DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat,Dengan sistematika: Ketentuan umum; Kewenangan pemerintah daerah; Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; Penyelenggaraan perlindungan masyarakat; Peran serta masyarakat; Pembinaan, pengendalian dan penerbitan; Pendanaan; Sanksi administratif; Ketentuan penyidikan; Ketentuan pidana; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan bagian Jalan/trotoar tertentu dan tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima dan sejenisnya.

(2)Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha diatas atau bagian Jalan/trotoar, di bawah F!g oz;er, halte, jembatan penyeberangan orang, diatas jembatan dan tempat lain untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di daerah milik jalan protokol yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
(4)Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
(5)Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan premanisme, pemungutan uang, mengelola/ menjual lapak/ tempat untuk berdagang di pasar, dan di Jalan yang mengakibatkan keresahan, kesemerawutan, tidak tertibnya lingkungan dan/ atau mengganggu lalu lintas.

Pasal 65

( 1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di Jalan, di pinggir jalan, Jalur Hijau, Taman dan tempat umum, kecuali di tempat yang telah di izinkan oleh pejabat yang berwenang.

(2)Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagi-bagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharap imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan Tempat Umum, kecuali tempat yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
(3)Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 66

Setiap orang atau badan dilarang memproduksi dan memasarkan hasil produksi dari bahan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 67

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa Angkutan umum, jasa mobil ambulan dan jasa mobil jenazah apabila diperlukan sewaktu-waktu oleh masyarakat wajib mengoperasionalkan sesuai keperluan.

Pasal 68

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran/ rumah 25 makan yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib memiliki sertifikasi halal dan mencantumkan label halal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 69

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha perdagangan yang melibatkan tenaga kerja wanita dengan tujuan mengkomersilkan tubuh dan/atau sebagian tubuh mereka dengan mengenakan pakaian yang tidak sopan yang bisa dikategorikan melanggar kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku dimasyarakat.

Pasal 70

(1)Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuhan calon tenaga kerja tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
(2)Setiap orang atau badan dilarang bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis;
(3)Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan/mempergunakan perantara (percaloan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 7 1 Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penumpukkan, penampungan bahan bangunan atau material lainnya, barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 72

(1)Setiap orang atau badan yang melakukan usaha peternakan hewan, wajib memelihara ternak dengan baik dan mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak terlepas atau berkeliaran.
(2)Memelihara dengan baik sebagaimana ayat (1) diatas, meliputi :
1. a.memenuhi ketentuan kesehatan ternak;
2. b.tidak menimbulkan gangguan polusi udara maupun potensi penyebaran penyakit dan/ atau menjadikan lingkungan kotor;
3. c.Ietak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;
4. d.tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat; dan
5. e.mendapat persetujuan pemilik tanah di sekitarnya dengan radius paling sedikit 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi usaha dan diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Camat setempat.
(3)Lokasi kandang atau tempat mengikat hewan ternak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus jauh dari : 26
1. a.pemukiman penduduk;
2. b.rumah ibadah;
3. c.tempat pendidikan;
4. d.pasar;
5. e.terminal; atau
6. f.fasilitas umum dan fasilitas milik pemerintah; dan tempat keramaian lainnya.

Pasal 73

(1)Setiap orang atau badan yang akan melakukan pemotongan hewan ternak, kecuali unggas wajib dilakukan di rumah potong hewan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
(2)Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah potong hewan,untuk keperluan peribadatan, hajatan atau upacara-upacara adat.
(3)Pemotongan hewan sebagaimana ayat (1) wajib dilakukan oleh tenaga profesional yang sudah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 74

(1)Setiap orang atau badan yang melakukan tata niaga daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap orang atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian lainnya yang:
1. a.berupa daging ilegal dan/atau selundupan; dan
2. b.tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

Pasal 75

(1)Setiap orang atau badan yang akan memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak dari dan ke Daerah wajib mendapat izin dari pejabat berwenang.
(2)Setiap pemasukan ternak kedalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 76

(1)Setiap orang yang membuka warung malam dilarang:
1. a.membuka dan menyelenggarakan warung malam dan sejenisnya tanpa seizin pejabat yang ditunjuk;
2. b.membuka, menyajikan dan melayani pelanggan untuk makan minum atau aktifitas lain melebihi ketentuan jam operasional yang diatur oleh Perangkat Daerah terkait;
3. c.merubah fungsi warung malam sebagai tempat transaksi asusila 27 atau mengarah pada terjadinya perbuatan asusila baik untuk diri sendiri dan/atau orang lain untuk memberikan pelayanan seksual dan mendapatkan sejumlah imbalan;
4. d.menyediakan dan membiarkan warung sebagai tempat seseorang meminum minuman keras, minuman oplosan dan minuman berakohol lainnya serta menggunakan obat dan zat adiktif terlarang lainnya;
5. e.menjadi pekerja warung malam apabila belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum mempunyai kartu identitas kependudukan;
6. f.memperkerjakan anak dibawah umur dan/atau masih dalam usia sekolah;
  1. 9.membuat warung malam menjadi remang-remang dan disengaja dibuat agak gelap;
7. h.membunyikan musik dengan keras yang dapat menganggu ketenteraman warga sekitar; dan
8. i.menambah fungsi warung malam dengan layanan room karaoke.
(2)Dalam hal kepentingan emergency dan atau warung yang menyediakan makan sahur pada saat bulan Ramadhan atau telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang membuka kegiatan usaha warung malam melebihi dari jam 24.00 wita.
(3)Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat lainnya dalam membatasi dan/atau menutup permanen keberadaan warung malam di Daerah yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…