DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penambahan penyertaan modal kepada perseroan terbatas air minum murakata lestari (perseroda),Dengan sistematika: Ketentuan umum; Penyertaan modal daerah; Pengawasan; Ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Air Minum Murakata Lestari (PERSERODA). Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Reapublik Indonesia Tahun 1945.

2.Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undarig-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tinun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan I+embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang- 1 Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) ;
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemb entukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); t
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah betberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali tera]chir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ken.a (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856) ;
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undarig-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022i tentang Cipta Ken.a (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856) ;
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) ;
9.Peraturan pemerintah Nomor l`6 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyedian Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (1embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran NegaraL Republik Indonesia Nomor 5802) ;
12.Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Talnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385) ;
14.Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 754);
16.Peraturan Menteri Dalaln Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pfoduk Hukum Daerah ( 3 (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Dari Perusahaan Umum Daerah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Nomor 3);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungal Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021 Nomor 09);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 159). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN pERWAlaLAN RAKyAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAII dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN : M ene tapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAIIAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM MURAKATA LESTARI (PERSERODA) 4 BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu sungai Tengah.
4.Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usahai yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan. usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
6.Penambahan penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah Modal Daerah pada suatu usaha bersama atan pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7.Perseroan Terbatas Air Minum Murakata Lestari yang selanjutnya disebut FT Air Minum Murakata Lestari adalah Pr Air Minum Murakata Lestari Kabupaten Hulu Sungal Tengah.
8.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan balk yang berwujud uang maupun barang.
9.Komisaris adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disinstat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

(1)Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada FT Air Minum Murakata Lestari meliputi:
1. a.mendukung tugas dan fungsi serta kinerja organ FT Alr Minum Murakata Lestari;
2. b.mendukung tervujudnya penerapan tata Kelola perusahaan yang balk dalam pengelolaan PI` Air Minum Murakata Lestari.
(2)) Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang dan Barang Milik Daerah pada PI` Air Minum Murakata Lestari meliputi: 5
1. a.meningkatkan pelayanan air bersih/air minum kepada masyarakat;
2. b.pengembangan jaringan pelpipaan dan sarana penunjang;
3. c.meningkat kesejahteraan masyarakat; dan
4. d.memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah. BAB 11 PENIERTAAN MODAL DAERAII

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan Modal Daerah kepada pT Air Minum Murakata Lestari.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.Penyertaan Modal Berupa Uang; dan
2. b.Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) humf a sampai Tahun 2022 sebesar Rp81.149.807.000,00 (delapan puluh satu milyar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada a.yat (1) merupakan penambahan atas Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan:
1. a.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2006 Nomor 07 Seri E) sebesar Rp9.871.487.000,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
2. b.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahuri 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungal Tengah Nomor 66) sebesar Rp 1.678.320.000,00 (sa.tu milyar enam ratus fujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); 6
3. c.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungal Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungal Tengah Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan I+embaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 78) sebesar Rp64.000.000.000,00 (enam puluh empat milyar mpiah) ;
4. d.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungal Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungal Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penambahari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Perusahaan Daerah Alr Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungal Tengah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 87) sebesar Rp5.600.000.000,OO (lima milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal berupa Uang kepada PT Alr Minum Murakata Lestari (Perseroda) sebagainana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui APBD.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam laporan keuangali Pemerintah Daerah.
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sebagai Penyertaan Daerah dalam Laporan Keuangan PI` Air Minum Murakata I,estari (Perseroda).

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dalam bentuk pekerf aan pemasangan jaringan perpipaan di Daerah.
(2)Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah sebagainana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 7.098.345.ZOO,- (tujuh milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) , terdiri dari:
1. a.Jaringan peapipaan SPAM pekeljaan Tahun 2019 sebesar Rp
  1. 6.835. 529. GOO,-(enam milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah); dan 7
2. b.Jaringan pelpipaan SPAM pekeriaan Tahun 2021 sebesar Rp262. 816.200,-(dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan pada Tahun 2024.
(4)Pekeljaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan umsan pemerintahan di bidang pekeljaan umum.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal berupa Barang Milik Daerah sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp56.574.364.460,- (lima puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah).
(2)Penyertaan Modal berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan atas Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan:
1. a.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 78) sebesar Rp22.178.869.040,00 (dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu empat puluh -piah);
2. b.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 Nomor 05) sebesar Rp26.211.124.630,00 (dua puluh enaln \ milyar dua ratus sebelas juta seratus dua puluh empat ribu enaln ratus tiga puluh mpiah);
3. c.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Barang Milik Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum, sebesar Rp5.943.251.790,00 (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu tujiih ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
4. d.Peraturan iDaerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2022, tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada PI` Air Minum Murakafa Lestari (Perseroda) sebesar Rp2.241.119.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah). 8

Pasal 8

(1)I Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan pemindahtanganan.
(2)Proses pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Nilai Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dimasukan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan PT Air Minum Murakata Lestari (Perseroda).

BAB ILL

PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Penggunaan modal dari penyertaan Modal pemerintah Daerah diawasi oleh Dewan Kondsaris.
(2)Hasil pengawasan oleh Dewan Komisaris sebagainana dimaksud pada ayat ( 1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik.

Pasal 11

(1)Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Dewan Komisaris harus melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan di lapangan.
(2)Perangkat Daerah terkait sebagainana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Lirusan pemerintahan bidang Badan Usaha Milik Daerah.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan air minurn untuk masyarakat.
(4)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…