7)Jika terjadi kondisi yang mengakibatkan aplikasi kritis terganggu, maka penanggung jawab aplikasi pada setiap Perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah pengelola TIK untuk menentukan altematif solusi dati permasalahan tersebut
(8)Setiap Perangkat Daerah wajib mengusahakan untuk mendapatkan backup data secara rutin untuk aplikasi yang diadopsi dari K/L/D/I]
(9)Setiap aplikasi yang dibangun oleh Perangkat Daerah wajib menyertakan prosedur backup dan restore serta mengimplementasikan fungsionalitasnya didalam aplikasi. Ditetapkan di Barabai pada tanggal 2.8 o~-\o~ ~\~ /- -BUPATI J-IULU SONGAI TENGAH, . , Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa116 Ketentuan Penutup BABX ..

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…