DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Kesehatan dengan sistematika: Ketentuan Umum; Upaya Kesehatan; SDM Kesehatan; Sediaan Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan; Manajemen Dan Informasi Kesehatan; Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan; Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan; Kerjasama Dan Kemitraan; Pemberdayaan Masyarakat; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Tanggung Jawab pemerintah Daerah; Pembinaan Dan Pengawasan; Pendanaan Kesehatan; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain- Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Perat'uran Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6760);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 754); 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447); 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 8); 18.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Negara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Negara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 Nomor 14). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4.Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang adalah investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
5.Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
6.Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
8.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Bank Kalsel (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10.Dividen adalah keuntungan PT. Bank Kalsel yang dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
11.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
12.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
13.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
14.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan prinsip laba.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalsel (Perseroda)

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalsel (Perseroda) sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp55.500.000.000,00 (lima puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan atas Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan:
1. a.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kaupaten Hulu Sungai Tengah pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 55) dengan realisasi Rp 12. 000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
2. b.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 59) dengan realisasi Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
3. c.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10) dengan realisasi Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
4. d.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 65) dengan realisasi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
5. e.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Perseroaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 78) dengan realisasi Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);
6. f.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Perseroaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 81) dengan realisasi Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah akan melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada F.T. Bank Kalsel (Perseroda) sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah).
(2)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaannya dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2023.
(3)Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada Tahun Anggaran 2023 tidak sesuai dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemenuhan Penyertaan Modal diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya,
(4)Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah Penyertaan Modal Pemerintah daerah kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) sebesar Rp90.500.000.000,00 (sembilan puluh miliar lima ratus juta rupiah).

BAB III

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Penambahan Penyertaan Modal dengan besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Besaran Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.
(3)Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kinerja PT. Bank Kalsel (Perseroda).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) setiap Tahun Anggaran diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 7

(1)Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Kalsel berupa dividen yang diperoleh selama Tahun Buku PT. Bank Kalsel (Perseroda) menjadi hak Daerah.
(2)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
(3)Bagi hasil keuntungan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan Penyertaan Modal yang diatur dalam Peraturan daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1)PT. Bank Kalsel (Perseroda) melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
(2)Penggunaan laba bersih untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di prioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pemenuhan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) untuk tahun berikutnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran Penyertaan Modal tersebut tidak melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ditetapkan di Barabai pada tanggal 23 Deso mbe r 2)22 Diundangkan di Barabai pada tanggal 23 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH ATEN HULU SUNGAI TENGAH, DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022 R 07 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (7 - 141/2022)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…