DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang pendirian perusahaan daerah murakata Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang meliputi : ketentuan umum, pendirian, nama, status dan bidang usaha perusahaan daerah, modal, tata cara penyertaan modal daerah, pengelolaan, pembinaan, satuan pengawasan intern, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pembubaran BUMD, dan ketentuan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan perkembangan ekonomi ,maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Murakata Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Murakata Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran negara Nomor 2387);
3.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 75.Tambahan Lembaran Negara Nomor 38 ) ;
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengolahan Barang Milik Perusahaan Daerah ;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ;
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH MURAKATA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Pasal 1

KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pengurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah ;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
5.Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Murakata ;
6.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah ;
7.Perusahaan Umum daerah adalah BMUD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham
8.Dewan Pangawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah:
9.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya seearu berdayaguna dan berhasilguna serta dapat berkembang dengan baik ;
10.Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang tehnis operasional.
11.Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan perusahaan dalam bentuk Neraca dan Perhitungan Rugi atau Laba.

BAB II

PENDIRIAN, NAMA, STATUS DAN BIDANG USAHA PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Murakata Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 3

(1)Perusahaan daerah memiliki status sebagai Badan Hukum yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan peraturan daerah ini.
(2)Pcrusahaan Daerah memperoleh kedudukan sebagai Badan Hukum dengan berlakunya peraturan daerah ini.

Pasal 4

(1)Perusahaan Daerah Murakata bergerak dalam bidang usaha sebagai berikut :
1. a.Pertanian;
2. b.Perkebunan;
3. c.Perikanan;
4. d.Peternakan; dan
5. e.Pariwisata.
(2)Bidang usaha Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.Sarana produksi pertanian ( pupuk, bibit, pestisida)
2. b.Pengolahan hasil-hasil pertanian
3. c.Menampung dan memasarkan hasil pertanian
(3)Bidang usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Menampung dan memasarkan hasil perkebunan
(4)Bidang usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
1. a.Sarana produksi perikanan;
2. b.Pengolahan hasil Perikanan .
(5)Bidang usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
1. a.Penggemukan sapi potong
2. b.Penyediaan sapi bakalan siap potong
(6)Bidang usaha Parawisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi perhotelan
(7)Ketentuan lebih lanjut tentang pengembangan bidang-bidang Usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan daerah ini terhadap perusahaan daerah berlaku segala ketentuan hukum di Indonesia.

Pasal 6

(1)Perusahaan daerah berkedudukan di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dapat mendirikan cabang dan atau perwakilan di tempat-tempat yang diperlukan baik di dalam maupun di luar Daerah.
(2)Pendirian cabang dan atau perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan dari Bupati dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 7

Perusahaan daerah adalah satu kesatuan usaha yang bersifat :

a.memberi jasa;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum;
c.memupuk pendapatan.

Pasal 8

(1)Tujuan perusahaan daerah adalah memperoleh laba dan/atau keuntungan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi dan dunia usaha di daerah guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah.
(2)Dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan daerah dapat bekerjasama dengan pelaku ekonomi di daerah, nasional dan badan / lembaga luar negeri, berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB IV

MODAL

Pasal 9

(1)Sumber modal perusahaan daerah terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah ;
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan

Pasal 10

(1)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a dapat dilakukan untuk pembentukan perusahaan daerah sebagai modal awal dan penambahan modal perusahaan daerah.
(2)Sumber modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah menyertakan Modalnya kepada Perusahaan Daerah Murakata sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh miliyar rupiah).
(3)Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, tidak terdiri dari saham-saham.
(4)Modal awal dan penambahan modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.
(5)Perusahaan Daerah tidak mengadakan dana cadangan diam atau dana cadangan rahasia.
(6)Semua alat likuid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PENDIRIAN, NAMA, STATUS DAN BIDANG USAHA PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

MODAL

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PENDIRIAN, NAMA, STATUS DAN BIDANG USAHA PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

MODAL

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2018