DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH; PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH; PENGADAAN; PENGGUNAAN; PEMANFAATAN; PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN; PENILAIAN; PEMINDAHTANGANN; PEMUSNAHAN; PENGHAPUSAN; PENATAUSAHAAN; PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN; PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH; BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA; GANTI RUGI DAN SANKSI; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Dacrah; BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILlK DAERAH BUPATI HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTANSELATAN ------------ Nomor 5165);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negaraj Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diu bah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik NegarajDaerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 109, Tambahan Lembaran Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milim Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083); Republik IndonesiaNegaraLembaranTambahan Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Standar Republik Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonorni dan tugas pembantuan dengan prinsip otonorni seluasluasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3.Pernerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memlmpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 1

MEMUTUSKAN: 10 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Menetapkan: -------------_----

5.Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Kepala Daerah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah selaku pengelola Barang Milik Daerah.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
10.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mernpunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
11.Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
12.Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
13.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
15.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau bcrasal dari perolehan lainnya yang sah.
16.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
17.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi ta ta usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang. mengurus barang.
19.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
20.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menenma, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
21.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
22.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang,
23.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
24.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dirnilikinya.
25.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
26.Penilai Pemerintah adalah Penilai Penilai Pemerintah Daerah.
27.Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. yang selanjutnya Pejabat dan/ atau diserahi tugas
18.Pengurus Barang Milik Daerah disebut Pengurus Barang adalah Jabatan Fungsional Umum yang
28.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rmcian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
29.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKSMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan Sarang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
31.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan.' atau optirnalisasi barang rnilik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
32.Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima irnbalan uang tunai.
33.Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu terse but berakhir diserahkan kembali kcpada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.
34.Kerja Sarna Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
35.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan darr/ atau saran a berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain terse but dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan darr/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
36.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan Sarang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan zatau saran a berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pernbangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain terse but dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
37.Kerja Sarna Penyediaan Infrastruktur yang se1anjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pernerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
38.Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang se1anjutnya disingkat PJPK adalah Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
39.Pernindah tanganan adalah pengalihan kepernilikan Barang Milik Daerah.
40.Penjualan adalah pengalihan kepernilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menenrna penggantian dalarn bentuk uang.
41.Tukar Menukar adalah pengalihan kepernilikan barang milik daerah yang dilakukan antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan ni1ai seimbang.
42.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang antar Pemerintah Daerah, atau dari Pernerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
43.Penyertaan Modal Pernerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal I saharu/ aset neto I kekayaan bersil milik daerah pada badan usaha milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.
44.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik darr/ atau kegunaan Barang Milik Daerah. - --- - ----------- ---- masmg-penggolongandaerah sesuai dengan rnasing barang milik daerah. tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan.' atau pegawai negen sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
53.Pihak lain adalah pihak selain Kernenterian r Lembaga dan Pemerintah Daerah.
54.Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang milik dimiliki tempatPemerintah Daerah dan berfungsi sebagai data seluruh Barang Milik Oaerah.
50.Oaftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
51.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
52.Rumah Negara adalah bangunan yang milik yangdokumen sah atas barang Kepemilikan adalah bukti kepemilikan
48.Dokumen merupakan daerah.
49.Oaf tar Barang Milik Oaerah adalah daftar yang memuat pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah. melakukanuntuk peraturan perundang-undangan.
47.Inventarisasi adalah kegiatan meliputi pembukuan, Barang Milik Daerah rangkaian kegiatan yang inventarisasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan adalah46. Penatausahaan
45.Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk rnem be baskan Pengelola Barang, Pengguna Barang danl atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. lainnya yang sah.

(2)Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah zsurnbangan atau yang sejenis yang diberikan oleh:
  1. 1.Pemerintah;
  2. 2.Pemerintah Daerah lainnya:
  3. 3.Badan Hukum;
  4. 4.orang atau sekelompok orang; atau
  5. 5.Lembaga Internasional. perolehandariberasalyangb. barang atasdiperolehatau Pasa13
(1)Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.barang yang dibeli beban APBD;atau BABII RUANG LINGKUP Pasa12 Ruang lingkup Perda ini adalah:
2. a.pejabat pengelola Barang Milik Daerah;
3. b.perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah;
4. c.pengadaan;
5. d.penggunaan;
6. e.pemanfaatan;
7. f.pengamanan dan pemeliharaan;
8. g.penilaian;
9. h.pemindahtanganan;
  1. 1.pernusnahan; J. penghapusan;
10. k.penatausahaan;
  1. 1.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
11. m.pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah:
12. n.Barang Milik Daerah berupa rumah negara; dan
13. o.ganti rugi dan sanksi. --.-- ..--.--.---~---- Pasal 5
(1)Sarang MilikDaerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
(2)Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
(3)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud, Pasal 4
(1)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang digadaikanjdijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah.
(2)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. peraturan perundang-undangan;
1. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
2. e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. ketentuan
3. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian Zkontrak, meliputi:
  1. 1.Kontrak karya;
  2. 2.Kontrak bagi hasil;
  3. 3.Kontrak kerjasama;
  4. 4.Perjanjian dengan Daerah lainy lembaga Daerah lain; dan
  5. 5.Kerja sarna Pemerintah Daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
4. c.barang yang diperoleh berdasarkan
(1)Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah
(2)Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wcwenang dan tanggung jawab: Pasa17
1. e.mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
2. f.menyetujui usul pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
3. g.menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan; dan
4. h.menyetujui usul pemanfaatan Bararig Milik Daerah dalam ben tuk kerjasarna penyediaan infrastruktur. danmengurus Barang Milik Daerah.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan barang rnilik daerah;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Sarang Milik Daerah;
4. d.menetapkan pejabat yang pengelolaankekuasaanpemegangadalah(1) Bupati danPemusnahan, penggunaan, Penghapusanpemanfaatan, pengelola Barang;
5. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaarr/ perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
6. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
7. d.memberikan pertimbangan kepada barang untuk mengatur pclaksanaan penyusunan Daerah kepada rencana Pengelola dalam Barang Milik persetujuan kebutuhan selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan bertanggungjawab dan membidangi berwenang, aset daerah yang urusan DaerahPerangkat(1) Kepala
2. c.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
3. d.mengatur pe1aksanaan penggunaan, pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
4. e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
5. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
6. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah. menyetujui kebutuhanrencanadanb. meneliti
7. a.rneneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
8. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi Sarang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
9. d.menggunakan Sarang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan status beban
(1)Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Sarang Milik Daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan penggunaan barang yang diperoleh dari APBDdan perolehan lainnya yang sah;
(3)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. pengawasan barang milik milik Barang;
1. h.mengamankan dan memelihara barang daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
  1. 1.membantu Pengelola Barang dalam dan pengendalian atas pengelolaan daerah; dan koordinasi inventarisasi Sarang Milik Daerah;
2. g.melakukan pencatatan Sarang Milik Daerah berupa tanah darr/ atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Sarang Milik Daerah yang Bupati atau DPRD;
3. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan pemindahtanganan telah disetujui oleh barang pengelolakepadapertimbangan pelaksanaanatas
4. e.memberikan dikelola, beban kerja, lokasi kompetensi, darr/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(3)Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang. Pengguna Barang kewenangan dan Pengguna Barang.
(2)Penetapan kuasa pengguna barang sebagairnana dimaksud pada ayat (1)berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang melimpahkan sebagian jawab kepada Kuasa

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANDAERAHTENTANGPENGELOLAANBARANG MILIKDAERAH Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENHULU SUNGAITENGAH Dan BUPATIHULU SUNGAITENGAH

Pasal 10

dapat tanggung

(1)daerah yang ada dalam penguasaannya; dan J. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
(3)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. dan milik pembinaan, pengawasan, atas penggunaan barang

1.melakukan pengendalian Daerah selain tanah dan Zatau bangunan;

g.menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan Zatau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang; h mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; milik dipimpinnya;
e.mengamankan dan memelihara barang daerah yang berada dalam penguasaannya;
f.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan z atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik yangDaerahPerangkatfungsidantugas Inventaris Ruangan setiap semester dan setiap tahun; Kartumem verifikasi

(1)Pengguna Sarang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada aya t (2) yaitu pejabat yang mem bidangi fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
(3)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah pada Pengguna Sarang;
2. b.meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APSD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.meneliti pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan.' atau Pengurus Barang Pembantu;
4. d.menyusun perigajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Sarang Milik Daerah berupa tanah dan Zatau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dany atau bangunan;
5. e.mengusulkan rencana penyerahan Barang Milik Dacrah berupa tanah darr/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penye1enggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
6. f.menyiapkan usulan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
7. g.meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan I atau Pengurus Barang Pembantu;
8. h.memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan Barang Milik Daerah dari gudang penylmpanan;
  1. 1.meneliti dan daerah berupa tanah darr/ atau bangunan yang telah milikbarangpencatatan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaarr/ perawatan Barang Milik Daerah kcpada Pejabat Penatausahaan Barang;
9. c.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
10. d.meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
11. e.menyiapkan bahan bahanmenyiapkandan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Sarang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
12. b.membantu meneliti bahanmenyiapkandanmenelitia. membantu

Pasal 12

(1)Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
(3)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berwenang dan bertanggungjawab: J. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah; dan
1. k.meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan / atau Pengurus Barang Pembantu.
(4)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Sarang.

Pasal 13

(1)Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
(2)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
2. b.menyiapkan usulan perrnohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamm atas kegiatanj pekerjaan / penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan padaAPBD. melakukandilarang Barang Milik Daerah;
  1. 1.rnelaksanakan sensus Bararig Milik Daerah; J. rnerekapitulasi dan rnenghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
(4)Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang rnelalui Pejabat Penatausahaan Sarang.
(5)Dalam hal rnelaksanakan tugas dan fungsi adrninistrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
(6)Pengurus Barang Pengelola BarangLaporang. menyimpan salinan dokumen Penggunay Kuasa Pengguna Barang;
1. h.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan diserahkan dari Pengguna Sarang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
2. f.menyimpan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah;
3. c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah;
4. d.membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pad a Pengguna Barang;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah danj atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah danjatau bangunan;
6. f.menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah danj atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. g.menyiapkan dokumen perigajuan usulan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
8. h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
  1. 1.menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permin taan barang; J. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
9. k.menyerahkan barang berdasarkan Surat Pcrintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
10. l.membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
11. m.memberi label Barang Milik Daerah;
12. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
13. o.melakukan stock opname barang persediaan;
14. p.menyimpan dokumen, antara lain: fotokopij salin an dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dan mcnyimpan aslijfotokopij salinan dokumen penatausahaan;
15. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan Barang Milik Daerah; dan ------- -------

Pasal 14

(1)Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
(2)Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi darr/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(3)Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Oaerah;
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBO dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah;
4. d.membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
5. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(3)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(4)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
(5)Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjarmn atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.
1. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dany atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan.' at au bangunan;
2. f.menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan Zatau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
3. g.menyiapkan dokumen pengaJuan usulan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
4. h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
  1. 1.menyiapkan Surat Permin taan Barang berdasarkan nota permintaan barang; J. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Kuasa Pengguna Barang;
5. k.menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
  1. 1.membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
6. m.memberi label Barang Milik Daerah;
7. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah pengecekan fisik barang;
8. o.melakukan stock opname barang persediaan;
9. p.menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salin an dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dan menyimpan asli/fotokopi/Balinan dokumen penatausahaan;
10. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan Barang Milik Daerah; dan
11. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kua sa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

Pasal 17

(1)Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah.
(2)Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:
1. a.stan dar barang;

Pasal 16

(1)Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja Perangkat Daerah ditetapkan.
(2)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. BABIV PERENCANAANKEBUTUHANBARANGMILlKDAERAH

Pasal 15

(1)Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.
(2)Ketersediaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Barang Milik Daerah yang ada pada Pengelola Barang danJatau Pengguna Barang.
(3)Perencanaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.
(4)Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penJamm atas kegiatanJpekerjaanj penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD. ----_ .._. -.--- Pasa120
(1)Pengguna Barang mcnghimpun usulan RKSMDyang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 19

Pengguna Barang darr/ atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMD pengadaan dan RKSMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah mempedomani standar barang dan stan dar kebutuhan.

Pasal 18

(1)Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) hurufb mempedomani peraturan perundang- undangan.
(2)Penetapan standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait.
1. b.standar kebutuhan; darr/ atau
2. c.standar harga.
(3)Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan Sarang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan.
(4)Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b adalah satuan jumlah barang yang diburuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
(5)Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah be saran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan.
(6)Standar barang, standar kebutuhan dan stan dar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati. Pasa122
(1)RKSMD pemeliharaan Barang Milik Daerah tidak dapat diusulkan oleh Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang terhadap:
1. a.Barang Milik Daerah yang berada dalam kondisi rusak berat;
2. b.Sarang Milik Daerah yang sedang dalam status penggunaan scmentara; Pasa121 RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
(2)Pengguna Barang menyampaikan usulan RKSMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.
(3)Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKSMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan ' atau Pengelola Barang.
(4)Data barang pada Pengguna Barang dan I atau Pengelola Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
1. a.laporan Daftar Barang Pengguna bulanan;
2. b.laporan Daftar Barang Pengguna semesteran;
3. c.laporan Daftar Barang Pengguna tahunan;
4. d.laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;
5. e.laporan Daftar Barang Pengelola semesteran;
6. f.laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;
7. g.laporan Daftar Barang Milik Daerah semesteran; dan
8. h.laporan Daftar Barang Milik Daerah tahunan.
(5)Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Sarang Pengelola.
(6)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
(7)Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar penyusunan RKSMD.
(1)Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah;
2. b.perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
3. c.perencanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah;
4. d.perencanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan
5. e.perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah.
(2)Perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam dokumen RKBMDPengadaan.
(3)Perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMDPemeliharaan.
(4)Perencanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen RKBMDPemanfaatan.
(5)Perencanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam dokumen RKBMDPemindahtanganan.
(6)Perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMDPenghapusan.
1. c.Barang Milik Daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan oleh pihak lain; danl atau
2. d.Barang Milik Daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan.
(2)RKBMD pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Pengguna Barang yang menggunakan sementara Barang Milik Daerah.
(3)RKBMD pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.
(1)Dalam hal sete1ah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat kondisi darurat, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan penyediaan anggaran angka dasar dalam rangka rencana pengadaan dan Zatau rencana pcmeliharaan Barang Milik Daerah dilakukan berdasarkan mekanisrne penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam dan gangguan keamanan skala besar.
(3)Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan penyampaian RKBMD Perubahan darr/ atau RKBMD tahun berikutnya.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam penelaahan atas RKBMD yang disampaikan oleh Pengguna Barang bersangkutan pada APBD Perubahan tahun anggaran berkenaan danj atau APBDtahun anggaran berikutnya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penelaahan RKBMD diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan Perubahan APBD.
(3)Penyusunan perubahan RKBMD berlaku secara mutatis mutandis dengan penyusunan awal RKBMD. .._....._-_. __._.....- --_.
(1)Status penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(2)Bupati dapat mendelagasikan penetapan status penggunaan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)selain tanah dan 'atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.
(3)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah Barang Milik Daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.
(4)Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun . laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.
(1), tcrdiri dariayat DaerahMilikBarang Pasal 27
(1)Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan Barang Milik Daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang Milik Daerah untuk ditetapkan status penggunaannya. Laporan hasil pengadaan se bagaimana dimaksud pada
(2)BABV PENGADAAN Pasal 26
(1)Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
(2)Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran. Pasa133 Pasa132
(1)Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasa131 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
(2)Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Kendaraan dinas meliputi:
1. a.kendaraan perorangan dinas;
2. b.kendaraan din as operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.kendaraan dinas operasional khusus /Iapangan.

BAB VI

PENGGUNAAN

Pasal 29

(1)Penggunaan Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.penetapan status penggunaan ;
2. b.pengalihan status penggunaan;
3. c.penggunaan sementara ; dan
4. d.penetapan status penggunaan un tuk dioperasikan oleh pihak lain.
(2)Ketentuan lebih lanjut mcngenar tata cara penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. --- ~~... ~------- BABVII PEMANFAATAN Umum Pasa135
(1)Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh:
1. a.Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
2. b.Pengguna Barang dengan persetujuan Pengclola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah danj at au bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah danj atau bangunan.
(2)Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
(1)Kendaraan dinas operasional khususjlapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khususjlapangan dan pelayanan umum.
(2)Kendaraan dinas operasional khusus j lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khususjlapangan.
(3)Kendaraan dinas operasional khususjlapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai, Pasa134
(2)Kendaraan dinas operasionaljkendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
(3)Kendaraan dinas operasionaljkendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV.
(4)Kendaraan dinas operasionaljkendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3); eselon II dan eselon III kendaraan dinas roda 4 (empat), eselon IV kendaraan dinas roda 2 (dua]. Pasa138
(1)Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:
1. a.Sewa;
2. b.Pinjam Pakai;
3. c.KSP;
4. d.BGS atau BSG; dan Pasal 37
(1)Barang Milik Daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
(2)Barang Milik Daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan Barang Milik Daerah. Pasa136
(1)Biaya pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
(2)Biaya persiapan pemanfaataan Barang Milik Daerah sarnpai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD.
(3)Pendapatan daerah dari pemanfaatan Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum Daerah.
(4)Pendapatan daerah dari pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.
(5)Pendapatan daerah dari pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penenmaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum Daerah.
(3)Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(4)Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD. Pasa140
(1)Barang Milik Daerah yang dapat disewa berupa:
1. a.Tanah darr/ atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
2. b.sebagian tanah darr/ atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; darr/ atau
3. c.selain tanah dan 'atau bangunan.
(2)Sewa Barang MilikDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3)Sewa Barang MilikDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurufb, dan hurufc dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
(4)Pihak lain yang dapat menyewa Barang Milik oaerah , meliputi:
(1)Penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan tujuan:
1. a.mengoptimalkan pendayagunaan Barang Milik Daerah yang bclum/ tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerin tahan daerah
2. b.memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan z atau
3. c.mencegah penggunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain secara tidak sah.
(2)Penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan Pemerintah Daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Bupati.
1. e.KSPI.
(1)Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan:
1. a.mengoptimalkan Barang Milik Daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
(1)Jangka waktu sewa Barang MilikDaerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang,
(2)Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
1. a.kerja sarna infrastruktur;
2. b.kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
3. c.ditentukan lain dalam Undang-Undang.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai formula tarif Sewa dan tata cara pelaksanaan Sewa serta penetapan jangka waktu sewa diatur dengan Peraturan Bupati.
1. a.perorangan;
2. b.persekutuan perdata;
3. c.persekutuan firma;
4. d.persekutuan komanditer;
5. e.perseroan terbatas;
6. f.lembagaj organisasi internasionalj asing;
7. g.yayasan; atau
8. h.koperasi.
9. a.Badan Usaha Milik Daerah;
10. b.Swasta; dan
11. c.Badan hukum lainnya.
(5)Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf c, an tara lain:

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…