DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang emberian santunan kematian bagi penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang meliputi : ketentuan umum, maksud dan tujuan, santunan kematian, syarat penerima santunan kematian, besaran santunan kematian, prosedur dan tata cara pengajuan santunan kematian, penyerahan santunan kematian, pengecualian, dan ketentuan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta ikut meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang meninggal dunia, sehingga dipandang perlu diberikan Santunan Kematian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4593);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah , sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
4.Dinas sosial atau sebutan lainnya adalah dinas yang membidangi urusan sosial
5.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
6.Dewan Perwakilan rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7.Penduduk Miskin adalah setiap orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga serta memiliki Kartu Keluarga Miskin.
8.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
9.Kartu Keluarga Miskin yang selanjutnya disingkat KKM adalah kartu yang diperuntukkan bagi setiap penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
10.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga yang diterbitkan oleh Instansi berwenang.
11.Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Instansi Berwenang.
12.Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai darah maupun tidak, yang bertanngung jawab dalam keluarga itu dan tercatat dalam Kartu Keluarga (KK).
13.Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
14.Ahli Waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang yang telah meninggal, yang dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
15.Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada masyarakat miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah meninggal dunia.
16.Orang dewasa adalah setiap orang yang berusia lebih dari 17 (tujuh belas) tahun.
17.Pemohon adalah ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman almarhum/almarhumah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud diberikannya santunan kematian bagi penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat yang meninggal dunia.
(2)Tujuan diberikannya santunan kematian bagi penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah meliputi :
1. a.Meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal; dan
2. b.Tertib administrasi data kematian di daerah.

BAB III

SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

(1)Setiap warga di daerah yang terdaftar sebagai penduduk secara sah, apabila yang bersangkutan meninggal dunia diberikan santunan kematian kepada ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman almarhum/almarhumah.
(2)Yang berhak mengajukan permohonan adalah ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman almarhum/almarhumah.
(3)Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya pemakaman dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk kepentingan almarhum/almarhumah.

BAB IV

SYARAT PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

(1)Penduduk yang mendapatkan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :
1. a.Orang Dewasa yang memiliki KTP Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan KKM.
2. b.Orang dewasa yang berasal dari keluarga miskin
3. c.Orang Dewasa yang belum memiliki KTP karena hal-hal tertentu tetapi terdaftar dalam KK dan memiliki KKM; dan/atau
(2)Penduduk yang mendapatkan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit telah tinggal dan menetap di daerah selama 6 (enam) bulan.

BAB V

BESARAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 5

(1)Besaran Santunan Kematian diberikan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorang yang meninggal dunia.
(2)Pembiayaan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini bersumber dari pos bantuan sosial yang tidak direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 6

(1)Permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diajukan oleh Ahli Waris atau Badan Pengelola Kematian atau Rukun Kematian yang mengurus proses pemakaman almarhum/almarhumah ke Dinas setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.KTP almarhum/almarhumah yang bersangkutan dan/atau KK;
2. b.KTP/KK Pemohon;
3. c.KKM dan Surat Keterangan miskin dari lurah/pembakal yang diketahui Camat;
4. d.Akta kematian atau Surat Keterangan kematian dari lurah/ pembakal .
(3)Pengajuan Permohonan Santunan Kematian paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung yang bersangkutan meninggal dunia.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan, pemberian, pelaporan dan pertanggungjawaban, evaluasi dan monitoring pemberian santunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYERAHAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 7

(1)Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diserahkan kepada ahli waris atau Badan Pengelola Kematian atau Rukun Kematian;
(2)Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan oleh Bupati atau penjabat yang ditunjuk.

BAB VIII

PENGECUALIAN

Pasal 8

Pemberian Santunan Kematian ini tidak berlaku bagi warga meninggal dunia dengan sebab :

a.Bunuh diri;
b.Hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan;
c.Melakukan tindak kejahatan atau perbuatan pidana; dan
d.Menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ditetapkan di Barabai pada tanggal 4 Oktober 2016 BUPATI HULU SUNGAI TENGAH ttd H. ABDUL LATIF Diundangkan di Barabai pada tanggal 4 Oktober 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, ttd ABU YAZID BUSTAMI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 08 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 160 TAHUN 2016 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH I. UMUM Setiap penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang meninggal dunia, pengurusan jenazahnya memerlukan biaya. Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meringankan beban ahli waris yang anggota keluarganya meninggal dunia sehingga diperlukan dukungan pembiayaan berupa santunan kematian. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang materi muatannya meliputi maksud dan tujuan diberikannya, prosedur dan tata cara pemberian santunan kematian, penyerahan, pengecualian, serta pembiayaan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…