DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; BUPATIHULUSUNGAlTENGAH, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENHULUSUNGAITENGAH NOMOR 6 TAHUN2025 TENTANG PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH BUPATI HULU SUNGAI TENGAH PROVTNSIKALIMANTANSELATAN MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAH KABUPATENHULU SUNGAl TENGAH dan BUPATIHULU SUNGAJTENGAH Dengan Persetujuan Bersama

6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selalan [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubaban Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerab (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tabun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negcri Sipil [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lernbaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 6037), scbagaimana telah diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 6477);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyclenggaraan Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerab (Berita Negara RepubJik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tcntang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pcrcncanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada lnstansi Pemerintah Untuk Pcnycdcrhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 546); Dengan Peraturan Daerah Ini dibentuk Perangkat Daerah.

Pasal 2

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
10.Inspektorat adalah unsur pengawas pemerintahan Daerah.
11.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang seJanjutnya disingkat UPTD adalah un sur pelaksana teknis dinasjbadan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional danjatau kegiatan tcknis pcnunjang tertentu.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH.

(1)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.lnspektorat Daerah;
4. d.Dinas Daerah;
5. e.Badan Daerah; dan
6. f.Kecamatan.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a merupakan Sekretariat Daerah TipeA.
(3)Sekretariat DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b merupakan Sekretariat DPRDTipeC.
(4)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c merupakan Inspektorat Daerah TipeA.
(5)Dinas Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
1. a.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. b.Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, bidang kebudayaan, bidang pariwisata, dan sub urusan bidang ekonomikreatif;
3. c.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
4. d.Dinas Sosial,PengendalianPenduduk, KeluargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. e.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
6. f.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

Pasal 4

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata keria yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

Tipe C bidang

g.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketcnteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
h.Dinas Penanaman Modal dan Pclayanan Terpadu Satu Piotu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanarnan modal dan penyelcnggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
1. 1.Dinas Perdagangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
j.Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kccil dan Menengah Tipe B menyelcnggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang kopcrasi, usaha kecil dan menengah;
k.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pcmerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
1. 1.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
m.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyclenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan; D. Dinas Pertanian Tipe B mcnyclcnggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
o.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
p.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
q.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
r.Dinas Pcrpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan perpustakaan dan bidang kearsipan.

(6)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian, pengembangan, riset dan inovasi Daerah;
2. b.Badan Kcpcgawaian dan Pengcmbangan Sumbcr Daya Manusia Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pendidikan & pelatihan;
3. c.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
4. d.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas sedang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
5. e.Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Klasifikasi A melaksanakan fungsi penanggulangan bencana Dacrah dan sub urusan kebakaran.
(1)Pada Dinas Dacrah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTO.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan tcknis penunjang tertentu Pcrangkal Daerah induknya
(3)Ketentuan Jebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTDditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

BASV UN1TPELAKSANATEKNISDAERAH

(1)Kelurahan mcrupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tcrdiri dari:
1. a.Kelurahan Barabai Utara;
2. b.Kelurahan Barabai Sclatan;
3. c.Kelurahan Barabai Timur;
4. d.Kelurahan Barabai Barat;
5. e.Kelurahan Barabai Darat;
6. f.Kelurahan Bukat;
7. g.Kelurahan Birayang; dan
8. h.Kelurahan Pantai Hambawang Barat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasa16 BABIV KELURAHAN Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kcrja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. PasalS BAS III KEDUDUKAN,TUGAS,DANFUNGSI
(7)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruffterdiri dari:
1. a.Kecamatan Barabai Tipe A;
2. b.Kecamatan Batu 8enawa Tipe A;
3. c.Kccamatan Hantakan Tipe A;
4. d.Kecamatan Batang Alai Selatan Tipe A;
5. e.Kecamatan Limpasu Tipe A;
6. f.Kecamatan Batang Alai Timur Tipe A;
7. g.Kecamatan Batang Alai Utara Tipc A;
8. h.Kecamatan Pandawan Tipe A;
  1. 1.Kecamatan Labuan Amas Utara Tipe A; J. Kccamatan Labuan Amas Selatan Tipe A; dan
9. k.Kecamatan Haruyan Tipe A. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pacta Perangkat Daerah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

(1)Bupati dalam rnelaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga)orang.
(4)Staf ahli sebagaimana climaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai staf ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

BABVI STAF AHLI

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan bidang kepegawaian serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tcngah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor II, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tcngah Tabuo 2020 Nomor 03); dan

b.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tcntang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata KeIjaBadan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahuo 2014 Nomor 02); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

BABX KETENTUANPENUTUP Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati mengenai pembentukan UnD Dacrah yang baru; dan
b.Pejabat pada Perangkat Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan, dan anggaran sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2025 atau sarnpai dilantiknya pejabat padajabatan baru sesuai dcngan Peraturan Dacrah ini. Pasa113 BABIX KETENTUANPERALIHAN Pendanaan Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerab dan sumber lain yang sab dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan memperhatikan kemampuan fiskal Daerab.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selalan [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubaban Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerab (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tabun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negcri Sipil [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lernbaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 6037), scbagaimana telah diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 6477);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyclenggaraan Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerab (Berita Negara RepubJik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tcntang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pcrcncanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada lnstansi Pemerintah Untuk Pcnycdcrhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 546); Dengan Peraturan Daerah Ini dibentuk Perangkat Daerah.

Pasal 2

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
10.Inspektorat adalah unsur pengawas pemerintahan Daerah.
11.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang seJanjutnya disingkat UPTD adalah un sur pelaksana teknis dinasjbadan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional danjatau kegiatan tcknis pcnunjang tertentu.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH.

(1)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.lnspektorat Daerah;
4. d.Dinas Daerah;
5. e.Badan Daerah; dan
6. f.Kecamatan.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a merupakan Sekretariat Daerah TipeA.
(3)Sekretariat DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b merupakan Sekretariat DPRDTipeC.
(4)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c merupakan Inspektorat Daerah TipeA.
(5)Dinas Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
1. a.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. b.Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, bidang kebudayaan, bidang pariwisata, dan sub urusan bidang ekonomikreatif;
3. c.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
4. d.Dinas Sosial,PengendalianPenduduk, KeluargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. e.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
6. f.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

Pasal 4

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata keria yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

Tipe C bidang

g.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketcnteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
h.Dinas Penanaman Modal dan Pclayanan Terpadu Satu Piotu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanarnan modal dan penyelcnggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
1. 1.Dinas Perdagangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
j.Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kccil dan Menengah Tipe B menyelcnggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang kopcrasi, usaha kecil dan menengah;
k.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pcmerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
1. 1.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
m.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyclenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan; D. Dinas Pertanian Tipe B mcnyclcnggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
o.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
p.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
q.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
r.Dinas Pcrpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan perpustakaan dan bidang kearsipan.

(6)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian, pengembangan, riset dan inovasi Daerah;
2. b.Badan Kcpcgawaian dan Pengcmbangan Sumbcr Daya Manusia Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pendidikan & pelatihan;
3. c.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
4. d.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas sedang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
5. e.Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Klasifikasi A melaksanakan fungsi penanggulangan bencana Dacrah dan sub urusan kebakaran.
(1)Pada Dinas Dacrah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTO.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan tcknis penunjang tertentu Pcrangkal Daerah induknya
(3)Ketentuan Jebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTDditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

BASV UN1TPELAKSANATEKNISDAERAH

(1)Kelurahan mcrupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tcrdiri dari:
1. a.Kelurahan Barabai Utara;
2. b.Kelurahan Barabai Sclatan;
3. c.Kelurahan Barabai Timur;
4. d.Kelurahan Barabai Barat;
5. e.Kelurahan Barabai Darat;
6. f.Kelurahan Bukat;
7. g.Kelurahan Birayang; dan
8. h.Kelurahan Pantai Hambawang Barat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasa16 BABIV KELURAHAN Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kcrja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. PasalS BAS III KEDUDUKAN,TUGAS,DANFUNGSI
(7)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruffterdiri dari:
1. a.Kecamatan Barabai Tipe A;
2. b.Kecamatan Batu 8enawa Tipe A;
3. c.Kccamatan Hantakan Tipe A;
4. d.Kecamatan Batang Alai Selatan Tipe A;
5. e.Kecamatan Limpasu Tipe A;
6. f.Kecamatan Batang Alai Timur Tipe A;
7. g.Kecamatan Batang Alai Utara Tipc A;
8. h.Kecamatan Pandawan Tipe A;
  1. 1.Kecamatan Labuan Amas Utara Tipe A; J. Kccamatan Labuan Amas Selatan Tipe A; dan
9. k.Kecamatan Haruyan Tipe A. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pacta Perangkat Daerah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

(1)Bupati dalam rnelaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga)orang.
(4)Staf ahli sebagaimana climaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai staf ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

BABVI STAF AHLI

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan bidang kepegawaian serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal.

Pasal 8

b.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tcntang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata KeIjaBadan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahuo 2014 Nomor 02); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

BABX KETENTUANPENUTUP Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati mengenai pembentukan UnD Dacrah yang baru; dan
b.Pejabat pada Perangkat Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan, dan anggaran sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2025 atau sarnpai dilantiknya pejabat padajabatan baru sesuai dcngan Peraturan Dacrah ini. Pasa113 BABIX KETENTUANPERALIHAN Pendanaan Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerab dan sumber lain yang sab dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan memperhatikan kemampuan fiskal Daerab.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.