DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Berupa Aset/Barang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Maksud Dan Tujuan 3.Penyertaan Modal Daerah 4.Bagi Hasil Keuntungan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Berupa Aset/Barang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara;

b.bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Daerah, dinyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
a.bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kapasitas sarana prasarana PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka perlu melakukan penyertaan modal Daerah dalam bentuk aset./barang kepada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara; Mcnimbang BUPATI HULU SUNGAI UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA BERUPA ASET/BARANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015 BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Perda Kab.HSU Tahun 2015 Nomor 1
1. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
2. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
3. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); tentang Republik Lembaran
7. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 2 Perda Kab.HSU Tahun 2015 Nomor 1 BUPATIHULU SUNGAIUTARA dan Dengan Persetujuan Bersarna DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENHULU SUNGAIUTARA
8. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 9 );
9. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 1 );
10. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
11. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1989 ten tang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1989 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
13. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); Nomor 52 Tahun 2012 Investasi Pemerintah Indonesia Tahun 2012
14. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Daerah (Berita Negara Republik Nomor 754);
15. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 3 Perda Kab.HSU Tahun 2015 Nomor 1

(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan produksi air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. b.mendorong terjadinya peningkatan kinerja pada PDAM;
3. c.meningkatkan PAD dari bagi hasillaba yang diperoleh.
(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa aset kepada PDAM adalah dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas PDAM,sehingga pelayanan penyediaan air bersih kepada masyarakat juga semakin meningkat.

BAB II

MAKSUDdan TUJUAN Pasal 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

Menetapkan 4 MEMUTUSKAN: Penla Kab.HSU Tahun 2015 NomOT 1

(2)Serah terima aset/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindak lanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang yang
(1)Serah terima aser/barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan setelah mendapat persetujuan dengan Keputusan Bupati.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAANMODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA BERUPA ASET/BARANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAHAIR MINUMKABUPATENHULU SUNGAIUTARA.

Pasal 5

(3)Aset yang diserahkan untuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang akan dipisahkan.
(1)Selain penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah juga melakukan penyertaan modal dalam bentuk aset /barang kepada PDAM.
(2)Asei./barang yang diserahkan untuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp. 6.117.751.000,- dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(4)Penganggaran dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dialokasikan dalam APBDtahun anggaran berkenaan.
(3)Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Daerah bersama DPRD telah menyetujui untuk melakukan penyertaan modal daerah kepada PDAM, sebesar Rp. 4.500.000.000,00 ( empat miliar lima ratus juta rupiah ) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2013. = Rp. 23.508.839.178,-Jumlah 8.858.839.178,- 1.500.000.000,- 3.000.000.000,- 5.150.000.000,- 3.000.000.000,- 2.000.000.000,- = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp.
(1), dengan rincian(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat sebagai berikut: • 1993 s.d. 2005 secara komulasi berjumlah • Tahun Anggaran 2006 berjumlah • Tahun Anggaran 2007 berjumlah • Tahun Anggaran 2008 berjurnlah • Tahun Anggaran 2009 berjumlah • Tahun Anggaran 2014 berjumlah
(1)Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak Pendirian PDAMtahun 1983 sampai dengan tahun 2014 secara komulasi berjumlah Rp. 23.508.839.178,- (dua puluh tiga miliar lima ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah). Pasa13
(3)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (2), penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparan dan akuntabilitas. 5 Perda Kab.HSU Tahun 2015 Nomor 1 NOMOR REGISTER PERATURANDAERAHKABUPATENHULU SUNGAIUTARA PROVINSIKALIMANTAN( 12/2015 ). LEMBARANDAERAHKABUPATENHULU SUNGAIUTARA TAHUN2015 NOMOR 1. H. EDDYAN NOOR IDUR SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU S GAl UTARA, Diundangkan di Amuntai pada tanggal26 Januari 2015 ID. HK U SUNGAI UTARA,BUPATI Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 26 Januari 2015 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB V

KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

(2)8agi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Daerah.
(1)Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal daerah menjadi hak Daerah yang diperoleh dalam setiap tahun anggaran PDAM, dalam hal perusahaan mendapat keuntungan /Iaba. BABIV BAGI HASIL KEUNTUNGAN Pasal 6
(3)Paling lambat 3 (tiga) hari setelah serah terima aset./barang dilaksanakan atau setelah penyertaan modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka PDAM wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Saham/ Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6 Perda Kab.HSU Tahun 2015 Nomor 1 BUPATI HULU SUNGAI UTARA, H.ABD~~IID.HK -- NO JENIS BARANGI ASET M1LA1ASSET

1.Aset-aset Instalasi Perpipaan ( Proyek instalasi Rp. 5.715.066.000,- Transmisi dan Distribusi tahun 2006-2008 ) --
2.Aset Bangunan Kantor PDAMTahap I Rp. 402.685.000,- Jumlah Rp.6.117.751.000,- - .. RINCIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA BERUPA ASET/BARANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Larnpiran Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tanggal 26 Januari 2015 7 ·~

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…